Pelacuran di Jalan Pajajaran

    Siapa yang tidak mengenal Jalan Pajajaran kelurahan Klojen daerah Trunojoyo, tentunya hampir semua warga malang mengetahui jalan ini, jalan yang terkenal dengan area dan tempat prostitusi ini, hampir tidak pernah dapat perhatian pemerintah. Terbukti dengan tidak pernahnya dilakukannya razia dan reaksi tegas oleh aparat negara, walaupun pada waktu bulan suci Ramadhan sekalipun. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang kopi area stasiun, bapak Selamet Mulyono (42), menurutnya pemerintah terkesan menutup mata terhadap masalah ini, polisi tidak berani karena ada backing tentara, dan merekalah yang bekerja-sama dengan agent atau germonya. Memang tidak bisa terbantahkan lagi ketika kami berjalan di sepanjang jalan Padjajaran ada Markas TNI yang terkesan acuh tak acuh kepada para wanita tunasusila yang sedang mencari lelaki hidung belang di jalan tersebut. Wanita yang dihargai paling murah Rp. 150.000 per jam ini memiliki pelanggan pun tidak tanggung-tanggung, bahkan ada yang berasal dari Timor Leste. Rata-rata usia mereka adalah 20 sampai 30 tahun. Dan mereka semalamnya bisa mendapat pelanggan kira-kira 1 sampai 11 orang lelaki hidung belang.

    Di jalan inilah, mulai dari sekitar jam 7 malam sampai menjelang waktu shubuh, setiap wanita yang berasal dari daerah sekitar malang dan bahkan ada yang  dari luar malang rela menjajakan dirinya demi sebuah rupiah. Alasan mereka bermacam-macam, selain karena tuntutan ekonomi juga karena faktor psikolgis, yaitu tekanan dan prustasi yang luar biasa karena masalah keluarga (brokhen home), pemenuhan seksual, kegagalan berumah tangga dan patah hati ketika berpacaran serta faktor lingkungan. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori tentang penyebab kejahatan, bahwa secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang terdiri dari 2 faktor yaitu :

a.    Faktor internal, yaitu adalah faktor penyebab dari dalam diri si pelaku, seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan dll.

    Dalam uraian kasus di atas ditemukan bahwa ada beberapa orang yang melakukan praktek-praktek prostitusi disebabkan karena pemenuhan kesenangan semata. Bagi mereka tindakannya selama ini semata-mata guna pemenuhan kepuasan atau kesenangan batin saja.
Faktor penyebab adanya dorongan biologis yang tinggi, juga merupakan bagian dari factor internal ini. Libido seksual laki-laki (suami) yang besar membuat dia melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Sudarto, bahwa : “Kriminalitas orang-orang agaknya timbul dari ketidak sesuai atau ketidak seimbangan antara hasrat nafsu keinginan (libido) dan kemungkinan pemuasan atau potentie.

    Cyril Burt dalam bukunya “The Young Delinguent” mengatakan sebagai berikut : “Bahwa hanya orang-orang yang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang menirukan adegan-adegan dari film, dan yang ditiru bukan perbuatannya, tapi hanya caranya karena dorongan jahatnya memang sudah ada padanya. Burt menganggap pengaruh umum hal-hal yang sukar dicapai seperti digambarkan dalam film lebih penting, karena gambaran-gambaran yang tidak sungguh dan tidak sehat tentang kehidupan seks dapat menimbulkan pertentangan mental pada anak muda remaja. Tetapi bila dibandingkan dengan banyaknya film yang diproduser dan lepas dari sensor, korbannya biasanya hanya mereka yang memang karena pembawaannya punya kelakuannya anti sosial.

    Dari berbagai teori tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kasus yang dialami oleh pelaku karena semata-mata untuk mencari kesenangan bukan tidak mungkin akibat dari penyimpangan mental atau kejiwaan yang bersangkutan.

b.    Faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan, dll.

1.    Faktor lingkungan

    Faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap penentuan sikap atau tindakan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan ini tokoh penting dari mashab Perancis atau mashab lingkungan G. Trade mengatakan bahwa :“Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.”

    Pendapat di atas, juga dipertegas oleh para ahli kriminologi dan sosiologi yang berpendapat bahwa: “Kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat persemayaman bagi kejahatan (Evil Resides in an imperfect environment)”.

2.    Faktor Ekonomi

    Faktor Ekonomi ini sebagaimana hasil penelitian merupakan faktor yang dominan yang menjadi penyebab timbulnya tindakan prostitusi. Dalam situasi ekonomi seperti ini, dimana tingkat persaingan dalam segala bidang sangat kuat, ekonomi mesti menjadi satu tujuan yang hendak dicapai setiap orang terutama kalangan wanita. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adakalanya dengan cara yang baik dan jujur, tapi tidak sedikit pula yang menempuh jalan pintas, dan banyak kasus prostitusi ini adalah buktinya.

    Kenyataan ini sesungguhnya sejalan dengan berbagai teori causa kejahatan. Menurut Mazhab Sosialis, bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi. Seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi, seperti miskin, pengangguran atau baru di-PHK.

    Perbedaan antara miskin dan kaya merupakan gejala ekonomi, demikian pula perbedaan antara pengusaha, pekerjaan, buruh, penganggur merupakan gejala ekonomi pula. Perbedaan-perbedaan itulah yang kadang-kadang sangat menyolok menyebabkan adanya ketegangan-ketegangan masyarakat,  pertentangan-pertentangan sehingga akan menimbulkan kejahatan.

UU Pornografi sudah Disahkan, Prostitusi Tetap Dilegalkan

    Menurut Sutherland (1949), seseorang menjadi penyimpang bilamana pola-pola perbuatan menyimpang lebih wajar atau lebih lazim dihargai dalam lingkungan sosial tempat orang itu melakukan kegiatan (yakni diantara orang-orang penting lainnya yang diharapkan restunya). Jadi, dalam kasus ini orang-orang yang berada di daerah prostitusi seperti gigolo, pelacur dan germo mengetahui perilaku mereka menyimpang dengan cara yang sama seperti para konformis mengetahui perilaku yang konformistis (sesuai).

    Menurut pandangan teori fungsionalis, dengan adanya tempat pelacuran juga memberi manfaat bagi masyarakat. Tempat ini membuka banyak peluang usaha bagi pengusaha minuman keras, pub, karaoke dan lain sebagainya. Alhasil, tempat ini juga memberi masukkan pendapatan ke kas daerah. Sutherland juga menjelaskan bahwa dari tempat-tempat seperti prostitusi menjadi pusat pendidikan kegiatan pornografi, dimana masyarakat di dalamnya menganggap pornografi sebagai sesuatu yang wajar.

    Jika pemerintah benar-benar konsisten dengan UU Pornografi, maka pemerintah mesti bersikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan Pornografi. Termasuk menutup tempat-tempat hiburan malam yang jelas-jelas mempertontonkan pornografi dan pornoaksi, serta tidak memberi celah sedikit pun terhadap pornografi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah berani mengambil tindakan tersebut? Ataukah Pemerintah ragu menutup tempat tersebut mengingat kontribusi tempat-tempat tersebut bagi pemasukkan kas daerah?

    Seperti halnya di pemerintahan kota (pemkot) surabaya, dalam mengatasi prostitusi dan pelacuran mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 yang sudah jelas melarang menggunakan bangunan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan asusila. Namun, tempat prostitusi semisal Dolly masih saja beroprasi. Sedangkan di pemkot Malang sendiri memiliki perda Nomor 8 Tahun 2005 Larangan Tempat Pelacuran dan perbuatan Cabul. namun ternyata masik banyak tempat-tempat lokalisasi liar yang dijumpai di kota malang, seperti hotel dan di jalan Pajajaran ini, misalnya dalam Bab II pasal 3 ayat 1 tentang Ketentuan Larangan, dijelasakan bahwa “Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zinah atau perbuatan cabul”.  Apabila perda tersebut tidak dijalankan dengan baik, tidak salah jika ada pihak yang mengganggap pemkot melegalkan prostitusi.

    Sudah semestinya semua elemen Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, ketika UU Pornografi tersebut dilegalkan, maka semua tempat-tempat prostitusi wajib hukumnya untuk ditutup. Alasannya, tempat tersebut menjadi tempat diperjualbelikannya segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Lalu dimana konsistensi pemerintah untuk menjalankan UU tersebut? Jika pemerintah sendiri selaku penentu kebijakan belum mampu melaksanakan UU tersebut sepenuhnya, maka jangan terlalu banyak berharap rakyat akan mematuhi UU Pornografi tersebut.

    Dapat dipastikan bahwa ketegasan Pemerintah dalam mengimplementasikan UU Pornografi akan meyakinkan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Sehingga, secara bersama-sama masyarakat dan pemerintah akan menjalankan UU tersebut. Para pakar setuju bahwa tanpa adanya konsistensi dan keseriusan para penentu kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang mereka buat, maka jangan mengharapkan terlalu jauh kebijakan tersebut akan tercapai seperti yang mereka harapkan.

Kebijakan Pemerintah

    Kebijakan pemerintah dengan memberikan pelayanan sosial bukan hanya memproteksi hak perempuan, tetapi mencegah munculnya masalah sosial yang disebabkan prostitusi. Apabila demikian adanya, lalu apakah Indonesia perlu melegalkan prostitusi? Penulis menolak tegas gagasan legalisasi prostitusi di Indonesia, tetapi yang penulis setuju adalah bagaimana gagasan “dekriminalisasi prostitusi” dapat diwacanakan kepada publik dan diimplementasikan dalam regulasi pemerintah.

    Gagasan dekriminalisasi dimaksud adalah memandang prostitusi sebagai suatu isu moral. Jika dua orang dewasa mencapai kesepakatan menyangkut persetujuan mengenai seks, kita sebaiknya tidak memandang persetujuan mereka sebagai tindak kriminal, apa pun alasannya. Apakah kesepakatan itu melibatkan uang atau tidak. Yang perlu dicermati prostitusi dipandang dari dimensi moral, dan pada dimensi inilah pemerintah seharusnya melakukan kajian dan hasilnya didiseminasikan kepada masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan termotivasi untuk memberdayakan norma dan nilai agama dalam mengendalikan atau menghentikan praktik prostitusi secara sistematis melalui sebuah proses jangka panjang.

    Pemkot harus lebih menggiatkan gerakan antiprostitusi kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran publik atas bahaya prostitusi. Lalu bagaimana sebaiknya sikap dan tindakan kita terhadap prostitusi? Hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil secara tuntas mendekriminalisasi prostitusi dan mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi. Namun, jika Pemerintah Indonesia hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, hal itu justru akan mendorong prostitusi berlangsung secara “bawah tanah”.

    Pada tahap berikutnya, prostitusi bawah tanah ini akan mendorong munculnya campur tangan organisasi kriminal terorganisasi maupun korupsi di kalangan penegak hukum, dan muncul masalah sosial lainnya. Sekarang sudah saatnya semua pihak, termasuk birokrat, peneliti, akademisi, agamawan, dan praktisi, duduk bersama dan menemukan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Kita tidak perlu menangani isu ini dengan sikap yang terlalu emosional. Wujud dari pergeseran paradigma dan liberalisasi seksual adalah munculnya kebijakan nasional yang mendorong pemerintah daerah membuat konsep “pusat kesenangan seksual” dengan cara mendirikan bangunan besar dan bertingkat di pusat bisnis di tengah-tengah kota. Akan lebih bijaksana karena dampak sosialnya paling kecil dibandingkan dengan membangun lokalisasi wanita tunasusila (WTS) di daerah yang bercampur baur dengan penduduk setempat.

Upaya Penanggulangan

a.    Melakukan patroli rutin

    Patroli yang dimaksud disini adalah pemantauan secara langsung terhadap obyek-obyek yang diduga rawan kejahatan, dalam hal ini ditengarai adanya praktek prostitusi. Patroli biasanya dilakukan secara rutin dan berkala, terutama hari-hari yang potensi dilakukannya prostitusi seperti sabtu malam ataupun minggu malam.

    Dalam patroli ini pihak kepolisian menugaskan anggota satuan reskrim dengan menyamar sebagai pengunjung, sangat jarang bahkan hampir tidak pernah memakai seragam kepolisian.

b.    Melakukan tindakan persuasif
Tindakan yang dimaksud adalah meminta keterangan para pengelola hotel atas adanya laporan atau pengaduan serta indikasi adanya praktek prostitusi. Langkah ini dilakukan dengan penuh hati-hati. Tindakan tersebut belum bisa dikategorikan penyelidikan ataupun penyidikan.

c.    Ketegasan Aparat
Perlu ketegasan pihak aparat pemerintah sebagai pembuat ijin usaha, terutama dalam hal penggunaan saran peruntukan, jika misalnya disalahgunakan seperti hotel diperuntukkan kegiatan prostitusi, maka pihak pemerintah daerah harus tegas mencabut ijin usaha tersebut.

d.    Keterlibatan Perguruan Tinggi
Perlu diupayakan keterlibatan pihak perguruan tinggi dalam hal penanaman nilai-nilai moral bagi para mahasiswa terutama perlunya aturan-aturan disiplin baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

Tim Penulis:

Hikmawan Syahputra

Khoirul Hidayat

Hilda Sa’adatin

Dewi Kartika Ratri   

Ersahd Rizky Diastira

Iklan

4 comments on “Pelacuran di Jalan Pajajaran

    • Porstitusi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi benar-benar bertentangan dengan norma dan aturan agama yang berlaku, faktor utamanya adalah kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka hal yang paling muda bagi mereka sebagai pelaku adalah dengan melakukan pelayanan seks kepada yang membutuhkan.
      ada dua kondisi yang saling berpengaruh, yaitu yang membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup, dan yang membtuhkan kepuasan seks demi nafsu.

      Salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan dan memberi pekerjaan yang terhormat dengan pendapatan yang sesuai kepada mereka
      (Alih profesi).

  1. Ping-balik: Geliat Dunia Malam dan Prostitusi di Malang | agendamerah

  2. Ping-balik: LOKALISASI PERZINAHAN DAN PERJUDIAN | Sha-Ga Collection

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s