Tradisi Lebaran tak Lagi Berwajah ‘Ibadah Sosial’

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Tradisi Lebaran semakin berwajah “perayaan” daripada “ibadah sosial”. Hal tersebut terjadi karena masifnya campur tangan kaum pemodal untuk mendulang keuntungan

“Dalam momentum Lebaran, nilai belanja pada semua kelompok masyarakat meningkat tajam. Bagi pelaku bisnis, itu tentunya menjadi momentum mendulang keuntungan,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Baca lebih lanjut

Iklan

Korupsi Ibadah

REPUBLIKA.CO.ID,oleh: Yudi Latif

Banyak penyeru menekankan pentingnya ibadah sebagai cara memerangi korupsi. Pernahkah terpikir bahwa pengamalan ibadah yang salah justru bisa menyuburkan korupsi? Akar terdalam dari tindakan korupsi adalah korupsi terhadap peribadatan. Alquran mengisyaratkan hal ini sebagai pangkal kecelakaan. ”Maka, celakalah orang-orang yang shalat; yang lalai dalam shalatnya; yang hanya pamer; yang tidak memberikan pertolongan.” Baca lebih lanjut

Pakar: Jangan Berikan Uang Kepada Anak Jalanan

Jakarta (ANTARA) – Kampanye bertemakan “Stop Beri Uang dan Jadilah Sahabat Anak Jalanan”, yang bertujuan agar masyarakat berhenti memberikan uang pada anak jalanan masih terus berlangsung di Jakarta.

“Jalanan bukan tempat yang layak untuk anak-anak. Ketika kita memberikan uang, maka mereka akan merasa betah di jalan karena bisa mendapatkan uang dengan cara yang instan,” kata pengurus Yayasan Komunitas Sahabat Anak, Alles Saragi di Jakarta, Kamis.  Baca lebih lanjut

Wakil Presiden Bagaikan Raja

Raja adalah lambang persatuan dan kesatuan yang senantiasa dibanggakan agar tetap menjaga dinamisme pemerintahan. Dalam sistem parlementer raja memiliki kedudukan sebagai kepala negara, yang hanya dipandang sebagai lambang atau simbol negara, yang memilki otoritas kecil dalam mengurusi pemerintahan. Sedangkan yang memilki otoritas penuh dalam pemerintahan adalah Perdana Menteri. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum

Begitu halnya tugas dan wewenang yang dimilki wapres Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam UUD 1945 tidak memberi kewenangan besar pada seorang wakil presiden. Baca lebih lanjut

Menambang Habis Indonesia

Ribuan petani, nelayan, kelompok adat, dan kelompok masyarakat turun ke jalan-jalan di Jakarta, Kamis (12/1). Mereka datang ke Istana Negara dan Gedung DPR menuntut agar pemerintah mengusut perampasan tanah serta berbagai konflik agraria lainnya. Bukan hanya di Ibu Kota, di Yogyakarta, Mataram, Makassar, Gorontalo, Semarang, dan Samarinda, Kalimantan Timur, kelompok Baca lebih lanjut

Hakekat Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat (empowerment) adalah sebuah istilah yang sudah familier bagi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan bahkan kalangan pemerintahan. Istilah pemberdayaan ini muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini diasumsikan bahwa tanpa adanya partisipasi lmasyarakat niscaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak .,akan memperoleh kemajuan yang berarti. Adanya gagasan bahwa partisaipasi masyarakat itu seyogyanya merefleksikan kemandirian bukanlah tanpa alasan. Tanpa adnya kemandirian maka suatu bentuk partisipasi masyarakat itu tidak lain hanya sebuah mobilisasi belaka. Dalam tataran konseptual pemberdayaan terkait erat dengan proses tranformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya (Ahmad Mahmudi, 2002:3). Baca lebih lanjut

Membuka Tambang Semurah Rp 50 Juta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka. Baca lebih lanjut