LSM dan Pertanggungjawabannya di Indonesia: Tantangan Baru Demokratisasi Bangsa

Semenjak runtunya rezim orde baru 1998, menyebabkan banyak bermunculan lembaga atau organisasi masyarakat sipil (LSM) di Indonesia tumbuh secara cepat dan intens. Hal ini didasari oleh semangat demokrasi global dengan kebebasan dasar berekspresi dan berasosiasi ditegakkan. Masyarakat sipil merasa perlu ikut berpartisipasi, menetapkan haknya, ikut dalam mekanisme dan lembaga pemerintahan, ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan, dan demi menjaga akuntabilitas. Kalau sebelum 1998 kita hanya mengenal organisasi buruh dan serikat petani yang dalam proses geraknya selalu dikontrol dan diawasi pemerintah, namun sekarang kita menyaksikan puluhan bahkan ribuan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mulai dari organisasi keagamaan, berbasis massa keanggotaan organisasi, serikat pekerja, organisasi berbasis etnis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi dan bahkan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Tidak bisa lepas dari perjalan sejarah selama 3 dekade lebih pada masa rezim orde baru, bahwa dahulu lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanya sebagai alat kendali pemerintah, namun di masa reformasi masa ini LSM dituntut harus bisa memagang peran penting dan berkonstribusi demokratis dalam proses reformasi tersebut. Dengan cara memiliki strategi dalam menghadapi tantangan baru ke depan.

Perkembangan LSM dan Dampaknya.

LSM di Indonesia sebenarnya telah nampak ketika terjadi kebangkitan politik tahun 1915-1925. Maka dikenal asosiasi masyarakat sipil waktu itu, seperti organisasi keagamaan, sekolah swasta, perusahaan kredit, kelompok-kelompok bantuan swadaya masyarakat, organisasi lingkungan, organisasi pengeloaan air, dan banyak lagi organisai masyrakat lainnya.

LSM sebenarnya mulai dikenal sejak tahun 1970 pada jaman pemerintahan Soeharto. Walaupun perkembangan ekonomi indonesia mencapai 8% per tahun, namun ruang partisipasi LSM sangatlah kurang. Sehingga tidak heran ketika pertumbuhan ekonomi, masih banyak dan berkembangnya masyrakat miskin di Indonesia. Hal ini disebabkan sedikitnya untuk ruang publik ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan kegiatan soial-ekonomi. LSM hanya dijadikan sebagai penyedia komplementer atau sebagai agen program pemerintah yang tidak bisa mencapai strata terendah masyarakat. Yang program dan kegiatannya mencakup pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi air bersih, keluarga berencana, pendidikan non formal, teknologi terapan, kredit mikro, usaha kecil, usaha sektor informal bersama, koperasi, dan lain-lain.

Pada awal tahun 1980-an LSM banyak pengaruh oleh isu internasioanl dan keadaan nasional, maka tema yang diusung disini lebih ke demokratisasi. Pemerintahan soeharto pada waktu itu juga menyadari bahwa ternyata kedudukan LSM sangat penting bagi pembangunan, karena negara saja tidak bisa menanggung seluruh biaya pembangunan dan karena itu diperlukan partisipasi masyarakat. Namun tetap saja LSM disini dibentuk hanya sebagai instrumen dan dominasi pemerintah serta belum menujukan adanya “pertumbuhan demokrasi”.

Menjelang akhir tahun 1980-an munculah civil society yang berafiliasi dengan partai politik, petani, buruh, perempuan, pelaut, pejabat dan kelompok lainnya, semua efektif dikendalikan oleh pemerintah. Cili society ini dipangkas dan hanya sebagai miniatur pemerintah dan bisa disebut sebagai “bonsaifikasi”. Jumlah partai politik hanya terbatas tiga saja. Namun yang paling menonojol pada saat itu ada LSM yang berbasis asa Islam, karena tidak terpengaruh oleh isu-isu politik dan pemimpin yang terampil serta keanggotaannya yang jelas.

Pada pemerintahan Soeharto LSM tidak memilki peran politik, namun di ruang terbatas LSM aktif dalam hak asasi manusia serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Pada tahun 1990-an baru LSM lebih mengadvokasikan dirinya kepada kepentingan politik, walaupun sempat bergesekkan dengan aktivis-aktivis politik. Namun dalam perkembangannya LSM inilah awal yang memkasa Soeharto mengundurkan diri. LSM mengadakan dan membentuk gerakan pro-demokrasi. LSM di sini mempunyai gerak politik yang lebih kuat dibandingkan pada tahun 1980-an.

Jatuhnya rezim Soeharto dan proses demokratisasi berikutnya di Indonesia menyebabkan munculnya wacana tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas dan transparansi lembaga publik. LSM di sini bisa disebut sebagai “organisasi pengawas” pemerintah. Masyarakat Indonesia mengakui berbagai organisasi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), DRP-Watch, Goverment Watch (GOWA), Police Watch (PolWatch), dan Budget Watch (FITRA).

Untuk terlebit dan lebih efektif LSM tidak hanya mempromosikan kebijakan publik, namun membentuk koalisi dengan memeberikan adavokasi untuk mengubah, mempengaruhi dan / atau rancangan undang-undang baru. Contoh koalisi tersebut Koalisi LSM untuk Yayasan Hukum, Koalisi LSM untuk Kebebasan Informasi Publik Hukum, Koalisi LSM untuk Konstitusi Baru, dan Koalisi LSM untuk RUU Hukum Pembuatan Partisipatif.

Kerangka Peraturan LSM

Di Indonesia, ada dua jenis badan hukum untuk organisasi nirlaba: foundations (yayasan) dan associations (Perkumpulan). Yayasan pertama kali diakui sebagai badan hukum selama era kolonial Belanda (1870) sebagai non-keanggotaan organisasi. Yayasan Sebagian besar didirikan berdasarkan sistem hukum Eropa, sementara beberapa dipatuhi sistem hukum lainnya seperti sebagai wakaf (sumbangan atau hibah menurut hukum Islam).

Selama bertahun-tahun, semua bentuk yayasan hanyalah didasarkan pada norma-norma sosial dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bentuk yayasan yang sebenarnya berasal dari perjanjian dan aspirasi pendiri saja dan kemudian berkembang menjadi praktek hukum.Tujuan dan kesepakatan untuk mendirikan yayasan yang kemudian disahkan oleh tindakan notaris, terdaftar di kabupaten pengadilan dan diumumkan dalam Berita Negara.

Biasanya tujuan yayasan adalah keagamaan, pendidikan, sosial dan lingkungan hidup. Namun dalam prakteknya yayasan digunakan untuk mencari laba atau keuntungan serta pencucian uang dilakukan oleh oknum pribadi pemilik. Hal ini banyak terjadi ketika era Soeharto. Di sini yayasan dimanfaatkan untuk memperoleh sumbangan dari konglomerat, melindungi bisnis, mengumpulkan dana publik untuk kepentingan pendiri mereka. Namun semenjak jatuhnya rezim Soeharto dan Respon dari IMF maka di awal reformasi pemerintah Indonesia mengajukan rancangan undang-undang yayasan ke DPR pada tahun 2000, disahkan sebagai UU 16/2001.

Tujuan dasar UU baru 16/2001 adalah untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam yayasan pemerintahan. Namun dalam prakteknya tetap saja tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, yayasan telah digunakan untuk menampung kekayaan secara ilegal. Namun harus diakui juga bahwa hukum ini dapat dianggap sebagai sebuah terobosan penting untuk pemerintahan yang baik dari sektor nirlaba di Indonesia, karena memberikan jaminan dan kepastian hukum, serta dipulihkan yayasan yang berfungsi sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dengan berlakunya UU No 16/2001 sejumlah LSM, khususnya organisasi yang aktif dalam gerakan sosial dan memiliki basis luas mempertimbangkan kembali status hukum mereka, yaitu, apakah akan tetap yayasan atau menjadi sebuah Perkumpulan.

Persepsi dan Kelemahan LSM di Era Reformasi

Government Perceptions

Ada indikasi apresiasi meningkat pada peran LSM, misalnya dalam bencana tsunami dan pasca-operasi bantuan di Aceh. Pemerintah mulai melihat perlu membuat sebuah divisi baru dari peran antar stakeholder (pemerintah, swasta dan LSM) dengan memberikan kesempatan untuk inisiatif masyarakat yang independen, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program pemerintahan. Menurut pemerintah, bahwa sebuah komunitas diharapkan lebih kuat, lebih demokratis dan lebih dinamis demi meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Pemerintah juga melihat membutuhkan LSM untuk menciptakan akuntabilitas LSM dalam menjalankan fungsi mereka.

Namun, pemerintah masih memiliki kesulitan dalam mengembangkan kemitraan yang efektif dengan LSM. Hal ini terutama karena fakta bahwa pertumbuhan yang cepat dari LSM belum disertai dengan pembentukan payung organisasi untuk mewakili kepentingan LSM dengan pemerintah. LSM cenderung hanya berpikir untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini tidak terlepas dari romantisme dan nostalgia pada zaman Soeharto.

Private Sector Perceptions

Sektor swasta memandang LSM terutama sebagai lembaga dengan kapasitas untuk mempengaruhi perusahaan misi dan memotivasi perusahaan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial dan meningkatkan kinerja mereka di perusahaan. LSM dapat memotivasi perubahan dalam pendekatan korporasi terhadap fungsi sosial berbasis pendekatan komunitas pemberdayaan. LSM juga dipandang sebagai yang lebih dekat dengan akar rumput masyarakat dan karena itu memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan perusahaan dalam mengembangkan program pengembangan masyarakat yang lebih baik. Seperti melalui program-program kesehatan masyarakat, bersih air dan sanitasi, pertanian, dan pengembangan usaha skala kecil.

Donor Perceptions

Sementara itu, donor agencies terus melihat LSM sebagai lembaga alternatif dengan kemampuan untuk menyediakan layanan publik dan pada saat yang sama melakukan kontrol atas kekuasaan pemerintah.

Mengingat perubahan dalam rezim politik, banyak hambatan untuk LSM untuk memberikan kontribusi terhadap demokratisasi dan perubahan kebijakan. Setidaknya ada empat area penting untuk perbaikan. Pertama dan terpenting adalah tata kelola internal. Ini termasuk pengambilan keputusan proses, pembagian peran antara dewan dan eksekutif, pembentukan akuntabilitas mekanisme untuk konstituen, serta masalah yang berkaitan dengan pembentukan visi, misi dan tujuan yang jelas. Wilayah kedua yang akan dibahas adalah akuntabilitas, baik kepada pemerintah dan kepada publik. Ketiga, LSM perlu meningkatkan hubungan eksternal dengan LSM lain dan publik. Area keempat yang membutuhkan perbaikan pada LSM adalah manajemen, termasuk perencanaan strategis, pengembangan program dan keuangan serta manajemen sumber daya manusia. Donor akhirnya akan mengevaluasi LSM berdasarkan empat faktor di atas, yaitu, teknis kemampuan, legitimasi, akuntabilitas dan transparansi.

Ringkasan Kelemahan LSM

  1. Sentralistik dan Perkotaan (pada umumnya terdapat di Jakarta dan kota besar di Jawa)
  2. Elitis dan kelas menengah (kepemimpinan dan pengambilan keputusan sering kali dilakukan oleh para pendiri dan lapisan atas yang kurang kompeten)
  3. Free-floating (mengambang tidak jelas berada diantara negara dan masyarakat)
  4. Sektoral dan terfragmentasi (hanya berfokus pada program-program sektoral dan kurangnya koordinasi antara LSM).
  5. Kurang fokus dan terlalu ideologis (LSM sering terlibat dalam berbagai kegiatan tanpa harus memiliki keahlian di bidang tersebut).
  6. Kurangnya akuntabilitas

Inovasi dan Jawabn dari LSM

  • Persiapan Kode Etik LSM

Sejak 2002, LP3ES (Badan Penelitian, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Pembangunan) sebuah LSM nasional, telah mengambil inisiatif untuk menyiapkan dan melaksanakan kode etik untuk mendirikan sebuah asosiasi LSM atau payung organisasi, terutama untuk LSM yang bekerja dalam masyarakat berbasis pembangunan sosial dan ekonomi.

Program ini akhirnya berhasil merumuskan kode etik tertulis. yang ditandatangani oleh 252 LSM dari delapan provinsi, berisi hal yang berkaitan dengan integritas, akuntabilitas dan transparansi, independensi, anti-kekerasan, kesetaraan gender, dan manajemen keuangan, termasuk akuntabilitas kepada pihak eksternal seperti penerima manfaat, pemerintah, donor, LSM lain dan masyarakat luas.

  • Program Sertifikasi LSM

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas LSM publik dan kinerja manajemen untuk memperkuat kepercayaan mitra di LSM dan membuat LSM yang mampu melayani masyarakat.

Gugus tugas telah merumuskan visi program (“pembentukan proses demokratis, bertanggung jawab, transparan, berkelanjutan, LSM yang dapat dipercaya dan didukung oleh masyarakat “) dan pernyataan misi (“untuk membantu LSM menjadi lebih etis dan bertanggung jawab, untuk mencapai tingkat kinerja yang baik, mendapatkan akses lebih baik terhadap sumber daya dan diterima secara luas oleh masyarakat “). Gugus tugas saat ini (2005) melakukan serangkaian kegiatan, yang mencakup pembentukan instrumen yang solid, prosedur dan standar sertifikasi; kampanye publik untuk sertifikasi LSM, pembentukan Badan Sertifikasi LSM; kampanye advokasi untuk reformasi hukum pajak dan hukum untuk sektor nirlaba, dan program yang dirancang untuk LSM pembangunan kapasitas dan pelaksanaan berbagai jenis teknis bantuan yang diperlukan.

  • Indeks Civil Society

Tujuan penilaian meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang status masyarakat sipil di Indonesia, memberdayakan masyarakat sipil stakeholder melalui dialog dan jaringan, dan memberikan masyarakat sipil dengan alat untuk menganalisis sektor-lebar kekuatan dan kelemahan, serta untuk mengembangkan strategi untuk mendorong perubahan sosial yang positif.

  • HAPSARI Perkumpulan Perempuan; Dari Yayasan ke Perkumpulan

Metode kerja ini adalah melalui “pendidikan kritis” dalam bentuk diskusi untuk memecahkan keheningan dan membangun kesadaran. Ide tentang gender keadilan yang disebarluaskan kepada masyarakat desa melalui program-program pertanian yang dikelola oleh perempuan atau melalui komunitas stasiun radio.

  • Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM)

KPMM bertujuan mengembangkan kode etik dan prosedur operasional standar untuk keanggotaan organisasi dan juga untuk mempromosikan isu-isu tata pemerintahan yang baik di antara LSM.

Tantangan untuk LSM Indonesia

Masa reformasi menuntut LSM untuk memebuat strategi baru dalam menghadapi masalah yang lebih kompleks, rumit dan sulit. Beberapa tantangan tetap yang harus dilawan oleh LSM Indonesia yang merupakan bagian masyarakat sipil untuk menjadi efektif. Yang terpenting adalah reformulasi posisi LSM vis-à-vis negara (pemerintah) dan berbagai sektor lain dalam masyarakat. Dengan munculnya demokrasi, kekuasaan tidak lagi terpusat tetapi didistribusikan di antara pusat-pusat kekuatan baru, seperti parlemen, partai politik, dan lembaga peradilan. Sikap kritis diambil oleh beberapa LSM yang menganggap dirinya organisasi pengawas, terhadap semua lembaga negara telah menjadi kecenderungan untuk mengabaikan kemajuan nyata dalam desentralisasi kekuasaan dan demokratisasi yang telah terjadi. Pemerintah daerah dan parlemen lokal juga perlu waktu untuk belajar bagaimana melakukan pekerjaan mereka. Dengan cara yang sama, LSM berada dalam proses belajar menjadi “pengawas” yang berfungsi dalam proses menciptakan checks and balances.

Iklan

One comment on “LSM dan Pertanggungjawabannya di Indonesia: Tantangan Baru Demokratisasi Bangsa

  1. Ping-balik: Pluralisme dan Perkembangan Kebangkitan Gerakan Demokrasi di Indonesia Era 1980 | Perjalanan Artina Vita NIngrum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s