Memperkuat Etika Kepresidenan

LATAR BELAKANG

            Akhir-akhir ini sering muncul masalah yang serius dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, baik yang terkait dengan pejabat pemerintahnya maupun kebijakan-kebijakan  yang diambilnya. Adanya para pejabat yang korup, rela mengorbankan kepentingan masyarakat banyak demi untuk kepentingan golongan dan dirinya sendiri, arogan dan sebagainya, merupakan fenomena yang dapat kita jumpai sehari-hari. Berita-berita miring tentang kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat, hilangnya pilar-pilar demokrasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat luas, adanya para pejabat yang diadili di meja hijau karena penggelapan uang rakyat, korupsi dan sebagainya, merupakan berita-berita yang hampir setiap hari dapat kita saksikan di mass media, baik media cetak maupun elektronik. Fenomena-fenomena di atas menggambarkan, betapa banyaknya problem pemerintahan kita saat ini, yang semakin hari semakin bertambah banyak. Semua itu terjadi karena sebagian orang telah melupakan apa yang disebut ” Etika Presiden dalam Pemerintahan”.

            Berbicara tentang etika pemerintahan khususnya presiden dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika Kepressidenan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan , yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika Kepresidenan berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat birokrasi pemerintah tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.

            Jelas bahwa begitu pentingnya memperkuat etka kepresidenan di tengah kondisi dan situasi para pejabat publik yang bermoral rendah, maka yang menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana membangun etika dan moral bangsa tersebut?.

URGENSI ETIKA DALAM PEMERINTAHAN

            Kasus mafia pajak Gayus Tambunan, Bank Century, divestasi saham Krakatau Steel, atau korupsi proyek wisma atlet SEA Games, sulit dituntaskan. Banyak pihak—parpol, penguasa, pengusaha, dan wakil rakyat—terlibat konflik kepentingan. Pendanaan parpol dan kepentingan kelompok ataupun pribadi menjauhkan politik dari kepentingan publik. Jebakan ini cermin kelemahan etika publik.

            Etika pemerintahan (publik) adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik-buruk dan benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

            Ada tiga fokus etika pemerintahan. Pertama, pelayanan publik berkualitas dan relevan. Artinya, kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua, fokus refleksi karena tak hanya menyusun kode etik atau norma, etika publik membantu mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis. Dua fungsi ini menciptakan budaya etika dalam organisasi dan membantu integritas pejabat publik. Ketiga, modalitas etika: bagaimana menjembatani norma moral dan tindakan. Ketiga fokus itu mencegah konflik kepentingan.

            Etika publik atau pemerintahan berkembang dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. Konflik kepentingan dipahami sebagai ”konflik antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi atau kelompok. Pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri atau kelompok sehingga membusukkan kinerjanya dalam tugas pelayanan publik”.

            Selain itu, Urgensi suatu pemerintahan pada level manapun, untuk memiliki pedoman tentang landasan etika bagi para aparatnya dalam rangka mengemban tiga fungsi pemerintahan yaitu pelayanan ( service ), pemberdayaan ( empowerment ) dan pembangunan ( development ), menjadi semakin penting dan dibutuhkan. Hanya dengan modal dasar kepribadian yang baik, aparatur pemerintah dapat dibina lebih lanjut- agar membangun komitmen moral yang lebih spesifik untuk mentaati nilai- nilai etika profesinya.

            Pada saat yang sama, kewenangan- kewenangan yang melekat pada kekuasaan pemerintahan- perlu disusun dan dibagi kedalam struktur- struktur yang mengikat secara kolektip, saling membatasi, saling mengawasi dan saling terkait satu sama lain- sebagai satu mata rantai yang saling menguatkan. Sehingga, dengan memperkuat kepribadian dan berupaya mengakomodasi kepribadian yang baik- kedalam sistem yang baik, kecenderungan terjadinya power abuse, akan dapat ditekan sampai pada tingkat terendah.

 

ETIKA SECARA UMUM

            Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Virtus” yang berarti keutamaan dan baik sekali, serta bahasa Yunani yaitu kata “Arete” yang berarti utama. Dengan demikian etika merupakan ajaran-ajaran tentang cara berprilaku yang baik dan yang benar. Prilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani kuno dan Romawi kuno, bertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas. Kebaikan hidup manusia yang mengandung empat unsur yang disebut juga empat keutamaan yang pokok (the four cardinal virtues) yaitu :

  1. Kebijaksanaan, pertimbangan yang baik (prudence).
  2. Keadilan (justice).
  3. Kekuatan moral, berani karena benar, sadar dan tahan menghadapi godaan (fortitude).
  4. Kesederhanaan dan pengendalian diri dalam pikiran, hati nurani dan perbuatan harus sejalan atau “catur murti” (temperance).

            Aristoteles juga memberikan istilah Ethica yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi Kesediaan dan Kumpulan peraturan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata Mores yang berati kesusilaan, tingkat salah saru perbuatan (lahir, tingkah laku), Kemudian perkataan Mores tumbuh dan berkembang menjadi Moralitas yang mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Dengan demikian maka Moralitas mempunyai pengertian yang sama dengan Etika atau sebaliknya, dimana kita berbicara tentang Etika Birokrasi tidak terlepas dari moralitas aparat Birokrasi penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

            Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :

  1. Logika, mengenai tentang benar dan salah.
  2. Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.
  3. Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.

            Etika dan moralitas secara teoritis berawal dari pada ilmu pengetahuan (cognitive) bukan pada efektif. Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan seamangat kelompok masyarakat. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat, tidak ada moral bila tidak ada masyarakat dan seyogyanya tidak ada masyarakat tanpa moral, dan berkaitan dengan kesadaran kolektif dalam masyarakat. Immanuel Kant, teori moralitas tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam kontak social dengan masyarakat, ini berarti Etika tidak hanya sebatas moralitas individu tersebut dalam artian aparat birokrasi tetapi lebih dari itu menyangkut perilaku di tengah-tengah masyarakat dalam melayani masyarakat apakah sudah sesuai dengan aturan main atau tidak, apakah etis atau tidak.

            Menurut Drs.Haryanto, MA. Bahwa Etika merupakan instrumen dalam masyarakat untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Ini berarti Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perulaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakannya bermoral.

            Dari beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Etika di atas jelaslah bagi kita bahwa Etika terkait dengan moralitas dan sangat tergantung dari penilaian masyarakat setempat, jadi dapat dikatakan bahwa moral merupakan landasan normatif yang didalamnya mengandung nilai-nilai moralitas itu sendiri dan landasan normatif tersebut dapat pula dinyatakan sebagai Etika yang dalam Organisasi Pemerintahan disebut sebagai Etika Pemerintahan.

ETIKA SEORANG PRESIDEN

            Landasan etika kepresidenan tertuang dalam Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan  Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Presiden merupakan pelayan dan fasilitator masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam urusan yang terkait dengan mereka sebagai individu maupun mereka sebagai masyarakat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kadang-kadang peran dan tugas pemerintah yang sedemikian baik dan mulia itu menjadi berubah. Tidak sedikit para pejabat pemerintah yang berubah peran dari pelayan masyarakat menjadi penguasa masyarakat. Mereka alih-alih menjadi pelayan masyarakat, berubah menjadi penguasa yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambilnya, banyak merugikan masyarakat dan bahkan memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat bukannya merasa mudah dan kreatif dalam menjalani kehidupan, sebaliknya mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan.  Demikian itu karena, para birokrat dan penguasa yang duduk di kursi pemerintahan, tidak mengemban etika pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Jika para pejabat pemerintah mengemban tugas mereka dengan baik, mestinya mereka memperhatikan dengan seksama, tugas-tugas pokok pemerintahan yaitu: Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment ) dan pembangunan (development).

            Dipandang dari sudut etika, keberhasilan seorang presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan yang diamanahkan, haruslah dapat diukur dari ketiga fungsi utama tersebut. Pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan yang setara akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan yang merata akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Etika pemerintahan, seyogianya dikembangkan dalam upaya pencapaian  misi tersebut, artinya setiap tindakan yang dinilai tidak sesuai dianggap tidak mendukung apalagi dirasakan dapat menghambat pencapaian misi dimaksud, seyogianya dianggap sebagai satu pelanggaran etik.

ALASAN PENTINGNYA ETIKA KEPRESIDENAN

            Ketika kenyataan yang kita inginkan jauh dari harapakan kita, maka pasti akan timbul kekecewaan, begitulah yang terjadi ketiga kita mengharapkan agar para aparatur Birokrasi bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, kejujuran dan keadilan dijunjung, sementara yang kenyataan yang terjadi mereka sama sekali tidak bermoral atau beretika, maka disitulah kita mengharapkan adanya aturan yang dapat ditegakkan yang menjadi norma atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang kita inginkan itu adalah Etika yang yang perlu diperhatikan oleh aparat Birokrasi tadi.

            Ada beberapa alasan mengapa etika kepresidenan penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Agus Dwiyanto, bahwa:

            Pertama, masalah – masalah yang dihadapi oleh pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah – masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalh yang berkembang birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan – pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing – masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain.

            Dalam kasus Nazaruddin, misalnya pilihan yang dihadapi oleh presiden seringkaali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Masalah – masalah yang ada dalam “grey area“ seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika presiden mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi “ policy guidance” kepada para menteri dan pejabat publik lain untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

            Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan kepresidenan. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan presiden untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau presiden dan kementriaanya memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika birokrasi.

            Walaupun pengembangan etika kepresidenan sangat penting bagi pengembangan kabinet, namun belum banyak usaha dilakukan untuk mengembangkannya. Sejauh ini baru lembaga peradilan dan kesehatan yang telah maju dalam pengembangan etika, seperti terefleksikan dalam etika kedokteran dan peradilan. Etika ini bisa jadi salah satu sumber tuntunan bagi para professional dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Pengembangan etika kepresidenan ini tentunya menjadi satu tantangan bagi para sarjana dan praktisi administrasi publik dan semua pihak yang menginginkan perbaikan kualitas birokrasi pemerintah dan kementrian serta pelayanan publik di Indonesia.

            Dari alasan yang dikemukakan di atas ada sedikit gambaran bagi kita mengapa Etika Kepresidenan menjadi suatu tuntutan yang harus sesegera mungkin dilakukan sekarang ini, hal tersebut sangat terkait dengan tuntutan tugas dari menteri-menteri itu sendiri yang seiring dengan semakin komplesnya permasalahan yang ada dalam masyarakat dan seiring dengan fungsi pelayanan dari lembaga kementrian itu sendiri agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani, diatur dan diberdayakan.

            Untuk itu presiden dan menteri dalam kabinetnya harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

IMPLEMENTASI ETIKA DALAM MEMPERKUAT LEMBAGA KEPRESIDENAN

            Setiap jenis pekerjaan, pada dasarnya menuntut tanggung jawab, yang berbeda hanya besar kecil ukuran dan ruang lingkup dari tanggung jawab tersebut. Semakin rendah posisi/jabatan seseorang dalam organisasi, maka semakin kecil ruang lingkup dan ukuran atas tanggung jawabnya.

            Demikian pula dengan jabatan, dalam organisasi apapun termasuk organisasi pemerintah, jabatan tidak bisa dipisahkan dari peran pejabat didalam organisasi tersebut, oleh karena itu, setiap pejabat dalam orgsnisasi pemerintah mulai dari level eselon IV, eselon III sampai dengan eselon I, tentunya terikat pada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan posisi dan jabatannya.

            Pada umumnya, penyusunan kode etik Presiden minimal didasari oleh empat aspek pertimbangan sebagai berikut :

  1. Profesionalisme

            Keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang baik yang diperolehnya dari pendidikan formal (dokter, akuntan, pengacara, dll), dari bakat (penyanyi, pelukis, pianis,dll), serta dari kompetensi dari mengerjakan sesuatu (direktur, pejabat, pegawai,dll).

  1. Akuntabilitas

            Kesanggupan seseorang untuk mempertanggung jawabkan apa pun yang dilakuannya berkaitan dengan profesi serta perannya sehingga dia dapat dipercaya. Misalnya seorang auditor yang memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Ia harus dapat mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan yang dibuatnya sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

  1. Menjaga kerahasiaan

            Sebuah kemampuan memelihara kepercayaan dengan bersikap hati-hati dalam memberikan informasi. Seorang profesional harus mampu menyeleksi hal-hal yang bisa diinformasikan kepada umum dan informasi yang perlu disimpan sebagai sebuah kerahasiaan. Hal ini dilakukan demi menjaga reputasi sebuah perusahaan dan profesi yang dijabatnya. Misalnya seorang konsultan merupakan orang kepercayaan sebuah perusahaan, ia mengetahui seluruh seluk-beluk perusahaan tersebut, tapi harus menjaga informasi yang dimilikinya agar tidak sampai ke pihak luar yang tidak berkepentingan.

  1. Independensi

            Sikap netral, tidak memihak salah satu pihak, menyadari batasan-batasan dalam mengungkapkan sesuatu juga merupakan salah satu pertimbangan kode etik. Misalnya, untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih dan merugikan perusahaan. Seorang manejer yang bisa menjaga sikap independennya akan lebih dipercaya oleh kedua belah pihak sehingga akan sangat membantu dalam penyelesaian khasus perselisihan yang dihadapinya.

            Etika dalam pemerintahan presiden meliputi :

  1. Asas-asas Etika Birokrasi
  2. Kepastian Hukum
  3. Kesinambungan
  4. Kesamaan dalam mengambil keputusan
  5. Bertindak Cermat
  6. Motivasi untuk setiap keputusan
  7. Tidak menyalahgunakan kekuasaan
  8. Permainan yang layak
  9. Keadilan dan Kewajaran
  10. Menanggapi penghargaan yang wajar / pemenuhan aspirasi dan harapan yang diajukan
  11. Perlindungan atas pandangan /cara hidup pribadi
  12. Kebijaksanaan
  13. Penyelengaraan kepentingan umum
  14. Tertib Penyelenggara Negara
  15. Kepentingan Umum
  16. Keterbukaan
  17. Proporsionalitas
  18. Profesionalitas
  19. Akuntabilitas

 

FENOMENA ETIKA PRESIDEN

            Pemerintahan Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis, sejak kepemimpinan SBY-Boediono berbagai masalah dari setiap aspek termasuk aspek politik. Dalam hal ini tuntutan rakyak seakan tidak didengarkan, contohnya saja pada kasus Century yang sampai saat ini belum juga menemui titik temu; tentang aktor yang bermain didalamnya dan penyelesaian masalah.

            Berbagai pihak ikut terlibat, tidak hanya pihak yang merasa dirugikan (nasabah) dan pihak Bank (Century) melainkan juga melibatkan actor politik didalamnya, sebut saja SBY, Boediono, dan Sri Mulyani. Orang-orang yang dikatakan memiliki keberpihakan dengan Robert Tantullar. SBY digadang-gadang memanfaatkan century sebagai alat untuk mensukseskan kampanye, Boediono yang dahulunya pemegang Bank Indonesia juga memiliki kerjasama dengan pihak century dan Srimulyani juga ikut terlibat didalamnya.

            Sepertinya permasalahan ini adalah permainan politik SBY, diasumsikan saja bahwa SBY untuk menutup masalahnya agar tidak berkembang di public memilih pendamping kontroversial (Boediono) yang bukan dari anggota koalisi dan kembali mengangkat Srimulyani sebagai mentrinya.

            Kasus ini akhirnya terungkap dan akhirnya untuk tidak memperlihatkan “ketidakterlibatannya” SBY membentuk Pansus yang membahas khusus masalah century yang beranggotakan fraksi-fraksi di pemerintah termasuk dari Partai Demokrat sendiri salah satunya adalah Ruhut Sitompul. Pansus ini bekerja “siang-malam” dan menghadirkan berbagai macam perkembangan, tak terkecuali perkembangan yang membawa buruk citra para anggota Pansus, perdebatan yang tidak menghasilkan titik temu dan sesumbar kata-kata kotor hadir dalam sebuah sidang yang katanya terhormat tersebut.

            Kenyataan tersebut menjadi tanda tanya dan asumsi negatif ditengah-tengah masyarakat, peniliaan betapa runtuhnya moral pejabat yang tak beretika. Hadirnya sidang-didalam sidang sungguh disayangkan, padahal sidang yang mereka lakukan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Krisis moral mulai diperbincangkan dan dipertanyakan oleh rakyat terhadap pemerintahan, tentang sebuah arti koalisi dan tentang arti sebuah kebenaran.

            Berbicara tentang, moral, akhlak, ataupun etika seakan sudah mejadi yang tabu untuk dibicarakan dinegeri ini. Tidak hanya pada lingkungan kecil seperti keluarga, masyrakat, dan lingkungan sosial lainnya, tetapi juga pada aspek yang lebih besar dan padahal aspek tersebut sangat membutuhkan itu yaitu pemerintahan Negara Indonesia “tercinta” ini.

            Sesungguhnya akar setiap permasalahan yang ada didunia ini tidak lain adalah karena berawal dari masalah etika, etika yang tidak baik, bertindak semaunya, dan berseteguh ingin benar dan menang sendiri. Padahal seharusnya etika itu adalah obat dari segala permasalah. Etika itu akan hadir jika seseorang mau membuka diri dan tau akan segala kekurangan dan kelebihan, kekurangan dijadikan pedoman untuk memperbaiki dan kelebihan dijadikan pedoman untuk mengajarkan.

            Kita lihat saja pada kasus bank century, Ruhut Sitompul dari fraksi demokrat. Orang yang seperti kata orang minang mengatakan “kama angin kancang”, mencari kesalahan orang lain dan menutupi kesalahan sendiri. Jika dilihat dari berbagai permasalahan sebelumnya Ruhut memang tergolong pada orang yang tidak memiliki etika, melarikan diri dari Partai Golkar untuk mendapatkan kedudukan di Partai Demokrat. Berbicara semaunya, dan seakan membuat malu orang Batak. Padahal orang Batak memiliki watak keras, bukan berarti memiliki etika yang buruk dan semua etnis lain juga memahaminya terkecuali pada seorang Ruhut Sitompul.

            Pada beberapa sidang kasus Century yang hadir beberapa tempo lalu, tingkah ruhut sitompul seakan tidak terkendali. Contoh saja penghinaanya terhadap mantan pimpinannya Jusuf Kalla yang dipanggil pansus untuk memberikan keterangan dengan sebutan Daeng, yang membuat berang orang makassar. Dia juga telah berulangkali mengeluarkan kata-kata kotor pada anggota fraksi lain ketika mempertanyaakan keterkaitan SBY dalam century. Ruhut juga sering mengeluatkan pendapat negative dan menyudutkan anggota fraksi lainnya seperti yang terjadi ketika anggota dari Fraksi Hanura (Faisal)yang sedang berbicara tentang masalah century dicerca oleh Ruhut dan menghasirkan perdebatan diantara keduanya, tidak ada yang mampu melerai termasuk pimpinan sidang sendiri.

            Kenyataan ini telah mencoreng muka rakyat Indonesia, dikarenakan dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermoral. Orang yang tidak memikirkan kepentingan orang lain, serta beretika yang bukan etika murni seorang pejabat pemerintah. Keadaan ini memunculkan opini public akan layaknya pansus tersebut dibentuk. Opini yang menyatakan pansus yang dibentuk adalah tempat untuk berbicara dan bertindak semaunya dan pernyataan terhadap koalisi yang tidak ada artinya.

            Koalisi yang dibentuk tidak berjalan semestinya, padahal koalisi adalah alat untuk menjalin kerjasama. Bukannya alat berkompetisi antara fraksi fraksi untuk menunjukkan Partai meraka yang terbaik, bukannya alat untuk unjuk gigi akan kebolehan sendiri sendiri yang akhirnya berujung pada permasalahan etika yang tidak baik.

            Pada dasarnya Pansus yang dibentuk pemerintah adalah salah satu solusi yang di programkan untuk membongkar seluruh kasus yang berkaitan dengan Bank Century dan perjuangan tehadap kebenaran terhadap nasabah, namun dalam prosesnya berjalan tidak seperti yang diharapkan orang banyak. Pansus diwarnai dengan berbagai masalah terutama masalah moral dan etika, masalah yang benar-benar menjadi kesedihan bagi masyarakat. Tentang jatuhnya moral para pemimpin, tentang matinya sebuah kebenaran.

            Selanjutnya, koalisi yang dibentuk benar-benar menjalankan etikanya masing-masing, jangan hanya jadi pembuat masalah baru. Dan koalisi yang sudak beretika tentunya akan membuka stetmen tentang yang dahulunya “koalisi diatas kebenaran” akan berubah menjadi “kebenaran diatas koalisi”. Kebenaran yang hakiki, yang dicapai melalui jerih payah bersama, dan orang-orang yang merasa dirugikan dalam kasus century dikembalikan lagi hak-haknya, serta orang-orang yang terlibat diberikan hukuman yang pantas. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki moral, mereka merugikan orang lain demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

            Jika masalah moral ini kembali diperhatikan dan diperhitungkan di Indonesia ini, dipastikan setiap permasalahan akan diselesaikan dengan kemudahan. Dan etikia-etika akan berlaku disetiap aspek kehidupan; keluarga, masyarakat, dan tentunya pada pemerintahan kita yang sedang berjuang ini.

            Berbagai Fenomena – fenomena penyelewengan wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh presiden atas dasar itikad baik, egoisme, keserakahan, kewenangan dan kekuasaan, persahabatan, idiologi, keuntungan pribadi dan keluarga, “pintu berputar” pascapegawai negeri, masalah keuangan dan berbagai tekanan etika, kebodohan, meremas si pemeras, tindakan tidak jujur, ikut arus, saya hanya mengikuti perintah, jaminan keselamatan, ketidaktahuan akan hukum, kode etik dan kebijakan prosedural (Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern: 1999: 33-52) yang dilakukan selama ini, merupakan bukti bahwa masih banyak para pejabat publik yang bermoral dan beretika rendah.

            Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi yang berbelit adalah cermin buruknya pelayanan publik. Masalahnya, bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang saja (jujur dan adil), namun terutama pada sistem yang kondusif. Sebetulnya, banyak pejabat publik dan politisi yang jujur dan serius berjuang untuk kepentingan publik. Etika publik diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik.

            Seperti yang dilansir waspada.co.id (16/10/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pemberantasan korupsi ketika melakukan kampanye politik. Namun sayang, hal itu tak dijalankan secara maksimal.

            “Awalnya memang kekuatan SBY imej bersih dan anti korupsi. Namun dalam tujuh tahun terakhir, korupsi semakin menjadi. Tapi ternyata dalam prosesnya tujuh tahun, korupsi dan KKN luar biasa, bukan hanya pada level prersiden, tapi level di bawahnya,” kata mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli ketika berbicara di dialog di Metro TV, sabtu sore (15/10).

            Hal ini juga terjadi pada menteri yang diduga terlibat korupsi, seperti Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menkeu Agus Martowardojo yang terseret kasus korupsi percepatan pembangunan di daerah transmigrasi. Atau Menpora Andi Mallarangeng yang juga terbawa arus korupsi Sesmenpora. Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap ketiganya. Termasuk ketika wacana reshuffle bergulir, belum ada kabar burung yang mendorong menteri-menteri itu dikocok ulang.

            “Kalau di negara lain, ada pejabat atau menteri yang terseret kasus korupsi maka akan mengundurkan diri atau dipecat oleh presiden. Dengan mengatakan kita harus menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang sangat sangat lama, sekitar 1-2 tahun, ini berarti Presiden SBY menurunkan standar etika publik di Indonesia,” jelasnya.

            Masih kata Rizal, dengan tidak mengganti pejabat bermasalah, maka sama saja presiden SBY memberikan contoh bagaimana melindungi koruptor.  “Nah Ini bahaya sekali,” jelasnya lagi

            Haryatmoko (2011 : 33) menekankan etika publik bukan hanya kode etik atau norma, tapi bagian dimensi reflektifnya. Etika publik juga membantu dalam mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik, sekaligus alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Etika publik diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik.

            Supaya budaya etika publik ini bisa menjadi praktik kehidupan dalam organisasi, keterlibatan sosial, politik, akuntabilitas dan transparansi perlu ditekankan. Di antaranya dengan mengusahakan pembentukan komisi etika dan pembangunan infrastruktur etika, transparansi dalam hal pengadaan barang atau jasa publik, juga kompetensi pejabat publik yang khusus meniti bidang ini.

CIRI – CIRI PENTING SISTEM PENGELOLAAN ETIKA YANG EFEKTIF

  1. Standar etika untuk pelayanan publik harus jelas
  2. Standar Etika harus tercermin dalam kerangka hukum
  3. Harus tersedia pedoman etika bagi pejabat publik
  4. Pejabat publik harus tahu hak dan kewajibannya ketika dihadapkan pada perilaku tercela.
  5. Dukungan kemauan politik pada etika dapat memperkuat perilaku beretika pegawai negeri.
  6. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan terbuka untuk diuji
  7. Harus ada pedoman yang jelas untuk interaksi sektor publik dengan sektor swasta
  8. Pimpinan harus memberikan teladan, dan mendorong perilaku beretika
  9. Kebiajakan pengelolaan, prosedur dan praktik prilaku beretika harus mampu mendorong prilaku beretika itu sendiri.
  10. Persyaratan kerja pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya manusia harus dapat mendorong perilaku beretika.
  11. Harus ada mekanisme pertanggungan gugat yang memadai dalam pelayan publik.
  12. Harus ada prosedur dan sanksi yang tepat untuk menghadapi prilaku tercela.

 

MEMBANGUN MORAL DAN ETIKA BANGSA

            Keberhasilan dan kegagalan suatu negara terletak pada sikap dan prilaku dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, DPR (wakil rakyat), pengusaha, penegak hukum dan masyarakat. Apabila moral etik dijunjung oleh bangsa kita maka tatanan kehidupan bangsa tersebut akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik, dan apabila sebaliknya maka keterpurukan dan kemungkinan dari termarjinalisasi oleh lingkungan bangsa lain akan terjadi.

  1. Pendidikan Keluarga

            Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama.  Dalam lingkungan keluargalah seorang anak pertama kali mendapatkan bekal berupa nilai-nilai tentang baik dan buruk dalam kehidupan.  Orangtua sangat berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar bagi bangunan budi pekerti, etika dan moralitas anak kelak dalam kehidupannya.  Keluarga merupakan salah satu pilar penting bangsa dalam membangun warga negara yang berkualitas dan berintegritas.

            Seorang remaja yang cukup mendapatkan kasih sayang dan bekal nilai yang cukup di rumah maka akan tenang, nyaman dan mantap secara nilai di luar rumah.  Tetapi ketika di rumah tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya, di luar rumah akan menyerap apapun yang didapatkannya, yang menjadi permasalahan adalah, ketika nilai-nilai yang ada di luar sangat merusak jiwanya bahkan kehidupannya.

            Perhatian yang cukup dan kasih sayang yang intens serta suasana yang dialogis antara anak dan orangtua adalah salah satu upaya yang efektif, untuk menjadikan para remaja lebih percaya pada orangtua dan keluarganya.  Perlu dibangun rasa saling percaya antara seluruh anggota keluarga sehingga merasa nyaman dan dihargai.

            Keluarga sebagai lembaga pendidikan non formal mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak sebelum masuk level pendidikan formal. Eksistensi orang tua sebagai penanggung jawab utama dalam menanamkan nilai-nilai paling dasar sebelum anak masuk dalam komunitas berikutnya. Dalam upaya pencapaian pendidikan moral dalam keluarga, perlu dievaluasi dan dikaji untuk menemukan suatu formulasi yang tepat oleh para praktisi pendidikan dari semua elemen. Sudah saatnya keluarga menjadi focus oriented dalam memberikan pendidikan anak, sementara pendidikan formal bersifat pengembangan.

  1. Mengutamakan Perbaikan Diri

            Di antara prioritas yang dianggap sangat penting dalam usaha perbaikan (ishlah) ialah memberikan perhatian terhadap pembinaan individu sebelum membangun masyarakat; atau memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem dan institusi.

            Inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi setiap usaha perbaikan, perubahan, dan pembinaan sosial, yaitu usaha yang dimulai dari individu, yang menjadi fondasi bangunan secara menyeluruh. Karena kita tidak bisa berharap untuk mendirikan sebuah bangunan yang selamat dan kokoh kalau batu-batu fondasinya keropos dan rusak. Individu manusia merupakan batu pertama dalam bangunan masyarakat.

  1. Mewujudkan Pendidikan Moral

            Mengingat pentingnya pendidikan moral , Noeng Muhadjir menegaskan bahwa masyarakat manusia dapat survive karena adanya komitmen pada nila-nilai moral. Bila semua orang tidak pernah menaati janjinya, tidak acuh pada tanggung jawab, curang, pempermainkan aturan-aturan moralitas, dapat dibayangkan hancurnya masyarakat manusia. Disinilah urgensi pendidikan moral yang dapat membangun karakter manusia. Dengan pendidikan, subyek tidak dapat dibantu memahami esensi dan arti penting nilai-nilai moral dan mampu mengembangkan segala potensinya mewujudkan nilai-nilai moral itu dalam prilaku nyata, baik nilai-nilai ilahi maupun insani.

            Pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat yang beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Dengan kata lain, pendidikan adalah moralisasi masyarakat, terutama peserta didik. Menurut Prof. Schoorl (1982) berpendapat bahwa praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas tinggi. Sedang di Indonesia sendiri tujuan pendidikan nasional diidealisasikan sebagaimana termuat dalam UU RI No. 2 Tahun 1989, pasal 4, dimana “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

            Kini UU No. 2 Tahun 1989 itu pun telah disempurnakan menjadi UU Sisdiknas. Di dalam Bab II Pasal 3 UU Sisdiknas juga dituliskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

            Jika idealisasi dari UU itu benar-benar diterapkan dalam realita proses pendidikan, maka tentu pendidikan akan mampu menghasilkan SDM yang tidak hanya terampil dan cerdas, namun juga bermoral. Pada kenyataannya saat ini justru seringkali terjadi praktik penyimpangan moral; seperti kekerasan oleh guru, pelecehan seksual oleh oknum tertentu, korupsi dana pendidikan, jual beli ijazah palsu,dsb. Di sini penulis melihat masih adanya kontradiksi antara harapan dan kenyataan yang sesungguhnya.

            Perlu kita ketahui bersama, sebenarnya keinginan untuk mewujudkan masyarakat bermoral dalam tatanan kehidupan yang adil telah menjadi agenda kerja dan perhatian para filsuf masa lampau. Socrates (477-399 SM) misalnya, beliau kala itu telah memaklumatkan bahwa “tidak seorang pun yang dengan sukarela mau berbuat kesalahan”. Sejatinya manusia akan berbuaat yang terbaik sepanjang yang dapat dilakukan, meski yang terbaik versi ucapan dan perbuatannya itu belum tentu dinilai terbaik bagi yang lain, karena sudut pandang dan kepentingannya berbeda.

            Jika kita amati, kesejahteraan masyarakat merupakan basis utama lahirnya masyarakat bermoral, dan keperkasaan bangsa dalam membela negara merupakan fondasi keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebaliknya ketika masyarakatnya “sakit”, maka orang-orang “sakit” pula yang diuntungkan. Sakit disini penulis gunakan untuk mengungkapkan ketidakberesan moral pada masyarakat. Jadi dalam hal ini yang sakit adalah jiwa para masyarakat tertentu.

            Sakit pada masyarakat harus segera disembuhkan, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Obat dari sakit moral masyarakat tentu melalui pendidikan moral. Dalam hal ini dunia pendidikan merupakan media atau wahana yang paling efektif dalam membangun masyarakat menjadi lebih bermoral. Pendidikan moral akan menjadi obat mujarab atas “sakit” yang sudah sekian lama menjangkit masyarakat dan bangsa ini. Maka dari itu penulis secara pribadi mendesak Pemerintah, tokoh masyarakat, instansi negara,dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terwujudnya pendidikan moral bangsa.

            Untuk membangun moral bangsa melalui pendidikan tentu dibutuhkan pendidikan yang bermoral pula. Pendidikan yang “beres”, dalam artian pendidikan yang tidak terinveksi “sakit”. Maka dari itu mulai dari sekarang perlu dibangun moralitas pendidikan. Moralitas pendidikan yang baik dapat tampak dari kehidupan dan proses yang terjadi di dalamnya. Tentu saja pendidikan yang menjunjung tingginilai-nilai humanisme, perdamaian, persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai moral positif lainnya. Melalui pembangunan moralitas pendidikan nantinya akan terwujud dunia pendidikan yang unggul dan bermutu, tidak hanya secara akademis namun juga bermoral.

            Pendidikan moral hakikatnya adalah pendidikan yang terkait dengan upaya menanamkan nilai-nilai dalam diri peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang dalam tingkah lakunya berupaya untuk tidak melanggar kaidah hukum dalam masyarakat negara dan norma-norma yang berlaku dalam agama. Wujud keberhasilan pendidkan moral bukannya kesempurnaan lulusan menjelaskan aliran-aliran yang harus diikuti dan ditekuni melainkan dalam wujud tingkah laku yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma yang harus diikuti.

  1. Keteladanan Pemimpin

            Seperti yang diungkapkan Imam Al-Ghazali tentang perilaku masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh perilaku pimpinannya : “Jika penguasa korup, maka korupsi akan menjadi trend dikalangan para pengikutnya. Keruntuhan dan kemakmuran suatu bangsa sangat bergantung pada perilaku dan etika berkuasa pemimpinnya”.

            Jadi benang merah pembentukan masyarakat, bangsa dan negara dalam tatanan kehidupan yang memiliki etika moral adalah harus diawali dengan penataan kepemimpinan yang bersifat komprehensif, tidak saja presidenya akan tetapi seluruh komponen kepemimpinan; wakil rakyat, penegak hukum, pemegang kekuasaan di bidang perekonomian, pendidikan dan seluruh unsur birokrasi pelayanan rakyat harus ditata kembali. Pemimpin negara, wakil rakyat dan seluruh pemegang kekusaan dari gubernur sampai ke tingkat pemerintahan dan tokoh masyarakat etika dan moralnya harus merujuk kepada agama.

  1. Menjunjung Nilai Agama

            Setiap agama dan kepercayaan sesuai dengan visi dan misinya mempunyai latar belakang pengalaman akan Sang Pencipta yang mempunyai mukjizat tinggi bagaimana para orang beriman memberdayakannya. Pertobatan dapat menjadi awal terjadinya mukjizat didukung sikap dan perilaku tidak dikotomis, artinya orang harus taat pada kebenaran dan menolak tegas segala bentuk kejahatan bukan dengan perkataan tetapi dengan konsekuensi.

            Dengan demikian maka perbaikan masa depan bangsa harus dimulai dengan perbaikan etika moral yang berlandaskan agama, karena identitas bangsa kita adalah identitas timur yang religius, dimana hampir seluruh agama yang terlahir di dunia ini semua berasal dari dunia timur; agama Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, Shinto berikut seluruh sektenya.

            Bangsa kita terlalu terkonsentrasi dengan teori politik dan teori kehidupan yang berkiblat pada dunia barat dan timur saat membangun masyarakat. Bahkan kecenderungan untuk meninggalkan identitas timur religius lebih kentara. Di era 1950 – 1960 an negara kita berganti-ganti haluan politik seperti liberalisme, kapitalisme komunisme dan nasionalis agama (nasakom) pernah dilalui dengan menggunakan pola trycle and error, sehingga mengalami keterlambatan sikap karena sering berganti pola politik yang pada akhirnya kita mengalami keterpurukan dan mendapat label negara terburuk baik di level regional, Asia maupun dunia. Hal ini terjadi diseluruh aspek kehidupan; di dunia politik, ekonomi, sosial, budaya dan sistem penegakan hukum.

            Krisis multi dimensi tidak segera lepas seperti negara lain yang mengalami nasib sama, sebab utamanya adalah karena mengingkari aspek spiritualitas dan religiusitas sebagai ciri dan kekayaan bangsa kita yang konon pluralis dalam agama dan kepercayaan yang adalah sumber dan asal-usul dari spiritualitas. Spritualitas dan religiusitas merupakan buah-buah atau rohnya umat beriman, dan jika tidak demikian niscaya umat beragama akan kehilangan jati diri keberimanannya, yang akhirnya akan jatuh pada aspek lahiriah yang berbaju formalitas, hirarkis, ritualis dan apologetis. Semua ini tentu saja jauh dari apa yang disebut agama sebagai pemberi inspirasi dan transubstansi yang kontekstual.

            Berdasarkan akan realitas kekinian sangat tepat jika aspek spritualitas dikedepankan untuk memberi kontribusi mengatasi masalah sekarang ini. Dimana kekuatan politik, hukum, ekonomi, keamanan setelah diberi limit waktu tidak mampu mengentas apalagi menyembuhkan sakit kronis bangsa ini. Justru menjadi lahan konflik baru terutama di era otonomi daerah sekarang ini. Tidak ada jalan lain bagi bangsa ini yang memproklamirkan sebagai bangsa religius, untuk merefleksikan kembali secara bersama dan konsisten akan panggilan keberagamaannya dengan panduan para tokoh spritual.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

            Etika secara umum merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perulaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakannya bermoral. Urgensi kenapa etika itu sangat dibutuhkan karena meliahat perkembangan dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi, selain itu sebagai landasan etika bagi para aparatnya dalam rangka mengemban tiga fungsi pemerintahan yaitu pelayanan ( service ), pemberdayaan ( empowerment ) dan pembangunan ( development ).

            Alasan kenapa etika itu begitu penting dalam Kepresidenan yaitu pertama, masalah – masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks dan keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Sehingga dalam implemnetasinya etika harus memegang prinsip-prinsip seperti, Profesionalisme, Akuntabilitas, Menjaga kerahasiaan dan Independensi.

            Dalam menghadapi berbagai fenomena bangsa dan atau pejabat publik yang masih jauh dari kata beretika dan bermoral maka dibutuhkan peran keluarga dalam pendidikan seseorang, mengutamakan perbaikan diri sendiri, mewujudkan pendidikan moral, keteladanan yang diberikan pemimpin, dan setia menjunjung tinggi nilai agama.

Rekomendasi

  • Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sudah sepantasnyalah Indonesia yang memilik idiologi Pancasila menjunjung tinggi etika dan moral sebagai cita – cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  • Saya sangat mengharapakan adanya penerapan pendidikan moral yang lebih nyata pada sistem dan kurikulum pendidikan nasional, karena melalui pendidikan moral sejak dini akan menjadi modal anak untuk meberi pengaruh yang lebih positif kepada lingkunganya dan untuk masa depanya.
  • Kode etik berguna untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredebilitas pejabat publik, maka setia dan berpegang teguhlah serta bertanggung jawablah terhadap kode etik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Haryatmoko, 2011, Etika Publik untuk Integrasi Pejabat Publik dan Politisi, Jakarta: Gramedia

Jeremy, 2007, Strategi Pemberantasan Korupsi, Jakarta : YOI

Muhadjir, Noeng, 1993, Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial: Suatu Teori Pendidikan, Yogyakarta: Raka Sasarin

Steinberg, Sheldon S,  Austan, David, 1999, Government Ethics, and Mnagers :Penyelewengan Aparat Pemerintah, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suyanto. 2001. Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

Widjaja, 1997, Etika Pemerintahan, Edisi kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/943/Etika-Birokrasi

http://edukasi.kompasiana.com/2010/07/18/membangun-moralitas-pendidikan/

http://meditekom.yolasite.com/index/membangun-etika-dan-moralitas-pelajar

http://syarifel-bimany.blogspot.com/2011/02/membangun-paradigma-pendidikan-moral.html

http://www.depagkotamalang.go.id/artikel/118-etika-birokrasi.html

http://www.docstoc.com/docs/4825555/Implementasi-Etika-dalam-Penyelenggaraan-Pelayanan-Publik-di-Indonesia

http://www.majenekab.go.id/home1.php?isi=detailartikel&&id=3

http://www.slideshare.net/dedesoelaeman/etika-organisasi-pemerintah

http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=219946:sby-turunkan-standar-etika-publik-&catid=17:nasional&Itemid=30

Iklan

3 comments on “Memperkuat Etika Kepresidenan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s