Faktor yang Menyebabkan Model-Model Kebijakan yang Diterapkan di Negara Maju Tidak Selamanya Bisa Diterapkan di Negara Berkembang

    Thomas R. Dye merumuskan bahwa ada enam buah Model analisis kebijakan publik (Solichin Abdul Wahab: 2008: hal.77), yaitu Model Kelembagaan, Model Kelompok, Model Elit, Model Rasional, Model Inkremental dan Model Sistem. Dan model-model kebijakan ini tidak selamanya tepat dan cocok diterapkan di seluruh negara, misalnya model yang satu sangat relevan diterapakan di negara maju, namun tidak cocok jika model tersebut dipaksakan untuk diterapkan di negara berkembang. Sehingga, ada alasan dan faktor apa yang menyebabkan model kebijakan yang diterapakan di negara maju tidak selamanya cocok diterapakan di negara berkembang?

    Untuk menjawab pertanyaan ini, maka bisa dijelaskan melalui teoi kontingensi (kontingensi theory). Teori kontingensi merupakan paradigma yang berorientasi pada hipotesis umum tentang organisasi harus berorientasi pada kebutuhan internal utamanya dan harus dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya (Scott, 1983). Lawrence dan Lorsch (1967) mengatakan bahwa organisasi dan lingkungan bagaikan dua gambar pada sebuah mata uang, mereka mengemukakan bahwa ketidakpastian dan perubahan lingkungan akan sangat mempengaruhi perkembangan pada struktur internal organisasi Menjelaskan hal ini, terdapat berbagai penilitian yang mendukungnya antara lain temuan Woodward (1958, 1965) dalam Donaldson (1995), yang menyatakan bahwa pada keadaan spesifik, derajat formalisasi dan sentralisasi yang optimal pada organisasi merupakan fungsi dari pengoperasian tehnologi, tingkat perubahan lingkungan (Burns and Stalker, 1961), dan besaran (size)(Pugh, 1969). Juga pilihan-pilihan struktur ini menurut Chandler (1962), menjadi penentu strategi atau besaran (size) organisasi (Williamson, 1970, dalam Donaldson (1995)). Chandler, 1962, adalah orang yamg memberikan dasar pengembangan studi tentang strategi dan strukturmelalui penjelasan secara mendetail terhadap sejarah bisnis USA, studi ini kaya akan deskripsi dan megarahkan kepada penciptaan dalil (postulasi) sebagai model dasar bagi kecocokan (fit) antara strategi dan struktur .

    Dari ulasan diatas pada intinya bahwa teori ini memandang adanya situasi dan kondisi internal yang harus memungkinkan jika model-model kebijakan publik tersebut diterapkan disuatu negara dengan melihat lingkungannya. Lingkungan disini diposisikan sebagai kondisi komponen para pembuat kebijakan, elit politik, kelompok dan masyarakat di suatu negara. Misalnya Model Kelompok, model ini memandang bahwa kebijakan publik sebagai hasil keseimbangan kelompok   yang menganggap bahwa pengaruh dan perjuangan kelompok kepentingan sangat menentukan dalam pembuatan dan perubahan kebijakan publik. Model ini hanya bisa diterapkan sebatas di negara-negara barat yang relatif maju, semisal Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) dan negara Eropa Barat, seperti Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda. Karena di negara tersebutlah kompetisi antar kelompok  atau partai politik secara bebas masih dianggap sesuatu yang wajar, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sitem politik yang demokratis. Namun model ini tidak cukup shahih untuk menjelaskan proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di negara-negara sedang berkembang di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin. Seperti Meksiko, dalam perumusan dan implementasi kebijakan ditentukan oleh birokrat atau para pejabat administrasi dan pemerintahan pusat dan bukan oleh kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik. Hal ini disebabkan kelompok kepintangan tersebut tidak hanya jumlahnya sedikit namun juga tidak kuat.

   Ketika posisi birokrat atau para pejabat administrasi dan pemerintahan pusat memiliki kedudukan yang kuat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, maka model kebijakan yang relevan diterapakan di negara adalah Model Elit. Di dalam model ini dijelaskan bahwa dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh elit yang berkuasa. Model yang berangkat dari teori elit ini mengalir dari atas ke bawah (top-down), yakni dari elit ke rakyat/massa. Misalnya di Indonesia, golongan elit tentara yang sangat mendominasi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamaan, bahkan dalam bidang ekonomi perdagangan, seperti  peran penting dalam pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia.

2 comments on “Faktor yang Menyebabkan Model-Model Kebijakan yang Diterapkan di Negara Maju Tidak Selamanya Bisa Diterapkan di Negara Berkembang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s