Media Kunjungan SE (Study Excursie) Kaitannya dengan Kepemimpinan Pemerintahan

Ada hal-hal menarik ketika Mengadakan Study Tour (Study Excursie) dari tanggal 24 sehingga 29 september kemaren. sebuah perjalanan yang tak akan terlupakan, banyak pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga yang dapat aku petik. sebagai modal awal untuk meniti karir kedepannya. salah satu pengalaman yang menarik adalah mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang berhubungan dengan pemerintahan, dan tentunya mendapat banyak link dan relasi. sedangkan pelajaran yang aku dapat adalah bagaimana setiap tempat kunjungan yang aku singgahi memiliki relasi dan kaitannya dalam kepemimpinan pemerintahan.

  • MPR/DPR RI (Jakarta, Selasa 25 Sept 2012)

Study tour  kami yang pertama adalah mengunjungi MPR/DPR RI di Jakarta. Di tempat inilah kami banyak mengetahui setiap ruang demi ruang yang ada di gedung berbentuk kura-kura tersebut. Mulai dari ruang yang digunakan untuk pansus century beberapa tempo yang lalu, museum MPR/DPR RI, ruang paripurna MPR, sampai kepada ruang-ruang rapat lainya.

Awalnya kami dipandu untuk menyelusuri area setiap ruangan digedung tersebut, pada saatnya lalu kami ditempatkan di ruang yang pernah digunakan untuk masalah kasus century. Disinilah kami dijamu oleh sekjen DPR dan pegawai lainnya. Dalam hal ini kami seperti anggota atau bahkan wakil rakyat yang duduk di kursi yang empuk dan full AC, layaknya pemimpin sungguhan. Di sini kami disuguhkan oleh materi-materi tentang badan legislasi dan kelengkapannya, dan di sinilah kami banyak berduski dan diberikan ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan masukan kepada lembaga tinggi negara ini.

Jika dikaitkan dengan kepemimpinan pemerintahan, maka ini adalah tempat dimana wakil rakyat atau badan legislatif sebagai representasi rakyat bertugas dan bekerja dalam menyusun regulasi, bedgeting dan melakukan controling atau pengawasan. Menurut Keating (1986) bahwa tugas dari kepemimpinan secara kelompok meliputi (1) memulai (initiating), (2) megantur (regulating), (3) memberitahu (informating), (4) mendukung (supporting), (5) menilai (evaluating), (6) menyimpulkan (summrizing).[1] Nah, kuhusus untuk tugas pemimpin yang informating, maka anggota DPR di sini berhak memberikan informasi, data dan fakta. serta menerima masukan dan  pendapat dari mahasiswa ilmu pemerintahan pada waktu itu. Selanjutnya tugas dari pemimpin itu harus mendukung usulan dan masukan tersebut, serta menilai apakah usulan tersebut layak menjadi agenda setting atau tidak. Dalam hal ini kami menyarankan dan mengusulkan agar mempertegas kedudukan DPD sebagai lembaga yang independen wakil dari daerahnya masing-masing mengenai tugas dan fungsinya yang sangat minim dalam kerangka pemerintahan bicameral atau menganut sistem dua kamar. Sebab diketahui bahwa memamng wewenang DPD ini sangat minim hanya sekedar ‘mengusulkan’ tentang permasalahan daerah tanpa diikutsertakan dalam proses perumusan atau pembahasan. Dan kami juga menyoroti tentang keprofesionalitasan seorang anggota DPR yang menjamur kepada artis atau selebritis. Nah, inilah sebagian diskusi yang kami bahas sebagai bahan masukan kepada DPR, yang DPR harus menanggapinya. Bagaimananpun tugas dari kepemimpinan adalah menerima masukan dan informasi dari kelompok atau masyarakatnya.

  • Kementrian Skretariat Wakil Presiden (Selasa, 25 Sept 2012)

Setelah mengunjungui gedung “kura-kura”, sekitar pukul 13.10 kami myempatkan diri untuk berkunjung ke Kementrian Skretariatan Wakil Presiden. Di sini kami sudah dijamu dengan sepanduk selamat datang. Dalam pembahasan kali ini, kami disuguhkan dengan materi mengenai Reformasi Birokrasi oleh Asisten Deputi Reformasi Birokrasi, Dr. Nuraida Mokhsen, M.A. Dalam hal ini kami diberi pemahaman tentang reformasi birokrasi, kapan dan di mana ide reformasi birokrasi ini pertama kali muncul, kenapa harus melakukan reformasi birokrasi, dan bagaiman potret reformasi birokrasi di Indonesia serta memberikan gagasan tentang kunci keberhasilan reformasi birokrasi.

Seperti halnya di MPR/DPR RI kami juga diberi kesempatan untuk tanya jawab dan berdiskusi. Ada hal yang menarik ketika kami mencoba membandingkan jurusan Ilmu Pemerintahan yang tersebar di universitas-universitas di Indonesia dengan IPDN. Kalau dilihat dari prospek kerjanya jelasnya dua bidang studi atau jurasan ini akan lari ke pemerintahan atau PNS. Namun yang menjadi argumen penting di sini adalah kami meminta ruang yang lebih besar terhadap penjaminan lulusan jurusan ilmu pemerintahan untuk ditempatkan di pemerintahan, layaknya yang dilakukan oleh IPDN. Selain itu yang kami soroti adalah mengenai reformasi birokrasi Indonesia sejak masa reformasi hingga sekrang yang terbilang sangat lamban yang masih sibuk menemukan kerangka yang cocok. Dalam targetnya reformasi birokrasi ini akan tercapai di tahun 2025, namun dalam perjalananya, reformasi yang memiliki tujuan mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, bebas KKN dan pelayanan prima terhadap masyarakat akan sulit dilakukan, karena dalam praktek pengwujudannya masih diiringi oleh penyalahgunaan-peyalahgunaan wewenang, KKN, bahkan manipulasi-manupulasi.

Kalu dilihat dari segi Kepemimpinan Birokrasi, jelas tema ini sangat berkaitan. Reformasi birokrasi juga bertujuan menciptakan pemimpin yang mampu bertindak secara prima, memberikan trobosan baru, melakukan berbagai inovasi, memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit, dan menciptkan pemerintahan yang bebas KKN. Sebab salah satu kunci sukses dalam reformasi birokrasi adalah adanya penggerak reformasi tersebut, yaitu berupa pemimpin dan stakeholders.

Kepemimpinan pemerintahan pada masa reformasi ini sangat dituntut untuk melakukan reformasi dan inovasi pemerintahan. Sebab dengan itulah reformasi yang diperjuangkan sejak tahun 1988 silam serasa berwarna dan memilki hasil yang sesungguhnya. Melalui kementrian Wakil Presidenya inilah, para pegawai dan staf-stafnya berusaha membantu presiden dalam menyusun kerangka yang pas dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

  • Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (Rabu, 26 Set 2012)

Dalam kerangka good governance ada tiga pilar yang saling mendukung, yaitu state atau pmerintahan, corporate atau swasta dan civil society atau masyarakat, baik yang terlembagakan atau tidak terlembagakan. Nah, yang kami yang kami kunjungi kali ini adalah lembaga masyarakat yang bisa dibilang sebagai NGO atau civil society yang terlembagakan. Dalam diskusi kali ini kami banyak belajar mengenai cara bagaimana melalukan survey, memperjuangkan klien, dan melakukan quick count. Dan di sini kami juga megetahui apa saja yang dilakukan LSI ini. Ada dua divisi besar yang menjadi tugas mereka, yaitu Divisi Pemenangan dan Divisi Lapang. Divisi pemenangan adalah divisi yang bertugas bagaimana membantu klien dalam mencari data dan informasi tentang daerah kekuasan, lawan politiknya, sura mayoritas dan minoritas, dukungan, dan lain sebagainya. Sedangkan divisi lapang yang bertugas dalam survey, melakuakn penelitian dan qiuck count.

Di sini lah kami banyak tahu tentang strategi pemilu, bagaimana calon dari kepala daerah dalam memperjuangkan kemenangan untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan pemerintahan, maka bisa dilihat dari mana sumber kekuasaan itu diproleh, ada dengan cara menjatuhkan lawan politiknya dengan menampilkan fakta atau data kelemahannya, atau bisa dengan memberikan informasi-informasi atau data yang baik terhadap keberhasilan dirinya. Sebagaima yang dikatakan oleh Stoner, ia berpendapat kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, artinya kemampuang untuk merubah sikap atau tingkah lalu individu atau kelompok. Sedangkan Gibson dkk kekuasaan adalah cara orang lain untuk mendaptkan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya.[2]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan mempengaruhi aktivitas-aktivitas individu atau kelompok dalam usahanya untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu, yaitu berupa kekuasaan dan otoritas atau kekuasaan yang disahkan (legitimitized).

Dalam kerangka negara demokrasi, pemilu adalah suatu keharusan. Dan pemilu selalu erat kaitannya quick count yang dilakukan LSI. Dalam konsep negara domokrasi suara mayoritas menjadi alat pengukur terhadap kepercayaan rakyat terhadap suatu oprasionalisasi demokrasi. Namun tetap melindungi hak-hak minoritas (Munir Fuady: 2010).

  • Museum BI (Rabu, 26 sept 2012)

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 12.52 kami tiba di Museum BI (Bank Indonesia). Dalam kunjungan kali ini kami lebih banyak mengenal peninggalan bersejarah, terutama kepemimpinan pemerintahan indonesia dari masa ke masa. Mulai dari jaman prasejarah, kerajaan, penjajahan kolonialisme, masa kemerdekaan, masa orde baru dan sebagian masa reformasi.

Yang menjadi perhatian adalah bagaimana corak atau gaya kepemimpinan, dan sumber kekuasaan yang didapat yang cenderung berbeda di setiap masanya. Namun  ada juga  beberapa kesamaan di dalamnya. Jelas pada masa prasejarah kepemimpinan didapat dari “siapa yang kuat dia yang menang”, gaya kepemimpinannya sangat tradisional, melalui bahasa tubuh dan tradisi yang turun temurun. Pada jaman kerajaan sumber kekuasaan didapat dari keturunan yang secara turun-temurun dan gaya kepemimpinannya cenderung otoriter. Begitu juga pada masa pemerintahan kolonial penjajah, gaya kepeimimpan berbentuk koersif dan otoriter, yang kekuasaan di dapat dari kekuasaan menghargai yang ditunjuk oleh raja atau ratu dari negara pusat. Pada jaman awal kemerdekaan corak kepemimpinan indonesia cenderung berusaha menumukan gaya demokratis yang kekuasaan bersumber dari kekuasaan sah atau formal. Pada masa orde baru walau menggunakan konsep negara demokrasi, namun dalam gaya kepemimpinannya cenderung otoriter, dan sumber kekuasaannya adalah cenderung memaksa.[3]

  • “Kick Andy” (Rabu, 26 Sept 2012)

Sekitar jam 14.45 WIB kami sudah sampai di gedung Metro TV dan MI (Media Indonesia) di Jakarta Barat, padahal acara masih dimulia pukul 19.00 WIB. Namun dalam mengisi kekosongan kami mencoba mengatuhi sistem redaksi yang sering disiarkan oleh salah satu media massa terbesar di Indonesia ini. Di masa reformasi ini kebebasan Pers memang sangat terjamin, sebab dalam konsep negara demokrasi siapa saja berhak dan bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta berbicara (Munir Fuady (2010:243-252)).

Tema yang akan diangkat di acara ini adalah “korupsi”. Tema kali ini sangat pas bagi kami jurusan ilmu pemerintahan. Sebab kalau kita melihat kondisi pemerintahan kita saat ini tidak bisa lepas dan jauh-jauh dari korupsi. Korupsi sudah terbilang menjamur dan membudaya di Indonesia.

Dalam pembicaraan kali ini, Kick Andy mengundang empat nara sumber, yang pertama adalah kepala sekolah di salah satu sekolah swasta di daerah Kudus, yang mencoba memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak didiknya tentang nilai-nilai kejujuran. Kedua, yang diuandang adalah seorang anak kelas 3 SMP yang telah mampu membuat game gadget dalm bentuk memerangi korupsi. Dan yang terakhir adalah sutradara dan bintang film dalam film “Kita Versus Korupsi (KPK)”.

Kalau dipandang dari sisi kepemimpinan pemerintahan maka topik yang diangkat kali ini erat kaitannya dengan moral dan etika pejabat negara. Tindak pidana korupsi jelas merupakan tindakan Immmoral dan sesuatu penyelewengan terhadap hak dan tanggungjawab sebagai pejabat negara. Dan korupsi dalam bentuk kepemimpinan yang negatif dan bukan merupakan ciri-ciri pemimpin yang baik. Sebagaimana yang diutarakan Kousez & Posner dalam H. Pasalong (2010:14) bahwa ciri pemimpin yang baik adalah yang memilki karakteristik (1) Kejujuran (honest), (2) pandangan ke depan (forward looking), (3) kompeten (competent), dan (4) inspirasi (inspiring). Jika Korupsi terjadi maka dia tidak mungkin termasuk dalam pemrintahan yang baik, sebab korupsi adalah tindakan yang tidak jujur, menghancurkan pandagan masa depan, tidak kompeten, dan sama sekali bukan sesuatu yang menginspirasi.

Siaran yang akan ditayangkan Jumat malam minggu ini, memberikan pesan bahwa pentingnya menanmkan sifat kejujuran sejak dini dan mulai dari hal yang terkecil. Sebab kebaikan akan muncuk dari kebaikan-kebaikan sebelumnya. Begitu juga jika kita sudah tidak jujur terhadap diri kita, atau bahkan kepada keluarga dan orang yang terdekat kita, maka ketidakjujuran itu lambat laun akan merambat ke area yang lebih luas, seperti masyarakat dan negara.

  • Universitas Padjadjaran Bandung (Kamis, 27 Sept 2012)

Di Universitas Padjadjaran (Unpad) ini kami berkunjung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), tepatnya di jurusan Ilmu Pemerintahannya. Kegiatan kami di sini adalah sharing dan berdiskusi antara HIMAP Brawijaya dan HIMA Pemerintahan Unpad, mengenai kegiatan-kegiatan masing-masing himpunan jurusan. Nilai yang didapat di sini adalah pentingnya komunikasi dan silaturahmi serta menjalin persahabatan antar sesama mahasiswa khususnya jurusan ilmu pemerintahan dalam kegiatan akedemika dan aktivis kampus. Sebab bagimanapun jurusan ini memilki prospek paling tidak menjadi bagian dari pemerintahan dan bahkan pemimpin di negeri ini. Oleh karena itu, sebagai calon pemimpin diperlukan hubungan yang baik dan kerjasama, serta memilki pandangan kedepan mengenai permasalahn di negeri ini. Kegiatan ini lebih bermakna ketika sebuah silaturahmi ini menjadi jembatan dan pilar penting yang menghubungkan proses komunikasi dan interaksi yang saling mendekatkan dan rasa empati yang semakin besar.

Komunikasi adalah kunci penting dalam proses kepemimpinan pemerintahan, sebab melalui media inilah antara rakyat dan penguasa dapat bertukar pikiran, pemimpin dapat mengetahui kebutuhan rakyatnya, serta setiap aspirasi warga negara bisa terjamin.

  • Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (Jumat, 28 Sept 2012)

Kunjungan ke UGM kali ini adalah belajar di beberapa pusat studi yang ada di universitas terbesar di Indonesai tersebut. Kami terbagi dalam tiga kelompok, masing-masing kelompok tersebar untuk mengunjungi Pusat Studi Kependudukan, Pusat Studi Desa dan Wilayah, dan yang terakhir Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Saya dan teman lainnya mendapat kesempatan unutk mengunjungi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan.

Inilah kunjungan saya terakhir yang mungkin sangat berharga, sebab dari sinilah saya banyak mendapat informasi dan pengetahuan. Tidak hanya buku dari penulisnya langsung yang saya dapat tapi juga pemahaman tentang substansi ekonomi kerakyatan tersebut.

Jika kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan, sebananrnya konsep ini telah lama dirumuskan oleh founding father kita dalam menyusun konstitusi berupa UUD 1945, yang tertuang dalam pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Namun dalam perjalanannya cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita dan masyarakat pada umumnya tidak berjalan mulus. Dalam praktiknya kita massih menggunakan sistem ekonomi kolonialisme, “budak di negeri sendiri”, sumber daya alam dan aset negara yang dikuasai asing, dan masih jauh dari kata “kemandirian”. Bahkan tidak hanya itu sistem ekonomi kita juga terbilang menganut sistem kapitalis, dimana pemilik modallah yang berhak menguasai.

Ketika pemateri, bapak Awan Santosa yang merupakan peneliti di pusat studi tersebut, memaparkan tentang kondisi prekonomian bangsa kita yang seakan-akan diperbudak asing dan jauh dari ekonomi kerakyatan atau democracy ekonomic, saya sangat malu dan terpukul melihat kondisi bangsa saat ini.

Secara singkat dijelaskan sistem ekonomi yang tersurat dalam UUD 1945 dijabarkan sebagai berikut.

  1. Sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat;
  2. Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat;
  3. Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan berdasarkan kebebasan individu-individu pemilik modal (liberal kapitalistik).
  4. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurut saya kaitannya dengan kepemimpinan pemerintahan, bagaimana seorang pemimpin harus mampu menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk bertindak secara mandiri, bangga akan produk indonesia sendiri, dan harus mampu menghilangkan budaya yang sangat konsumtif. Negara yang dijalankan pemerintah memilki kuasa dalam  mengelolah sumber daya yang ada di negeri ini, yang hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dan bukan untuk pemodal atau investor asing. Di Amerika Serikat walaupun mereka menggunakan sistem ekonomi kapitalis liberalis, namun dalam praktiknya sebenarnya mereka menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Contohnya saja sumber daya minyak bumi yang ada di Alaska, setiap produksi dan hasil keuntungan dibagi rata kepada masyarakatnya dengan cara mentransfer melalui ATM warganya.

Salah satu bentuk konkrit dari ekonomi kerakyatan tersebut adalah “koperasi”. Namun bagaimana kondisi koprasi kita saat ini? Sangata memprihatinkan. Di jepang mereka dpat mengembangkat koperasi Tani dan memilki aset yang besar, namun di indonesia yang paling trend adalah koperasi simpan pinjam yang sering bangkrut.

Sungguh ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) telah lama menjadi amanat konstitusi, penerapannya saat ini kiranya masih jauh panggang daripada api. Liberalisasi dan privatisasi  sektor-sektor ekonomi strategis justru kian mengukuhkan struktur ekonomi Indonesia. Bukan hanya karena segelintir elit pemilik korporasi yang kini menguasai  mayoritas aset dan kue produksi nasional, tetapi juga karena mereka sebagian besar  berasal dari luar negeri. (Awan Santoso, S.E, M.Sc)

Jadi seorang pemimpin tidak hanya harus cakap dalam bidang politik saja namun juga harus bisa menangani masalah sosial, budaya dan ekonomi.


[1] Harbani Pasalong, 2010,Kepemimpinan Birokrasi, Alfebeta, hal. 21

[2] Ibid, hal. 106

[3] Diambil dari gaya kepemimpinan yang dikembangkan Golemen, dalam H. Pasalong (2010:59,107)

Daftar Pustaka

Fuady, Munir, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung, Refika Aditama.

Kencana Safiie, Inu, 2011, Etika Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta.

Pasalong, Harbani, 2010, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, Alfabeta.

Santosa, Munir, 2010, Ekonomi Kerakyatan: Urgensi, Konsep, dan Aplikasi, Yogyakarta, Sekra.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s