Permasalahan Bus Transjakarta “Busway”

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menerapkan kebijakan transportasi yang berkaitan dengan busway selain substansi permasalahannya dianggap terlalu prematur, secara prosedural hal ini juga mengecewakan masyarakat. Karena, mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam masalah yang berkaitan dengan busway ini, peran serta masyarakat (public participation) terlihat sangat minim karena tampaknya Pemprov DKI sudah bertekad, apa pun kata orang, proyek busway harus jalan terus.

Setelah kurang lebih 8 tahun pengoperasian busway di Jakarta, pada perkembangannya justru banyak menimbulkan efek negatif bagi para pengguna jalan raya di Jakarta. Kita ambil contoh saja semenjak dioperasikannya jalur khusus bus transjakarta koridor IX atau sebut saja busway IX jurusan Pinang Ranti (Jakarta Timur)-Pluit (Jakarta Utara), kemacetan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto-S Parman, khususnya ruas Semanggi-Slipi-Tomang justru menjadi sungguh luar biasa. Jam-jam kemacetan justru bertambah parah. Kalau biasanya kemacetan terjadi hanya pada saat jam-jam puncak yaitu pagi dan sore, sekarang malah terjadi sepanjang hari. Berkembangnya penilaian masyarakat tentang kemacetan yang ditimbulkan oleh busway mengakibatkan semakin berkembang pula opini bahwa kebijakan Busway adalah kebijakan yang gagal. Apalagi ditambah banyaknya juga korban berjatuhan akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Busway di Jakarta.

Dalam catatan Traffic Management Centre Polda Metro Jaya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan busway adalah sebagai berikut; pada tahun 2004 terjadi 5 kecelakaan, tidak terdapat korban, tapi kerugian materi mencapai Rp. 5.500.000. Tahun 2005 terdapat 13 Kecelakaan, 8 korban dan kerugian materi Rp. 39.000.000. Tahun 2006 terdapat 31 kecelakaan dengan 28 korban dan kerugian materi Rp34.400.000. Sedangkan tahun 2007 terjadi 66 kecelakaan dengan 72 korban dan kerugian materi Rp. 94.400.000. Dari data tersebut, dapat disimpulkan dari tahun 2004-2005 terjadi kenaikan sebesar 160% kecelakaan, dari tahun 2005-2006 kenaikan sebesar 138 %, tahun 2006-2007 peningkatan sebesar 35 %. Jika dibandingkan dari tahun 2004 -November 2007 terjadi peningkatan sebesar 1.220%.[1]

Dari data tersebut diatas, terlihat jelas bahwa terdapat suatu permasalahan besar dalam penerapan kebijakan publik ini. Busway yang awalnya diusung dan diharapkan memecahkan salah kemacetan di Jakarta yang sudah sangat meprihatinkan, justru berbalik menjadi salah satu faktor pemicu kemacetan tersebut, ditambah lagi malah menambah masalah dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan akibat kecelakaan yang melibatkan Busway.

Permasalahan kecelakan lalu lintas tersebut sebenarnya juga bersumber pada sulitnya menjaga agar jalur busway tetap steril dari kendaraan lain non busway. Pada awal Januari 2011 saja, tercatat 2.278 pengendara ‘nakal’ ditilang karena menggunakan jalur busway.

Sementara dari pihak Badan Layanan Umum (BLU) mengungkapkan bahwa antrean calon penumpang di halte dan berjubelnya penumpang di dalam bus Transjakarta bukan karena kurangnya armada, melainkan karena adanya antrean bus saat mengisi gas dan belum sterilnya busway dari angkutan non Transjakarta. Antrean bus saat mengisi gas menggambarkan kurang siapnya sarana dan prasarana bus, sedangkan tidak sterilnya jalur busway dari angkutan non-transjakarta menggambarkan kesadaran masyarakat yang kurang dan juga penegakkan hukum oleh kepolisian masih belum dapat menertibkannya.

Masalah manajemen transportasi perkotaan adalah suatu masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, komprehensif, dan terintegrasi dengan kebijakan perkotaan lainnya. Prof Anthony Chin dari National University of Singapore dalam makalahnya yang berjudul “Land Use Planning and Transport Integration: The Experience of Singapore” (World Bank Urban Transport Strategy Review, 2000) menyatakan, kriteria yang harus dipenuhi dalam perumusan suatu kebijakan transportasi perkotaan yang baik adalah efisien, efektif, mudah dipahami, besarnya biaya penegakan aturan minimum, adil, dan biaya yang ditanggung pihak ketiga minimum.[2]

Suatu manajemen transportasi haruslah direncanakan secara komprehensif dan integratif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, pendekatan command and control lewat peraturan-peraturan hukum bisa tidak efektif jika aparat penegakan hukum yang ada terlalu lemah atau mudah dibeli. Oleh karena itu, pendekatan lain, seperti economic incentives/disincentives, perlu dipertimbangkan guna mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan publik yang diterapkan pemerintah. Sebagai contoh, rakyat Singapura mendukung program pemerintah untuk lebih memilih angkutan umum daripada mobil pribadi. Sebab, secara ekonomis mereka diberi insentif jika naik angkutan umum (yang murah dan nyaman) dan sebaliknya diberi disinsentif jika naik mobil pribadi karena harus membayar pajak jalan (road tax), pajak kendaraan yang sangat mahal, retribusi parkir yang tinggi, dan pungutan-pungutan lainnya.

Hal yang lain lebih sesuai untuk mengatasi keadaan kemacetan di Jakarta ini adalah fokus pada peningkatan kualitas servis. memperbaiki kualitas sarana yang sudah ada. Itu akan lebih menghemat biaya, dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Secara tidak langsung, hal ini akan menurunkan jumlah kendaraan dan menurunkan tingkat kemacetan. Contoh solusi yang real :

  1. tambahkan armada busway dan atur jadwal dengan baik sehingga pada jam-jam sibuk, tidak terjadi antrian yang terlalu panjang
  2. sediakan feeder busway yang nyaman, aman dan tertib. Ini bisa menggantikan trayek kendaraan umum yang sudah ada dan sering membuat masalah di jalan karena perilaku yang tidak tertib. Para supir trayek lama bisa dialokasikan untuk feeder busway, atau untuk menjaga jalur busway.
  3. tambahkan juga trayek atau setidaknya jadwal kereta terutama di jam-jam sibuk.
  4. sediakan anggaran yang cukup untuk maintenance sehingga fasilitas selalu dalam keadaan yang terawat.

Cara lain yang mungkin bisa ditempuh dalam menghadapi masalah kemacetan ini adalah dengan membuat aturan beralu-lintas ke semua pihak maka solusi kemacetan yang terbaik adalah melarang mobil, motor, dan kendaraan pribadi lain serta taksi, bajaj dan kendaraan umum nonmasal lainnya untuk lewat di semua jalan-jalan pada jam sibuk yaitu jam 06.30 s/d 10.00 dan jam 16.00 s/d 19.00. Dengan begitu semua orang akan menggunakan kendaraan transportasi umum, naik sepeda ditambah jalan kaki cepat yang amat sangat menyehatkan kesehatan tubuh manusia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s