Wakil Presiden Bagaikan Raja

Raja adalah lambang persatuan dan kesatuan yang senantiasa dibanggakan agar tetap menjaga dinamisme pemerintahan. Dalam sistem parlementer raja memiliki kedudukan sebagai kepala negara, yang hanya dipandang sebagai lambang atau simbol negara, yang memilki otoritas kecil dalam mengurusi pemerintahan. Sedangkan yang memilki otoritas penuh dalam pemerintahan adalah Perdana Menteri. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum

Begitu halnya tugas dan wewenang yang dimilki wapres Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam UUD 1945 tidak memberi kewenangan besar pada seorang wakil presiden. Pasal 4 (2) hanya menyebutkan: Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sementara tugas presiden sangat besar diatur, antara lain, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4); mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5); menyatakan perang (Pasal 11 ayat 1); atau membuat perjanjian internasional (Pasal 11 Ayat 2).

Pasal 8 (2) UUD 1945 juga menyebutkan hanya Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan. Apakah sebagai sebagai pembantu presiden (UUD 1945 Pasal 4 ayat 2), Wakil Presiden yang tidak bertanggung jawab kepada Presiden, serta pertanggung jawaban wakil presiden kepada MPR atau kepada rakyat.

Yang perlu dicermati, kata ‘dibantu’ pada UUD 1945 pasal 4 ayat 2, oleh sejumlah kalangan menandakan bahwa presiden merupakan “the first man” dan wapres merupakan “the second man”. Wapres baru bisa tampil sebagai “the first man” apabila presiden berada dalam keadaan seperti disebutkan dalam pasal 8 UUD 1945.

Ini menunjukan bahwa begitu kecilnya wewenang atau otoritas yang dimilki seorang wakil presiden, layaknya sebagai kepala negara seperti di Inggris, yang hampir tidak mempunyai otoritas dalam mengatur pemerintahan. Wakil presiden hanya dijadikan sebagai simbol kekuasaan negara dalam mendampingi kedudukan presiden serta hanya melengkapi jabatan eksekutif yang ada. Sedangkan yang menjalani urusan pemerintahan di pegang oleh perdana menteri, dalam hal ini dijalan oleh sang presiden.

Seperti yang dicontohkan oleh masa orde baru, di mana wapres hanya pelengkap alat sang presiden yang tidak memiliki otoritas penuh dalam mengatur pemerintahan, wapres layaknya pembantu dan pendampin sang presiden. Wakil presiden hanya dijadikan sebagai simbol kekuasaan negara dalam mendampingi kedudukan presiden serta hanya melengkapi jabatan eksekutif yang ada. Begitu juga yang ditampilkan oleh wapres Boediono saat ini, kembali lagi, seperti layaknya sang kepala negara atau raja yang wewenang dan tugasnya hanya menghadiri seremonial atau respsi acara tertentu, mengikuti pelantikan, memotong pita, menghadiri jamuan makanan, memberi sambutan kenegaraan dan lain sebagainya menjadi bukti, begitu samarnya kedudukan seorang wakil presiden saat ini.

Rekomendasi

Saat ini Indonesia, dan sejak kemerdekaannya belum memiliki UU tetang lembaga kepresidenan. Jadi segera buatlah RUU Lembaga Kepresidenan. Dalam draf RUU tersebut paling tidak tugas dan wewenang wapres sudah lebih terperinci dijelaskan. Setidaknya sampai saat ini RUU dalam proses diskusi. Mudahan-mudahan melalui undang-undang tersebut, memberi warna jelasa akan keteraturan dan ketegasan tetang kedudukan dan tatanan pemerintahan eksekutif.

Yang kedua, saya merekomendasikan agar wakil presiden harus bersifat lebih agresif dalam memberikan trobosan tetang masalah pemerintahan, jika sang presiden menglami jalan buntu. Mampu memberikan inisiatif dan solusi bagi presiden untuk mengurusi pemerintahannya. Serta sanggup dalam mencanangkan usulan-usalan dalam suatu program mensejahterakan masyarkat. Jadi wapres tidak hanya sebagai the second man atau ban serep tapi memiliki otoritas inspirasi bagi kemajuan bangsa dalam membantu prsiden sebagai kepal negara dan kepala pemerintahan.

Oleh:

Hikmawan Syahputra [Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s