Efektivitas Pendirian Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu

Sebagai kota yang baru terbentuk di tahun 2001 dari pemekaran kabupaten Malang , Kota Batu tentunya memiliki cita-cita untuk segera mampu berperan dalam kelayakan dan persaingan sebagai sebuah kota, salah satunya adalah membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata. Berbagai upaya pun dilakukan termasuk meningkat sektor pariwisata dan pertanian, serta menarik investor luar untuk menanamkan modalnya demi membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu, pemerintahan kota Batu yang dipimpin walikota, bapak Eddy Rumpoko juga berusaha untuk mengajak dan memotivasi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk dapat berkembang, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memepermudah proses ijin usaha. Langkah yang diambil yaitu dengan mendirikan secara khusus Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu, sehingga diharapakan masyarakat atau investor luar yang ingin membuka dan mengembangkan usahanya dapat lebih mudah dan hanya membutuhkan waktu yang singkat dalam proses perijinannya, sehingga tidak memerlukan proses birokrasi yang berbelit-belit dan panjang ke kantor walikota, dan selain mudah, cepat, dan transparan, mulai bulan juni kemaren, juga memberikan pelayanan gratis, untuk pengurusan ijin usaha perdagangan, atau SIUP, ABT, trayek, perpanjangan ijin los bedak pasar, dan TDP.

    Namun, dengan didirankanya kantor perizinan ini tentunya bukan tanpa masalah, seperti pemborosan keuangan daerah dan terbukanya peluang KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) di tingkat Street-Level Bureaucrats. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam tentang evaluasi efektifitas pendirian kantor perizinan di Kota Wisata Batu ini.

    Berbagai isu dan fenomena pun sering muncul ketika para administrator publik yang berada di Street-Level Bureaucacy berani melakukan tindakan kotor tidak bermoral. Atas nama keluarga dan karib dekat maka proses administrasi pun semakin mudah, demi kelancaran dan kemudahan uang pelicin pun tak jarang untuk dilakukan, demi benefit-cost antara kedua belah pihak, persengkokolan atau kolusi pun sering dilakukan. Misalnya saja kasus Gayus Halomoan Tambunan (30), sebagai pegawai negeri sipil yang hanya golongan III A yang berposisi sebagai Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak, memiliki rekening mencurigakan sebesar 25 miliyar, kasus ini berawal dari pengakuan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji yang buka-bukaan soal praktek makelar kasus (markus) di tubuh kepolisian. Dalam kasus pajak ini Gayus dibidik Polri dengan 3 pasal, yakni pasal penggelapan, pencucian uang, dan korupsi.

    Hal-hal yang seperti inilah sebenarnya sangat dikhawatirkan, tidak hanya kasus Gayus Tambunan, tentunya masih banyak lagi kasus-kasus yang serupa, namun jarang ditindaklanjuti dan seakan ditutup – tutupi. Suatu bahaya laten ketika para aparat penegak hukum di lapangan sering melakukan tindakan kotor, jual beli kasus, tawar-menawar undang-undang dan lain sebagainya, seperti pengurusan SIM, KTP atau surat-surat atau dokumen resmi lainnya.

    Memasuki triwulan empat tahun 2011 ini,  kantor pelayanan perijinan terpadau telah meraup pemasukan sebesar Rp 850 juta, untuk realisasi retibusi PAD.  yang berasal dari 403 ijin yang dikeluarkan oleh KPPT.  Maka, perlu dinilai dengan melihat sejauh mana tingkat efektvfitas KPPT Kota Batu yang didirikan terutama tentang sejauh mana tingkat pembangunan, dan untuk meningkatkan profesionalisme, serta citra aparatur pemerintah dalam memperoleh pelayanan perijinan yang prima, yaitu mudah, cepat,dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh oleh kepala kantor pelayanan perizinan terpadu, Syamsul Bahri. menurut Syamsul, “kantor perijinan terpadu ini terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. mulai dari merubah bentuk kantor pelayanan, hingga trobosan-trobosan baru dalam memberikan pelayanan.”  Hal senada juga diungkapakan oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, “ini merupakan peluang bagi masyarakat Kota Wisata Batu untuk berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.”

Iklan

2 comments on “Efektivitas Pendirian Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s