Studi Banding DPR Keluar Negeri Sebagai Pemborosan Keuangan Negara

LATAR BELAKANG

    Negara Indonesia adalah termasuk dalam salah satu negara yang kaya raya. Baik kaya akan sumber daya alamnya, atau sumber daya yang lain. Tingkat pendapatan kita pun juga bisa dibilang tidaklah terlalu sedikit. Tingkat pendapatan pajak kita pun juga tidaklah sedikit. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, apakah uang yang setiap saat kita keluarkan untuk pemerintah, sebagai warga negara yang baik dan taat pajak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah  dan wakil rakyat kita? Ternyata tidak.

    Hal yang sangat miris pun terjadi di negara kita yang kecil ini. Uang hasil dari pajak yang dikeluarkan oleh para wajib pajak ini ternyata disalahgunakan. Uang-uang yang telah terkumpul ini banyak digunakan oleh para wakil rakyat tersebut untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Seperti, tindak kunjungan kerja DPR keluar negeri yang lebih ditekankan pada tindak pemborosan uang negara dan tindakan para wakil rakyat yang berfoya-foya ditengah-tengah susahnya para rakyat yang tidak diperhatikan bagaimana kelanjutan nasibnya.  Banyak dari rakyat kita yang setiap saat selalu merasakan kelaparan. Terkadang, hanya untuk makan saja tidak bisa, apalagi plesir keluar negeri? Dana untuk jalan-jalan keluar negeri saja ada, tapi, kenapa dana untuk kesejahteraan rakyat dan pendidikan tidak ada? Menurut data yang kami peroleh, dari tahun 2005 hingga 2009 dana yang dianggarkan oleh sekretariat kepresidenan untuk keluar negeri adalah sekitar Rp. 162 miliar per tahunnya. Jadi, anggaran total yang telah dikeluarkan negara untuk tindakan plesiran presiden ini adalah sebesar Rp. 813 miliar untuk 5 tahun terakhir, dari tahun 2005-2009 .  Hal ini berbanding terbalik untuk alokasi dana yang dianggarkan untuk pendidikan dan kesehatan bagi rakyat miskin.

    Cerita tentang Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini dihiasi serangkaian ironi dan paradoks. Di era Orde Baru, institusi DPR tak lebih dari sekadar “tukang stempel” tiap kebijakan Soeharto. Di era reformasi ini, lembaga tersebut justru sarat kontroversi. Yang masih hangat adalah litani rengekan soal usulan fasilitas: dana aspirasi, dana pedesaan, hingga pembangunan gedung DPR yang justru ditolak dan dihujani kritik. Usulan-usulan tersebut dikritik karena kinerja DPR di bidang legislasi yang cenderung lemot dan semakin menurun. Kemampuan Dewan membuat produk undang-undang semakin rendah.

    Pandangan negatif terhadap performa DPR juga tertangkap dalam beberapa jajak pendapat. Jajak pendapat Kompas (1-2 April 2009) tentang pandangan publik terhadap kinerja DPR menunjukkan, 67,3 persen responden dari total 844 responden menganggap citra DPR saat ini masih terpuruk. Sebelumnya, Survei Barometer Korupsi Global (BKG) menilai DPR sebagai institusi yang korup, bersama institusi peradilan dan kepolisian.

    Selain korupsi dan moralitas, program studi banding anggota DPR banyak disorot. Resistensi dari masyarakat terhadap program ini terus menguat. Namun anggota DPR tetap getol mengadakan studi banding ke luar negeri. Bukan rahasia umum lagi, agenda studi banding sesungguhnya merupakan cara anggota DPR untuk bisa melancong gratis ke luar negeri. Studi banding dan berpesiar memang mengasyikkan, apalagi uang sakunya cukup besar. Sehingga agenda Studi Banding ke Luar Negeri yang dilakukan oleh DPR hanya pemborosan uang negara.

PEMBAHASAN

Polemik Pemborosan Kunjungan DPR Ke  Luar Negeri

    Kunjungan yang dilakukan oleh para pejabat tinggi kita antara Presiden dan DPR telah menimbulkan polemik bagi rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena dana yang digunakan untuk kunjungan ke luar negeri tersebut berasal dari uang rakyat yang notabene akan diputar lagi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya, uang tersebut malah dialokasikan untuk hal yang tidak penting, yaitu digunakan untuk kunjungan oleh para petinggi negara kita. Bila presiden yang menggunakan dana tersebut untuk kunjungan ke uar negeri mungkin masih bisa ditolerir. Tapi, yang menggunakan dana tersebut tidak hanya presiden saja, akan tetapi DPR juga ikut menggunakan dana alokasi untuk kunjungan ke luar negeri tersebut.

    Dana yang dialokasikan untuk kunjungan presiden tersebut saja sudah mencapai angka yang cukup mengejutkan yaitu dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2005-2009 terhitung dana yang telah dikeluarkan untuk kunjungan ke luar negeri tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp. 813 miliar.  Jumlah angka yang tidaklah sedikit yang bipsa digunakan untuk kunjungan ke luar negeri saja. Sedangkan untuk tahun 2010 sendiri Kesekretarian Negara telah menganggarkan dana sebesar Rp179 miliar hanya untuk kunjungan Presiden ke luar negeri, dan untuk tahun 2011 diperkirakan dana yang digunakan untuk kunjungan tersebut masih akan meningkat lagi.   Akan tetapi dana-dana yang digunakan untuk plesir tersebut banyak yang masih belum jelas kemana saja dana tersebut mengalir.

    Untuk kunjungan yang dilakukan oleh DPR adalah hal yang lain. Bila Presiden dirasa perlu untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, dikarenakan Presiden mempunyai kepentingan untuk melakukan kerjasama Negara antara Negara kita dengan dengan Negara yang lain. Lalu, apakah perlunya seorang DPR melakukan sebuah kunjungan ke luar negeri? Dengan berbagai alasan dan statement yang dikeluarkan oleh para anggota dewan ini di beberapa kesempatan di media, menunjukkan bahwa bagi mereka tindak plesiran ini penting. Seperti yang diungkapkan oleh Marzuki Alie, Ketua DPR periode tahun 2010-2014, yang mengungkapkan bahwa kunjungan anggota DPR ke luar negeri tersebut juga ditujukan untuk studi banding yang akan diterapkan dalam pembuatan undang-undang di Indonesia ini .  Akan tetapi, seperti yang dilangsir oleh beberapa media, kepergian para anggota dewan ini ke luar negeri seringkali tanpa adanya pemberitahuan dan pada saat diminta konfirmasinya oleh awak media, para anggota dewan ini menunjukkan adanya suatu kebingungan dalam jawaban mereka.

    Pada umumnya, kunjungan kerja para pejabat ke luar negeri mempunyai tiga tujuan. Pertama, menghadiri konferensi, seperti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, OKI, IPU, dan AIPO. Kedua, melakukan negosiasi untuk sebuah perundingan. Ini banyak dilakukan oleh tim Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini pengiriman misi perlindungan warga negara di luar negeri. Ketiga, kunjungan studi banding. Kelompok terakhir inilah yang menjadi masalah dan perlu mendapat perhatian serius. Sebab, kebanyakan studi banding sebenarnya merupakan acara tamasya yang dibiayai dinas dan negara yang biasanya diambil dari dana yang berasal dari uang rakyat.

    Pro-kontra muncul menyikapi program studi banding anggota DPR. Di satu sisi, studi banding merupakan kesempatan bagi anggota DPR untuk belajar dan menambah pengetahuan. Di sisi lain, masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan sangat penting, seperti penandatanganan letter of intent.

    Di dalam UU 17/2003 Pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”.  Akan muncul persoalan ketika dana sejumlah tersebut harus dianggarkan di unit organisasi tertentu, untuk fungsi tertentu, untuk program dan kegiatan tertentu, serta untuk belanja tertentu.

    Ketika tinggal di Belanda pada 2007-2009, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda pernah melontarkan statemen menolak kunjungan DPR ke Belanda dan Eropa. Alasan utamanya, para anggota DPR RI yang datang ke Belanda waktu itu sekadar “studi banding”. Dari seluruh jadwal kunjungan, waktu yang benar-benar dipakai untuk mengunjungi departemen terkait hanya dua-tiga jam. Sisanya kunjungan jalan-jalan, shopping. Pada 2005, PPI Belanda sempat memergoki anggota DPR yang sedang berbelanja, kemudian menyebarkan foto-foto mereka lewat Internet.

    Tanggal 14-19 September 2010 (inilah.com), diam-diam sebanyak 17 anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Hortikultura dari Komisi IV DPR mengunjungi Belanda untuk melakukan studi banding dalam kaitan dengan Undang-Undang Hortikultura. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Universitas Wageningen di Belanda. Hebatnya, atau anehnya, PPI Belanda dan 60-an mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Wageningen tidak tahu bahwa anggota DPR mengunjungi kampus mereka.

    Kritik

    Ada beberapa pendapat yang mendasari mengapa masyarakat menolak studi banding anggota DPR ke luar negeri.

    Pertama, studi banding dinilai tidak tepat, karena selama ini studi banding anggota DPR ke luar negeri tidak memiliki tujuan jelas dan belum tentu mendatangkan manfaat. Selain memboroskan anggaran negara, efektivitas studi banding belum pernah teruji. Dalam setiap studi banding tidak pernah ada laporan, kecuali mungkin oleh-oleh yang dibawa buat keluarganya.

    Kedua, kegiatan studi banding tidak etis secara sosial-politik karena saat ini masyarakat sedang dililit kesulitan ekonomi. Masyarakat mempertanyakan sensitivitas anggota DPR dengan memboroskan uang negara, sementara banyak rakyat menderita kemiskinan. Anggota DPR melenggang ke luar negeri, di saat yang sama rakyat meregang nyawa karena berebut untuk mendapatkan uang di depan Istana.

    Ketiga, studi banding anggota DPR sering kali mengingkari transparansi dan akuntabilitas. Karena takut disorot masyarakat, kegiatan studi banding biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi.

    Keempat, beberapa kali terjadi, studi banding ke luar negeri ternyata salah sasaran karena negara yang dikunjungi merupakan negara yang sistem politik, aspek sosial, dan kondisi geografisnya amat berbeda dengan Indonesia sehingga hasilnya sia-sia.

    Kelima, pelaksanaan studi banding saat ini tidak tepat karena citra DPR sedang merosot akibat banyak anggotanya diduga terlibat korupsi dan produktivitasnya memprihatinkan.

    Data, Fakta dan Realita di Lapangan

1.    Kunjungan ke luar negeri sudah mencapai 58 kali dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Anggota DPR pergi keluar negeri dengan berbagai label seperti studi komparasi, kunjungan kerja, kunjungan kerja spesifik, dan sebagai delegasi.

2.    Setiap tahun DPR menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp 511 miliar hanya untuk 3P, yaitu Pemboros anggaran, Pembolos di rapat, dan Provokator publik.

3.    Setiap komisi di DPR berlomba membuat panitia kerja (panja), tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi (timsin) karena ada anggarannya. Pada 2010, pagu anggaran untuk panja Rp 3.822.500.000. Setiap komisi dijatah maksimal 2 panja untuk setiap masa sidang.

4.    Tahun 2011, indeks satu penetapan RUU dari usulan DPR diusulkan naik dari Rp 4.405.657.000 menjadi Rp 4.848.657.000 per RUU; indeks pembahasan usul DPR dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU; dan indeks pembahasan usul dari pemerintah dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU.

    Namun yang menjadi sorotan perhatian kami di sini adalah dana 100 miliyar yang digunakan oleh DPR untuk kunjungan dan studi banding keluar dengan maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lan. Sementara banyak rakyat menderita kemiskinan. Anggota DPR melenggang ke luar negeri, di saat yang sama rakyat meregang nyawa karena berebut untuk mendapatkan uang di depan Istana.

    Seperti dilansir detiknews.com, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, perjalanan studi banding sejumlah anggota DPR ke beberapa negara bukan tanpa tujuan. Studi banding dibutuhkan untuk memperkaya referensi anggota Dewan dalam penyusunan undang-undang. “Untuk mendapatkan referensi yang banyak, suka tidak suka, DPR harus studi banding,” kata Marzuki di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9/2010).

    Menurut Marzuki Ali, studi banding ke luar negeri adalah amanat konstitusi. Sebagai pemegang kekuasaan UU, DPR perlu studi banding untuk membuat UU yang berkualitas. Namun , sungguh disayangkan konsep dan tujuan yang dirancang dan direncanakan tidak sesuai dengan relaita dan fakta lapangan yang dihasilkan.

    Seperti yang dilansir TEMPO Interaktif, Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang membandel tetap melakukan studi banding ke luar negeri. Koalisi menilai, studi banding anggota DPR ke luar negeri dilakukan tanpa akuntabilitas dan manfaat yang jelas, khususnya bagi masyarakat.

    “Kami melihat anggota DPR tidak punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat yang masih miskin,” kata Kumba Digdowiseiso, peneliti di lembaga Economic Governance Transparency International Indonesia, dalam gelar pers bertajuk “Stop Pelesir DPR”, di Jakarta kemarin.

    Koalisi tersebut gabungan dari Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Indonesia Budget Center.

    Menurut data Koalisi, anggaran untuk seluruh studi banding anggota DPR tahun anggaran 2010 (tahun kedua periode DPR 2009-2014) mencapai Rp 162,94 miliar. Jumlah itu melonjak tujuh kali lipat atau 700 persen dari anggaran DPR periode sebelumnya, yakni tahun anggaran 2005 (tahun kedua periode DPR 2004-2009), yang mencapai Rp 23,55 miliar.  “DPR telah menjadikan studi banding sebagai bancakan pelesiran ke luar negeri,” kata Kumba.

    Menurut Kumba, studi banding selama ini tidak pernah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lantaran laporannya tak akuntabel. Jika hendak memperoleh referensi dan rujukan bahan pembuatan produk perundangan, kata dia, anggota Dewan tak perlu melakukan studi banding. Mereka cukup mengundang ahli-ahli yang kompeten dari luar negeri, atau mengirim staf ahli ke luar negeri.

    Kepala Divisi Monitoring MAPPI Muhammad Hendra Setiawan mengakui setiap anggota Dewan memang memiliki hak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Namun bukan berarti secara serta-merta mereka harus menggunakannya.

    Studi banding, kata Hendra, hanya berfungsi mencari data pendukung dan sifatnya sebagai pelengkap dan penunjang pelaksanaan tugas DPR. “Dalam kasus RUU Pramuka, misalnya, DPR bisa mendatangkan kepanduan dari luar negeri, atau cukup dengan melakukan kunjungan kerja ke daerah,” ujar Hendra.

    Berikut sebagian Contoh real pemborosan keuangan negara yang dilakukan oleh DPR saat berkunjung dan studi banding ke Luar Negeri :

1.    Kunjungan ke Maroko

    Kunjungan sejumlah anggota Komisi I bidang Pertahanan, Luar Negeri dan Komunikasi Informatika ke negara Maroko disayangkan sejumlah kalangan. Kunjungan itu, menurut mereka, hanya menghamburkan uang negara dengan kedok kunjungan kerja untuk mengawasi kinerja kedutaan RI di luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah.

    ”Alasannya aneh sekali. Ngapain ke Maroko untuk mengawasi kedutaan di Timur Tengah. Banyak cara untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah kedutaan tersebut. Kalau ditemukan keanehan atau ada indikasi ketidakberesan di kedutaan itu, DPR bisa memanggil duta besarnya. Tidak perlu berbondong-bondong mereka pergi ke sana,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang. Menurut Salang, biaya satu orang Dubes datang ke sini lebih murah dibanding biaya rombongan mereka ke Maroko.      Dia menambahkan, kunjungan anggota DPR ke luar negeri selama ini tidak pernah membawa dampak perubahan yang bermanfaat bagi bangsa. ”Kan hanya wisata saja,” imbuhnya.

2.    Kunjungan ke Irak

    Rombongan yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie tengah berkunjung ke Irak membahas kerjasama energi. Kunjungan ini memakan anggaran hingga Rp 618 juta. Seperti dilansir di detiknews.com Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers, Senin (2/5/2011), “Pelesiran Ketua DPR ke Irak akan menghambur-hamburkan uang pajak rakyat sebesar Rp 618 juta selama 6 hari di Irak,” ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini.

    Jumlah staf yang diajak juga dinilai Uchok berlebihan. Hal ini dianggap sebagai pemborosan uang negara. “Keberangkatan rombongan Ketua DPR ini dengan 7 staf sudah sangat melanggar ketentuan yang telah diatur oleh sekjen DPR. Dimana, setiap alat kelengkapan yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, harus membawa 2 orang staf saja.  Dengan membawa 7 orang staf berarti rombongan ketua DPR telah melebihi kuota sebanyak 5 orang, dan ini berarti telah melakukan pemborosan uang negara,” tuturnya.

    Lebih dari itu, DPR tak punya kewajiban menjalin hubungan energi dengan negara lain. “Dan yang paling aneh lagi, keberangkatan ke Irak hanya untuk menjalin kerjasama di bidang energi, dan menjadikan rombongan Ketua DPR ini sudah seperti jajaran eksekutif negara saja, dan sebetulnya tidak ada kaitan dengan fungsi, dan tugas sebagai anggota DPR seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran,” keluhnya.

3.    Kegiatan BURT ke Mesir

    Kegiatan anggota BURT DPR ke Kairo, Mesir dinilai sebagai kegiatan pemborosan uang negara. Seharusnya ke-15 anggota DPR itu lebih memperhatikan hubungan dengan konstituennya. Bukan dengan jalan-jalan ke luar negeri.Ini pemborosan uang negara. Apalagi kegiatan mereka tidak benar-benar untuk melakukan studi banding untuk judi, kata Koordinator Korupsi Divisi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh saat dihubungi detikcom, Selasa (20/19/2005).

    Menurut Fahmi, anggota DPR tersebut merasa kelebihan anggaran yang diakibatkan naiknya anggaran DPR. Seharusnya, lanjut Fahmi, uang tersebut digunakan untuk menjaga hubungan antara masyarakat dengan DPR.

    Padahal jika diperhatikan, Indonesia jika ingin melakukan studi banding masalah perjudian bisa langsung pergi ke Malaysia, Malaysia cukup dekat dan negara itu lumayan berhasil untuk melakukan lokalisasi terhadap perjudian yang ditempatkan di satu pulau. Dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang relatif lebih singkat.

4.    Studi Bnading ke Australia

    Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPAI) mengkritik keras kunjungan kerja Tim Panja tentang Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI ke Australia pada 27 April sampai 2 Mei 2011. Selama enam hari, 16 anggota Panja Fakir Miskin (PFM) menghabiskan dana sebesar Rp 811 juta.  Yang paling memalukan, komunikasi anggota DPR di Australia tidak efektif karena kendala bahasa.  Bukan hanya itu, delegasi Komisi juga VIII tidak dijadwalkan untuk melihat langsung penanganan warga miskin di Australia yakni Unlucky Australians di Sydney, Canberra dan Melbourne, seperti kunjungan ke rumah bersama, kantor pelayanan Centerlink dan pusat pelayanan komunitas tertinggal.

    “Setelah mempelajari draf RUU Penanganan Fakir Miskin dan latar belakang dari dari sekolah Malek Fadh Islamic School dan  Federation of Islamic Councils (yang akan dikunjungi DPR),  tidak ada hubungan langsung antara maksud dan tujuan kedatangan Komisi VIII ke Australia dengan jadwal hari pertama kunjungan Komisi VIII di Sydney,” kata Subhan yang mendasarkan rilis terbukanya itu salah satunya dari informasi agenda yang diterima Kedutaan Besar Indonesia di Canberra itu.

    Karena itu, PPI Australia khawatir, anggaran Rp811 juta,  seperti dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, untuk biaya kunjungan kerja itu terbuang percuma. Sebab, menurut mereka, bahan-bahan mengenai pelayanan fakir-miskin di Australia bisa diunduh secara gratis di situs Parlemen Australia.

    Sikap PPIA tertuang dalam lima analisa dan rekomendasi khusus hasil perjalanan 16 anggota komisi VIII ke Australia dalam rangka menggodok RUU tentang Fakir Miskin. Pertama, RUU penanggulangan fakir miskin (PFM) tidak diperlukan karena telah ada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 dan UU Kesejahteraan Nasional (2009).

    “DPR harusnya memastikan implementasi UU SJSN dan UU Kesejahteraan Sosial sebelum membuat sebuah draf baru yang berusaha mengelola isu kebijakan sosial untuk fakir miskin,” tulis PPIA seperti dalam rilis yang diterima oleh VIVAnews.com, Selasa 3 Mei 2011.

    Kedua, menurut mereka, pemilihan Australia sebagai tempat studi banding adalah tidak relevan. Seharusnya, untuk belajar penanggulangan kemiskinan, anggota DPR lebih baik belajar di negara-negara yang memiliki kedekatan sejarah, sosial dan budaya dengan Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China dan India.

    “Dalam hal ini, kami menyayangkan kepergian Tim Panja ke Australia,” dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum PPIA, Mochamad Subhan Zein.

    Ketiga adalah terkait dengan jumlah rombongan yang dinilai mubazir, sehingga melakukan pemborosan anggaran. Keempat, perolehan informasi yang seharusnya bisa di dapat di Indonesia. Kelima, kendala bahasa. Banyak anggota DPR yang tidak cakap berbahasa Inggris.

    “Metode ceramah yang dilakukan seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. Dan materi-materi yang dipaparkan pun bisa didapatkan melalui situs di internet,” kata PPIA.

    Atas hal tersebut, PPIA menyampaikan beberapa rekomendasinya untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Di antaranya adalah rombongan yang berangkat haruslah memiliki kualifikasi yang baik dalam hal bahasa. Anggota yang tidak mempunyai kualitas, harus dilarang ikut bepergian ke luar negeri. Kemudian, DPR RI seharusnya mengoptimalkan sumber informasi dari internet di mana mereka telah memiliki situs tersendiri.

    Selain masalah teknis, ternyata secara mengejutkan bahwa ada anggota DPR yang membawa keluarganya dalam kunjungannya, jelas hal ini melanggar kode etik dalam Pasal 9 Kode Etik anggota Dewan. Bunyinya, “Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam satu perjalanan. Kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.” Menunjukkan bahwa niatan kuat para anggota DPR untuk mengadakan studi bnading adalah berwisata atau pelesir. Bahkan ada hal cukup memalukan dan menggelitik ketika ditanya tentang alamat e-mail resmi komisi VIII DPR RI oleh PPAI, dengan menyebutkan komisi8@yahoo.com, yang setelah diperiksa ternyata alamat e-mail ini tidak valid sebagai alamat yang belum terdaftar.

    Tentunya masih banyak contoh di lapangan yang menunjukkan bahwa kegiatan kunjungan dan studi banding yang dilakukan anggota DPR tidak relevan dan tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran yang telah digunakan tidak lain dan tidak bukan merupakan kesia-sian sebagai pemborosan uang negara. Seperti studi banding Panja Pramuka anggota Komisi IV dan X DPR RI ke ke lima negara sedikitnya akan menelan anggaran hingga Rp 3,7 Miliar . Angka yang tidak bisa dibilang kecil hanya untuk studi banding, yang kurang begitu penting bila dibandingkan dengan program-program lainnya yang lebih langsung menjurus ke rakyat atau anak-anak putus sekolah atau mungkin sekolah-sekolah yang butuh dana lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Selain itu, Komisi IV DPR mengunjungi Belanda untuk melakukan studi banding dalam kaitan dengan Undang-Undang Hortikultura, Dari seluruh jadwal kunjungan, waktu yang benar-benar dipakai untuk mengunjungi departemen terkait hanya dua-tiga jam. Sisanya kunjungan jalan-jalan, shopping. Pada 2005, PPI Belanda sempat memergoki anggota DPR yang sedang berbelanja, kemudian menyebarkan foto-foto mereka lewat Internet. Tidak adanya laporan hasil kunjungan BURT ke Perancis, Maroko, dan Jerman pada Juni 2010. Hal yang sama juga terjadi pada kunjungan Komisi V DPR (Panja RUU Perumahan) ke Wina,  Australia pada Juli Agustus 2010.  Komisi VIII yang membidangi bencana, yang pada waktu itu sedang terjadi bencana alam di Wasior, justru studi banding ke Amerika Serikat. Yang paling kontroversial adalah ketika anggota DPR mengadakan studi banding ke Yunani dengan berdalih sebgai program pendidikan moral. Akan tetapi, pada kenyataannya, sebelum sampai ke Yunani, mereka singgah terlebih dahulu ke Turki dan menikmati tarian perut di sana. Benar-benar hal yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Dan tentunya masih banyak contoh realita tindak kotor anggota DPR di lapang. Tingginya anggaran dan lemahnya pertanggungjawaban kegiatan studi banding dianggap tidak berkorelasi positif dengan kinerja Dewan dalam melaksanakan tugas legislasinya.

    Solusi

1.    Maksimalisasi Pengawasan BPK

    Sesuai pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK diberi mandat untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta memberitahukan hasil pemantauan tersebut kepada lembaga perwakilan. Salah satunya dengan cara mewaspadai berbagai modus pemborosan anggaran kementerian/lembaga (k/l) di akhir tahun yang dimaksudkan untuk mempercepat penyerapan anggaran ke depan, misalnya sebuah k/l bisa mengeluarkan 40 persen anggaran dalam dua bulan terakhir

    Di dalam UU no 15 tahun 2006 pada pasal 6 ayat 1 tentang tugas BPK yang berbunyi: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil dari pemriksaan ini jika ada kerugian dan perbuatan yang melawan hukum BPK berhak memantau dan mengawasi pelaksanaan ganti rugi dengan disertai oleh DPR.

    Untuk mewujudkan tujuan diatas, BPK mempunyai lima rencana program sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, mewajibkan semua terperiksa (auditees) menyerahkan Management Representation Letter (MRL) kepada BPK. Kedua, semua terperiksa untuk menyusun Rencana Aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya oleh BPK. Ketiga, membantu entitas pemerintah mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun dan diserahkannya kepada BPK. Keempat, BPK adalah untuk mendorong perombakan struktural Badan Layanan Umum (BLU), BUMN dan BUMD serta yayasan maupun kegiatan bisnis yang terkait dengan kedinasan agar menjadi lebih mandiri dan korporatis. Kelima, menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).

2.    Value For Money (VFM)

    VFM adalah salah satu alat untuk mengelolah keuangan negara menuju kearah transparasi dan akuntabilitas sehingga tercapailah good governance. Dengan diterapkannya sistem ini diharapakan keuangan negara terkelola dengan ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel agar terwujudnya akuntabilitas keuangan negara.

    Inti dari konsep value for money ini terdiri dari tiga bagian yang harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan. Sebagai pedoman pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, tiga hal ini adalah :

a.    Ekonomis : sejauh mana pengelola keuangan negara dapat  meminimalkan sumber daya yang digunakan untuk menghindari pemborosan dari hal-hal yang tidak produktif.
b.    Efisiensi : sejauh mana pengelolahan keuangan daerah mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal( Outputmax).
c.    Efektivitas: sejauh mana pengelola keuangan daerah berhasil mencapai  target yang ditetapkan

    Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan informasi dan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa memberi informasi yang jelas dan benar dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, memperdengarkan aspirasi, dan mendapat penjelasan ( Mardiasmo, 2000).

3.    Kepemimpinan yang Kuat dan Baik

    Untuk tetap menjaga keberlangsungan reformasi dalam bidang keuangan guna menuju tata ekonomi yang baru perlu adanya pemimpin yang kuat. Salah satu masalah yang paling mendasar dalam permasalahan pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia belum adanya pemimpin yang kuat. Jika kita memiliki kepemimpinan yang kuat dan baik Negara Indonesia akan berkembang sejajar dengan Negara-Negara industri baru atau melebihinya. Indonesia sekarang masih menganut asas politik masih menjadi panglima, jadi masalah politik lebih ramai dari pada masalah ekonomi, lingkungan dan sosial.

    Ekonomi Indonesia yang berkelanjutan bisa kita bangun jika sistem ekonomi yang kita bangun sudah memiliki aturan main yang jelas, lembaga pengawas yang kuat dan lembaga hukum yang sehat. Pembangunan sistem ekonomi saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan pembangunan sistem sosial politik yang kuat.

    Setelah semuanya terbangun dengan kokoh dan masing-masing sistem saling mendukung Indonesia bisa menata dengan baik masa depannya. Selama sistem itu belum dibangun, Indonesia akan terus terbpuruk dan terbelakang. Maka untuk itu Indonesia mutlak memerlukan pembangunan sistem dalam masyarakat, kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtra(walfare state).

    Untuk membangun sebuah tata kelola perekonomian yang baru, transparasi dan akuntabilitas keuangan Negara adalah hukum wajib yang harus dilakasanakan oleh pemerintah. Tanpa transparasi dan akuntabilitas keuangan Negara mustahil Indonesia mampu berkembang dan memperbaiki taraf perekonomiannya. Setinggi apa-pun tingkat pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia tanpa dibarengi oleh transparasi dan akuntabilitas sektor keuangannya akan menjadi suatu hal yang sia-sia.

4.    Mengektifkan Kinerja DPR

    Sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan kinerja anggota DPR. Pertama, alokasi anggaran kepada program yang bermanfaat dan menyentuh masyarakat. Daripada hanya menghamburkan anggaran negara untuk belajar tentang bunga dan cabai, dana untuk studi banding lebih baik dialokasikan untuk membiayai penelitian para mahasiswa yang meneliti tentang bunga dan cabai, sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat.

    Kedua, jika studi banding dilakukan sekadar untuk mengumpulkan informasi, kemajuan teknologi dapat menjadi solusi yang tepat, cepat, dan murah, melalui fasilitas Internet, telekonferensi, dan lain-lain. Anggota Dewan dapat mengunjungi situs resmi lembaga yang akan dikunjungi dan bisa mendapatkan banyak informasi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun.

    Ketiga, akses masuk terhadap informasi atau pengetahuan semestinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi staf ahli DPR atau dengan berkonsultasi dan mendatangkan pakar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia.

    Keempat, bekerja sama dengan KBRI, anggota DPR bisa memanfaatkan komunitas Indonesia dan pelajar Indonesia di luar negeri. Transfer informasi dan pencarian data bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas pelajar (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di negara yang dituju.

    DPR perlu mengevaluasi efektivitas berbagai studi banding, dan menghentikan program yang menghabiskan anggaran negara tersebut. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, untuk masa 2010 ini, DPR menganggarkan dana Rp 100 miliar lebih untuk studi banding, dan Rp 40 miliar di antaranya khusus untuk studi banding ihwal rancangan undang-undang (VIVAnews, 14/09/2010). Pemborosan uang negara dengan dalih studi banding harus dihentikan karena persoalan ekonomi masih menjadi persoalan utama kita. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa studi banding DPR hanya untuk pelesir ke luar negeri dan dinilai kurang bermanfaat. Faktanya, memang beberapa produk undang-undang bermasalah sehingga perlu dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

    DPR punya pekerjaan berat untuk berbenah dan memperbaiki citra yang merosot. Untuk itu, dibutuhkan niat dan kerja yang lebih serius, serta keterbukaan untuk dikontrol oleh rakyat. Hal ini bukan hanya semata persoalan pesona, tapi juga menyangkut tanggung jawab DPR terhadap rakyat. Seluruh elemen rakyat, khususnya Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri, perlu mengawasi acara studi banding DPR dan mempertanyakan makna, tujuan, dan hasil konkret dari setiap kunjungan anggota DPR. Kita tidak boleh jemu untuk terus mengingatkan anggota Dewan yang terhormat bahwa mereka telah memiliki segalanya. Yang tidak mereka miliki adalah perasaan malu.

5.    Memanfaatkan Ahli dalam Negeri, Kedutaan dan Pakar Luar Negeri ke Tanah Air

    Dengan mendatangkan ahli-ahli yang dimiliki oleh negara ini, otomatis dan tentu saja, anggaran yang biasanya digunakan untuk studi banding ke luar negeri bisa dapat diminimalisir seminim mungkin dan dapat dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar digunakan utuk studi banding ke luar negeri yang tidak jelas uang tersebut akan menghasilkan apa.

    Akan lebih efektif jika pemimpin lembaga di Indonesia-baik DPR, maupun instansi pemerintah-lebih memanfaatkan kedutaan. Misalnya kedutaan diminta mencari informasi yang diperlukan.

    Terus terang saja, jika panitia khusus, komisi, DPRD, atau instansi lain bersedia memanfaatkan kedutaan, akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Kualitas informasi yang diperoleh juga pasti lebih bagus. Dari pengalaman mengikuti kunjungan sewaktu masih menjadi anggota Dewan, dan kini mengatur kedatangan kunjungan, saya menyimpulkan, kebanyakan informasi yang diperlukan bisa diperoleh jawabannya lewat kedutaan. Jadi buat apa menghabiskan banyak uang untuk kunjungan yang kurang produktif?

    Cara lain adalah mengundang pakar dari luar negeri ke Tanah Air. Banyak lembaga nonpemerintah atau mitra kerja luar negeri yang mau membiayai kedatangan pakar ini. Atau, kalau harus membiayai sendiri, masih jauh lebih murah daripada mengirim rombongan studi banding ke luar negeri. Perkiraan saya, US$ 10 ribu sudah cukup untuk mendatangkan pakar bidang apa pun ke Indonesia.

KESIMPULAN

    Kenyataan menunjukkan bahwa antara dana yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh tidak sebanding, maka ini bisa disebut sebagai pemborosan. Dalam hal ini, berbagai kunjungan dan program studi banding yang dilakukan DPR menelan anggaran negara mencapai 813 miliyar merupakan jumlah yang sangat besar dan merupakan jelas pemborosan keuangan negara, dengan melihat hasil kinerja yang dicapai para anggota DPR yang tidak membawakan hasil yang signifikan. Berkedok bahwa studi banding untuk menciptakan RUU yang lebih baik seusai diadakan studi banding, namun dalam kenyataan dan prosenya di lapangan sungguh terbilang salah arah dan sasaran. Misalnya saja dalam studi banding yang dilakukan DPR ke Maroko dengan program memantau pertahan timur tengah yang kurang tepat, kunjungan ke Mesir yang dipimpin Ketua DPR RI dalam bidang energi yang menelan biaya 618 miliyar, kunjungan ke Australia yang dapat banyak kritikan dari Persatuan Pelajar di Australia akibat tindak tidak profesional, dan lain sebagainya.

    Dalam mengatasi hal ini, ada beberapa usulan solusi yang sekiranya dapat meredam pemborosan keuangan negara akibat program studi banding DPR ke luar negeri. Yaitu, memaksimalkan fungsi pengawasan BPK dalam mengelolah aliran setiap anggaran yang ke luar, Money for Value, yaitu dengan mengelolah anggaran dengan lebih transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, Pemimpin yang lebih tegas, bersih, dan baik, meningkatkan kinerja DPR dalam memnfaatkan dan memberi peluang terhadap terciptanya keefisienan dana anggaran yang dikeluarkan, dan Memanfaatkan Ahli dalam Negeri, Kedutaan dan Pakar Luar Negeri ke Tanah Air yang lebih murah dan simpel.

Tim Penulis:

Novia Ershantia A. P    
Hikmawan Syahputa   
Alfian Alhabib A. P   

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s