Pilar – Pilar Good Governance

    Konsep good governance adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga pilar good governance, yaitu pemerintah sebagai good public governance, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai good corporate governance.

    Tiga pilar good governance adalah pertama,     pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.    

    Kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saha sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah.

    Ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama (bukan berpartisipasi) dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya.

    Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :
1.    Negara
a.    Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
b.    Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c.    Menyediakan public service yang efektif dan accountable
d.    Menegakkan HAM
e.    Melindungi lingkungan hidup
f.    Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
2.    Sektor Swasta
a.    Menjalankan industri
b.    Menciptakan lapangan kerja
c.    Menyediakan insentif bagi karyawan
d.    Meningkatkan standar hidup masyarakat
e.    Memelihara lingkungan hidup
f.    Menaati peraturan
g.    Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat
h.    Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3.    Masyarakat Madani
a.    Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
b.    Mempengaruhi kebijakan publik
c.    Sebagai sarana cheks and balances pemerintah
d.    Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
e.    Mengembangkan SDM
f.    Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Pertama, negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kedua, sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Ketiga, masyarakat: kelompok masyarakat dalam kontek kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tangah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinterkasi secara sosial politik, dan ekonomi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s