Diskriminatif dalam Pelayanan Publik

Dalam kerangka Good Governance pelayanan publik yang profesional, berkeadilan, efisiensi, responsifitas dan akuntabiltas sangat dibutuhkan. Namun, hal inilah jarang kita jumpai, layaknya hanya sekedar teori, praktek dilapangan jauh dari yang diharapkan. Masalah inipun kerap kali terjadi, dimana para administrator publik kita, baik itu di DPRD, kelurahan atau desa, atau bahkan di Kepolisian diskriminasi ini sangat sering gita jumpakan. Misalnya dalam pengurusan KTP, maka keluarga dan teman terdekatnya lah yang didahulukan, atau dalam pengurusan SIM maka yang memeliki uang lebihlah yang proses pembuatannya dipercepat, atau dalam membuat izin lainya, pasti praktek nepotisme kerap dilakukan.

Keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik merupakan isu yang sering kita dengar dari masyarakat. Secara umum yang menjadi permasalahan adalah kelambanan proses pelayanan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu dibandingkan dengan kelompok yang secara ekonomis lebih mampu.

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya. Untuk itu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amendemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 105 unit layanan di 40 departemen/instansi tingkat pusat serta 52 kabupaten/kota di 20 provinsi menunjukkan rendahnya kualitas layanan publik di Indonesia.

Integritas Birokrasi Pelayan Publik

No

Bentuk Integritas Rendah

Responden

Prosentase

1

Korupsi

3277

33 %

2

Diskriminatif dalam Pelayanan

3575

36 %

3

Pelayanan dipersulit bila tidak memberi imbalan kepada petugas / biaya tambahan

3078

31 %

Jumlah

9.930

100 %

Sumber : Survei KPK terhadap kualitas layanan publik, 2008

Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa diskriminatif dalam pemberian layanan publik menempati urutan teratas indikator rendahnya integritas birokrasi dalam pelayanan publik. Artinya, penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi hubungan perkoncoan, kesamaan afiliasi politik, etnis, dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi.

Riset yang dilakukan oleh Institute for Civil Society (INCIS) pada masyarakat pengguna jasa layanan publik di wilayah DKI mempertegas adanya diskriminasi dalam praktek layanan publik. Survei ini sebenarnya bisa digunakan sebagai  efek shammingbagi birokrasi yang diharapkan akan bisa memacu birokrasi mengubah pencitraan diri menjadi lebih baik.

No

Bentuk Diskriminasi

Prosentase

1

Suap

57.6

2

Pertemanan

24.7

3

Hubungan Saudara

11.8

4

Kesamaan Suku/Etnis

3.9

5

Kesamaan Parpol

1.4

6

Kesamaan Agama

0.6

Jumlah

100

Sumber : Institute for Civil Society (INCIS) , 2007

Dari tabel tersebut diketahui bahwa bentuk diskriminasi layanan publik yang paling menonjol adalah karena suap. Suap bisa terjadi karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat sedangkan aparat mencari peluang tambahan uang. Budaya suap sudah begitu mengakar pada praktek layanan publik kita, sehingga sulit untuk diberantas. Sulitnya menghilangkan suap ini juga dikarenakan perilaku masyarakat sendiri yang seringkali justru menawarkan sejumlah uang atau pemberian barang kepada birokrasi sebagai pelicin urusan.

Perlu ditingkatkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin melalui penguatan dukungan, komitmen, dan keinginan yang tegas dari semua instansi/lembaga terkait termasuk lembaga penegak hukum.

Daftar Pustaka

Damanhuri, Didin S, 2006. Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Iniversitas Indonesia: Jakarta

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Etika Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Suyamto. 1989. Norma dan Etika Pengawasan. Sinar Grafika : Jakarta.

Weber, Max. 1946. Essay in Sociology. Oxford University Press : New York.

Widjaja, AW. 1985, Masyarakat dan Permasayarakatan Ideologi Pancasila, Bandung, Cv Armico.

Harian Media Indonesia, 10 Juni 2010

http://www.transparansi.or.id/tentang/reformasi-birokrasi/

http://nasional.kompas.com/read/2012/02/27/22072556/Birokrasi.seperti.Kanker.Stadium.4

http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi_di_Indonesia

http://en.wikipedia.org/wiki/Morality

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s