Evaluasi Otonomi Khusus Aceh

“Meneropong Efektifitas Fungsional DPRA, Partai Politik Lokal, Pengawasan Qanun Hingga Korupsi Di Aceh”

LATAR BELAKANG

    Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ), maka dilahirkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( UUPA ). UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Tidak terasa pelaksanaan UUPA sudah masuk tahun ke 4 dan berbagai perubahan positip sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat Aceh. Tetapi disisi lain masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum UUPA ini menjadi payung hukum dan menjadi ruh dari perubahan yang ingin dicapai oleh masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik.

    Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh ( UUPA ) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh , karena dengan Undang-Undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera. UUPA sendiri terdiri dari 40Bab dan 273 Pasal.

    Berikut ini beberapa kekhususan pengaturan yang terdapat pada UUPA, antara lain: 1. Kewenangan Khusus, 2. Lembaga di Daerah, 3. Gubernur Aceh, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota ( DPRA/K ), 5. Partai Politik Lokal, 6. Wali Nanggroe, 7. pengakuan terhadap Lembaga Adat, 8. Syari’at Islam, 9. Mahkamah Sya’iyah, 10.Pengadilan HAM di Aceh, 11. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR ) di Aceh, 12. Pengelolaan Sumber Daya Alam, 13. Keuangan, 14. Pertanahan.

RUMUSAN MASALAH

Apa yang menjadi harapan dari Nangroe Aceh Darussalam dengan memperjuangkan otonomi khusus adalah sebuah kesejahteraan bersama serta keadilan secara proporsional dari hasil kekayaan yang diperoleh dari daerahnya. Oleh sebabnya pertumpahan darahpun terjadi kala ketidak adilan terjadi begitu lama hingga semua keributan berakhir dengan kesepakan helsinki di swedia dengan menyematkan daerah yang khusus bagi Aceh. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah kekhususan itu menjadi sebuah pertanyaan besar, sejauh ini seberapa efektifkah otonomi khusus menjadikan aceh sebagai daerah yang mumpuni dalam berbagai hal? Nah inilah yang menjadi fokus dari makalah yang kami buat yakni berbagai gejala yang timbul dari otsus yang didapatkan oleh NAD seperti minim fungsi dari DPRA, partai politik lokal, pengawasan qanun yang lemah dan korupsi di aceh. Dan menganalisisnya dari UU no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh menjadi sebuah telaah yang patut untuk dikritisi atas berbagai macam masalah yang timbul dari dampaknya Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.

PEMBAHASAN

    Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:

1.    Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

2.    Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.

3.    Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

4.    Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.

5.    Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

    UU 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh).

    Namun dalam pelaksanaan dan implementasinya, UU 11/2006 masih jauh dari yang diharapakan. Contohnya tentang fungsi legislasi, budgeting dan controling yang dilakukan oleh DPRA dan semakin meluasanya peluang korupsi, serta masalah pengakuannya partai politik lokal aceh.

1.    Fungsi DPRA Tidak Berjalan (Pasal 22. No 11 Tahun 2006)

    Untuk tahun 2011, DPRA melalui Badan Legislasinya telah menetapkan 31 rancangan qanun prioritas, namun sampai saat ini belum ada satu pun yang berhasil diparipurnakan, kecuali qanun APBA. Hal ini menjadi salah satu indikator lemahnya kemampuan DPRA dalam hal legislasi.

    Sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan setelah Penandatanganan MoU Perdamaian antara GAM dan RI, UU. No 11 tahun 2006 merupakan sandaran hukum bagi aceh dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan. Menjalankan aturan yang dirumuskan didalam undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya untuk terus merawat damai aceh. UU akan berjalan sempurna jika aturan pelaksananya turun semua, baik itu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten/Kota, maupun Peraturan Gubernur. Sejauh ini, dari 63 Qanun Aceh yang direkomendasikan oleh UU-PA, baru 20% dibuat oleh Pemerintahan Aceh (Legislatif dan eksekutif).

    Dalam hal budgeting, DPRA  masih belum disiplin. Pengesahan APBA pada akhir April adalah salah satu bukti nyata. Berdasarkan hasil pemantauan, fokus DPRA dalam melaksanakan pembahasan R-APBA 2011 ini berlangsung optimal pada bulan April 2011, ini pun berjalan dibawah tekanan pemerintah pusat yang telah mengeluarkan peringatan Finalty atau pemotongan jatah anggaran bagi Aceh sebesar 30%. Dan Aceh pun mendapat gelar “provinsi paling telat mengesahkan APBA 2011 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia”, ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Akibat keterlambatan pengesahan APBA ini juga mempengaruhi kondisi dan situasi perekonomian yang berdampak negatif bagi masyarakat serta pembangunan Aceh menjadi terhambat. Ini belum lagi arah kebijakan pembangunan Aceh yang tidak jelas tergambar dalam platform anggaran belanja Aceh, artinya pemerintah Aceh sendiri baik eksekutif maupun legislatif belum mampu mentransformasi arah dan konsep pembangunan Aceh yang berkelanjutan dalam penyusunan R-APBA guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, pelestarian damai dan Aceh yang modern.

    Fungsi Pengawasan yang dilakukan DPRA juga belum siginifikan. Selama ini pengawasan lebih kepada pengawasan teknis, misalnya pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, dan sifatnya seporadis. Sementara beberapa SKPA menunjukkan kinerja yang tidak bagus, seperti lemahnya daya serap anggaran. DPRA belum menunjukkan fungsi pengawasan yang optimal diseluruh sektor publik yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Dalam hal ini fungsi pengawasan DPRA masih fokus pada 1 sektor yaitu pengawasan infrastruktur.

    Namun bagaimana pengawasan sektor lainnya, ini menjadi perhatian penting bagi DPRA kedepan. Mutu pendidikan aceh masih berada di urutan bawah, besarnya anggaran dinas pendidikan tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana dengan pengawasan sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan disektor ini jumlahnya besar tapi jumlah orang yang sakit atau tingkat kesehatan masyarakat Aceh memiliki kualitas kesehatan rendah. Ini ditunjukkan dengan ramainya masyarakat yang sakit atau masyarakat yang memanfaatkan program JKA. Dampak ini juga akan berpengaruh pada proses pelayanan rumah sakit yang akhirnya masyarakat tidak mendapat pelayanan optimal dan juga kurangnya sarana-prasarana pelayanan kesehatan.

    Seharusnya jika pengawasan disektor publik ini dilakukan secara maksimal dan menyeluruh oleh anggota DPRA, dapat dipastikan seluruh persoalan yang timbul dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak eksekutif dalam menggunakan anggaran Aceh akan dapat diminimalisir dan wibawa DPRA sebagai wakil rakyat akan meningkat. Sealin itu, DPRA harus menggunakan fungsi pengawasannya tidak hanya pada pengawasan teknis dan pembangunan fisik, tapi juga pada penganggaran dan kebijakan. Alat kelengkapan Dewan, seperti Badan kehormatan, Komisi, Pansus, harus menjalankan peran dan fungsi nya secara maksimal. Dan bagi anggota DPRA yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya silahkan untuk mundur.

2.    Pengawasan Qanun yang Tidak Maksimal (BAB VII Pasal 23. UU No 11 tahun 2006)

    Berdasarkan Pasal 23 UU No. 11 tahun 2011, tugas pengawasan DPRA adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain, melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.

    Pola kinerja juga masih rendah, indikatornya adalah masih banyaknya anggota parlemen Aceh yang kurang disiplin baik menyangkut dengan kehadiran dalam persidangan, pertemuan/audiensi maupun rapat-rapat lainnya. Hal ini didasarkan pada data laporan pemantauan (absensi) yang menunjukkan tingkat kedisiplinan anggota DPRA masih rendah, bahkan ada yang melakukan tandatangan absensi, namun ketika di cross chek dalam ruangan ternyata yang bersangkutan tidak berada dalam ruangan kegiatan tersebut.

    Beberapa Fraksi tidak memanfaatkan keberadaannya di DPRA sebagai penyeimbang terhadap Fraksi mayoritas, sehingga transformasi informasi ke publik di kuasai oleh fraksi mayoritas. Dalam beberapa rencana kebijakan yang di follow-up oleh media massa, seperti Qanun APBA, Qanun Pemilukada, Qanun Wali Nanggroe yang sering menanggapinya adalah anggota DPRA dari fraksi mayoritas. Kondisi seperti ini berdampak negatif terhadap kualitas kebijakan yang akan dihasilkan.

    Rendahnya produktivitas kinerja parlemen ini menjadi cerminan dari peranan partai politik dalam melakukan pendidikan bagi kadernya. Untuk menginterfensi kinerja anggota parlemen juga dapat melalui fungsi pengawasan partai politik. Dalam implementasinya, Parpol harus memiliki sistem pendidikan dan pengkaderan yang berbasis pengetahun “legislastif” bagi setiap calon anggota legislatif yang akan diusung. Parpol juga harus menjadikan tolak ukur berbasis kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap kadernya yang duduk di parlemen.

3.    Aceh Gudangnya Korupsi (Pasal 1. UU No. 11 Tahun 2006)

Otonomi khusus yang diberikan pemerintah dengan segala keistimewaannya tidak serta merta juga membuat kinerja pemerintahannya berjalan dengan bagus. Sangat disayangkan pula apabila semangat makar yang berkumandang keras dahulu tidak berjalan lurus dengan pengelolaan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk kepentingan publik. Yang ada sekarang ialah timbulnya gejala korupsi yang merebak di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan bisa juga sedang menjadi tren disana. Harian aceh.com mencatat kasus korupsi di serambi mekah itu mencapai 141 kasus yang masih mengambang di kejaksaan, 43 kasus diantaranya tahap penuntutan dan 54 lainnya tahap penyidikan . Kemudian apa yng menjadi permasalahannya? Apakah otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Nangroe Aceh Darussalam hanya berimplikasi pada meningkatnya tren korupsi di Aceh?

Jawaban atas pertanyaan di atas kita bisa mencermati dan mengkaji Qanun atau peraturan daerah sebagai acuan kita mengkaji lebih mendalam tentang maraknya korupsi di Aceh. Menurut undang-undang no 11 tahun 2006 :

“Pasal 1

21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

22. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.  ”

Keberadaan Qanun atau peraturan daerah Aceh diakui oleh konstitusi indonesia. Namun kefektifan Qanun belum menunjukan sebuah batas maksimal untuk memberantas korupsi. Malah keberadaan Qanun sendiri dinilai sebagai ramuan kebijakan yang menyebabkan korupsi. Hal ini mendapat sebuah pembanaran juga dari Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar bahwa korupsi lahir dari peraturan yang multi tafsir dan kadang-kadang berbeda antara Qanun di Aceh dengan aturan pusat.  Inilah yang menjadi ironi ketika aceh menuntut sebuah pemerintahan yang menjunjung nilai adat setempat tetapi keadaan sekarang, malah menunjukan peraturan yang dikeluarkan (Qanun) oleh pemerintah dan PDRA tidak berkualitas. Bahkan sampai saat ini pun belum ada Qanun tentang korupsi sebagai payung hukum untuk menjerat para koruptor di Aceh.

Selain permasalahan Qanun yang menjadi kontrofersi dan menjadi lubang untuk para koruptor karena produk hukumnya yang multi tafsir. Ternyata korupsi di Aceh juga dikarenakan oleh permasalahan kompleks birokrasi seperti kelalaian administrasi, kesengajaan dan kebiasaan untuk menyimpang serta politik anggaran yang tidak sehat.

Bahkan menurut sebuah survey oleh transparency International indonesia menilai kinerja dari pemerintah dalam upaya memberantah korupsi sendiri menjadi pertanyaan. Karena selama ini belum ada sebuah gebrakan dari pemerintah untuk komitmen dalam memberantas korupsi. Hal ini terbukti dari dari hasil Survei Barometer Korupsi Aceh.

Sebanyak 56% responden menyatakan bahwa Pemprov Aceh tidak efektif dalam usaha memberantas korupsi selama periedesasi pemerintahan Aceh (2006-2011). Tetapi pada faktanya juga bahwa korupsi tidak terjadi selama periode ini saja, namun telah berlangsung beberapa kali periodesasi pemerintahan sebelumnya. Dalam artian korupsi yang terjadi telah menjadi warisan turun temurun.

Selain itu responden menilai enam lembaga berwajah korup dengan persentase sebagai berikut:

Performa kinerja lembaga-lembaga terkait penegakan hukum juga menjadi pangkal dari maraknya korupsi. Hal ini bisa tercermin dari perilaku ke 6 lembaga ini yang melakukan jual beli proyek, kesepakatan diluar ruangan, lobi-lobi informal, jual-beli kasus dan semua proses dibelakang meja yang terjadi di lingkungan lembaga-lembaga tersebut.  Hal inilah yang ikut memperburuk penuntasan korupsi di Aceh dengan birokrasi dan lembaga yang bobrok.

Korupsi di aceh sepertinya akan terus berlangsung secara terus-menerus apabila dari hulu ke hilir dalam sebuah sistem melakukan korupsi. Selain itu Qanun yang menjadi sandaran hukum dalam mengadukan korupsi tidak menunjukan optimalisasi dalam memberantas korupsi. Dari 28 produk Qanun yang telah dikeluarkan oleh DPRA hanya 1 Qanun yang menyebut korelasinya mengenai korupsi dalam hal pelayanan publik, dan yang lainnya hanya membahas penataan kinerja internal . Maka kemudian keseriusan dari pemerintah Aceh dalam memberantas korupsi juga dinilai tidak serius.

4.    Masalah Partai Politik Lokal Aceh (BAB XI Pasal 77, 78 dan 79. UU No. 11 Tahun 2006)

Beberapa tahun yang lalu di dalam Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia di Aceh telah meloloskan 12 partai lokal sebagai bagian dari realisasi kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Kehadiran partai lokal di Aceh secara tidak langsung menandai perubahan anatomi sistem kepartaian di Indonesia. Keberadaan partai lokal ini sebenarnya sudah lama dikenal di masa demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, seperti Partai Dayak di Kalimantan. Hanya saja sejak pada masa Orde Baru berkuasa dan jumlah partai dipangkas menjadi tiga partai (Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan), referensi tentang partai lokal hilang dari sistem kepartaian Indonesia yang kemudian lebih didominasi oleh wacana partai nasional. Sampai saat ini walaupun partai lokal telah mendapatkan status legalnya dari pemerintah, namun posisinya sebagai partai yang mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu) belum memperoleh kepastian. Masih ada keengganan atau kekhawatiran dari partai-partai nasional melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tidak memberikan ruang gerak yang lebih luas pada partai lokal untuk memasuki arena politik Pemilu.

Namun bisakah partai lokal menjadi alternatif politik lokal? Memang tidak otomatis partai lokal bisa menjadi lebih baik dari partai nasional atau menjadi harapan masyarakat lokal. Partai lokal juga bisa terjebak penyakit sebagaimana yang diidap oleh partai nasional, seperti sifat paternalistik dan menguatnya elitisme lokal yang bersandar pada tokoh-tokoh lokal, serta praktik politik uang. Mampukah partai politik lokal Aceh menjalankan amanat sesuai dalam pasal 77, 78 dan 79 UU 11/2006  tentang kedudukan, tujuan dan fungsi partai politik lokal Aceh yang intinya adalah menciptakan kesejahteraan dalam lingkup demokrasi pancasila? Oleh karena itu, Partai Politik harus mengawasi setiap kader yang duduk di DPRA berdasarkan kinerja, dan memberikan sanksi bagi yang berkinerja rendah. Dalam menentukan kader yang akan duduk di Parlemen, Partai Politik harus mempertimbangkan basis pengetahuan dan wawasan legislatif.

 Namun secara geografi politik partai lokal memiliki kesempatan yang besar untuk dapat secara emosional bersentuhan langsung dengan konstituennya di tingkat akar rumput. Karena itu yang penting untuk diupayakan adalah bagaimana dapat membangun partai lokal yang modern dan berakar di masyarakat. Partai lokal di Aceh perlu dijadikan contoh yang baik agar kehadirannya bisa mengubah perspektif sistem kepartaian di Indonesia. Dengan demikian pemikiran tunggal bahwa partai politik haruslah partai nasional sudah harus mulai ditanggalkan.

KESIMPULAN

Undang – Undang no 11 tahun 2006 (UU 11/2006) lahir sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mewujudkan kesejahtaraan dan perdamaian abadi serta memperjelas kedudukan dan fungsi Naggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus di Indonesia.

    UU 11/2006 yang berisi tentang pengaturan-pengaturan, seperti 1. Kewenangan Khusus, 2. Lembaga di Daerah, 3. Gubernur Aceh, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota ( DPRA/K ), 5. Partai Politik Lokal, 6. Wali Nanggroe, 7. pengakuan terhadap Lembaga Adat, 8. Syari’at Islam, 9. Mahkamah Sya’iyah, 10.Pengadilan HAM di Aceh, 11. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR ) di Aceh, 12. Pengelolaan Sumber Daya Alam, 13. Keuangan, 14. Pertanahan. Ternyata dalam implementasi dari setiap pasal-pasalnya masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak kinerja yang kurang baik dan tidak maksimal dan proses penyelenggaraannya yang masih lambat dan sarat akan korupsi.

    Jika menilik dan mendalami setiap pasal demi pasal, maka akan dijumpai masih banyak tugas dan tanggung jawab pemerintahan Aceh yang diamanatkan di dalam UU 11/2006 yang berjalan tidak optimal, seperti fungsi DPRA yang tidak maksimal. Sebagai contoh fungsi budgeting yang dimiliki DPRA yang terbilang lambat dalam merumuskan RAPBA sehingga pembangunanpun ikut terbengkalai akan keterlambatan tersebut, kemampuan legislasi yang masih lemah dalam hal mengadakan paripurna terhadap 31 rancangan Qanun prioritas yang telah dibuat sebelumnya, dan fungsi pengawasan yang kurang signifikan karena masih satu fokus pengawasan yaitu fokus pengawasan insfrastruktur. Jelas ini masih jauh dari yang digagas pada pasal 22. No 11/2006.

    Dalam BAB VII Pasal 23. UU No 11 tahun 2006 dijelasakan bahwa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain. Nah, dalam hal ini DPRA memilik kewenangan mengawasi kinerja Qanun. Fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya anggota parlemen Aceh yang kurang disiplin baik menyangkut dengan kehadiran dalam persidangan, pertemuan/audiensi maupun rapat-rapat lainnya. Menjadi indikator masih rendahnya funsi pengawasan DPRA terhadap Qanun.

    UU 11/2006 juga sarat akan korupsi terbukti kasus korupsi di serambi mekah itu mencapai 141 kasus yang masih mengambang di kejaksaan, 43 kasus diantaranya tahap penuntutan dan 54 lainnya tahap penyidikan. Sebanyak 56% responden menyatakan bahwa Pemprov Aceh tidak efektif dalam usaha memberantas korupsi selama periedesasi pemerintahan Aceh (2006-2011).

    Permasalahan politik lokal Aceh seperti seperti sifat paternalistik dan menguatnya elitisme lokal yang bersandar pada tokoh-tokoh lokal, serta praktik politik uang, tentunya harus mampu diatasi dengan merujuk kembali kepada pasal 77, 78 dan 79 UU 11/2006  tentang kedudukan, tujuan dan fungsi partai politik lokal Aceh, dengan menciptakan pendidikan politik masyarakat dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila menuju kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
http://acstf.org/berita/konferensi-pers-kinerja-rendah-dpra-harus-berbenah
http://harian-aceh.com/2011/07/21/141-perkara-korupsi-di-aceh-masih-mengambang
http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9549&l=ini-dia-lima-penyebab-korupsi-di-aceh
http://khairulrazi.wordpress.com/2009/04/29/sistem-pemerintahan-aceh-menurut-undang-undang-no11-tahun-2006/
http://www.dpr.go.id/id/berita/pimpinan/2011/mei/19/2761/pelaksanaan-uu-11-2006-dinilai-lamban-
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_11_2006.pdf

Tim Penulis :

Hikmawan Syahputra

Yudistira

Akhmad Tommy P

Agus Widaryanto

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s