Tantangan Pemerintah Kota dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran

Mobilitas penduduk tidak dapat dipisahkan oleh faktor ekonomi. Hampir semua penyebab perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain, baik itu permanen maupun sementera didominasi oleh faktor ekonomi. Sebagai contoh, seseorang yang ingin mengubah jalan hidupnya dengan memproleh pekerjaan yang layak dan sebagainya berpindah dari desa ke kota. Atau seorang pelajar yang merantau ke daerah perkotaan ingin kuliah dengan fokus tujuan adalah pendidikan, maka di sisi lain pendidikan yang diperolehnya adalah sebagai bekal dalam memperoleh pekerjaan yang menuntunnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Atau juga seperti anggota DPR RI dari salah daerah pemilihan menuju Ibu Kota untuk memenuhi tuntutan politiknya, maka di sisi lain jabatan politik yang disandangnya adalah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sama juga halnya perpindahan penduduk akibat faktor bencana alam, sebagaian penduduk dideportase ke daerah lain yang lebih aman, maka di sisi lain juga perpidahan penduduk ini dalam rangka memenuhi dan memudahkan memperoleh bahan pangan dan kebutuhan hidup lainya.

Fenomena seperti inilah yang pada akhirnya sebagian besar menyebabkan arus urbanisasi semakin tinggi. Hal ini disebabkan adanya dorongan baik dari daerah asal maupun tarikan dari daerah tujuan. Maka secara bersamaan penyebaran dan peledakan penduduk yang tidak merata inilah yang menjadi rentan terhadap kemiskinan dan pengangguran, yang merupakan resiko yang diambil pada negara berkembang pada umumnya. Selanjutnya, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintahan kota untuk bagaimana menanggulanginya, sebagai contoh realita sederhana adalah adanya perumahan kumuh (sleems) dan perumahan liar (squatter) di daerah perkotaan atau fenomena yang sering dilihat, seperti lingkungan yang kotor, buta huruf, kekurangan gizi, kematian bayi yang tinggi, dan rendahnya angka harapan hidup.

Baik pemerintah maupun pengamat ekonomi mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 bisa mencapai 6,2 persen. Namun hal itu sama sekali tidak berarti jika jumlah penduduk miskin tetap banyak. Bahkan jumlah penduduk miskin akan terpicu naiknya harga Sembako dan adanya rencana pemberlakuan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Misalnya ratusan ribu tukang ojek akan menjerit ketika BBM dibatasi, sebagian di antaranya kemudian akan menjadi penganggur. Daya beli masyarakat akan terpangkas besar-besaran, yang akhirnya akan mendongkrak jumlah penduduk miskin.

Masalah lain yang kita hadapi adalah kondisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang berpotensi menyerap tenaga kerja kurang terdidik, keberadaannya masih belum sepenuhnya mendapat perhatian serius. Berbeda dengan usaha besar yang padat modal dan teknologi, dengan mudahnya digelontori kredit perbankan dan berbagai kemudahan lainnya.

Kebijakan jalan pintas sering ditempuh pemerintah kota untuk sekedar “meredam berita” kemiskinan dan pengangguran. Lantas, bagaimana solusi untuk mengendalikan pembengkakakan angka kemiskinan dan pengangguran? Lebih tepatnya, bagaimana upaya mensejahterakan penduduk miskin, dan mencegah penduduk tidak miskin menjadi miskin, serta bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dan memenuhi setiap kebutuhan dan keterampilan yang diperlukan dalam bekerja.

            Solusi Masalah

Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan dua mata rantai yang sulit dipisahkan dari masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini. maksudnya, dimana adanya pengangguran dan itu sudah pasti ada kemiskinan, semua negara mengalami itu semua, tinggal bagaimana untuk mensiasati agar tidak terjadinya pengangguran dan kemiskinan karena itu semua bisa berdampak untuk kemajuan dan perkembangan suatu negara.

Kemiskinan dan pengangguran diakibatkan keterbatasan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang terbatas diakibatkan pertumbuhan ekonomi yang belum berkembang karena ketiadaan investasi. Oleh karena itu, Menciptakan iklim investasi agar pertumbuhan ekonomi semakin kondusif merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagai persoalan mendasar yang tidak terselesaikan melalui pendekatan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Masalah kemiskinan dan penggangguran juga bukanlah masalah statistik atau angka, tetapi persoalan nyata yang menggambarkan sulitnya kondisi kehidupan rakyat bangsa ini. Pemerintahan kota hendaknya memilih untuk menanganinya secara lebih substantif dan mendasar, bukan sekadar siasat baik statistik dan angka-angka maupun retorika. Dalam logika yang sederhana, sebagian rakyat kita miskin karena mereka tidak memiliki penghasilan atau penghasilan terlalu rendah.

Solusinya adalah membuka atau memberikan pekerjaan kepada mereka. Persoalan lain yang dihadapi rakyat adalah meskipun lapangan pekerjaan tersedia, namun belum tentu mereka memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitan dengan ini, maka pemerintah harus memberikan pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, serta mempersiapkan kesehatan jasmaninya agar rakyat memiliki kemampuan untuk bekerja. Ada juga rakyat yang membuka usaha kecil-kecilan, tetapi mereka tidak memiliki modal usaha, maka tentu harus diberi modal. Selain itu, sikap dan prilaku entrepreneur juga dibutuhkan untuk menggali dan mengelola potensi sumberdaya alam kemudian mentransformasinya menjadi output yang bernilai tambah (value added).  Ini adalah mata rantai dan keterpaduan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang harus kita tempuh.

Persoalan kemiskinan dan penganguran di Negara berkembang merupakan fenomena global. Karenanya peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, para pekerja sosial diperlukan dalam menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran sangat diperlukan. Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.

Namun yang selalu menjadi masalah adalah kemauan kuat dan muncul dari keinginan kuat untuk membantu rakyat miskin menjadi lebih sejahtera. Apa yang dilakukan belum bersumber dari hati, dan masih sekedar sebuah upaya menggugurkan kewajiban. Itulah sebabnya penduduk miskin yang menjadi sasaran program tetap miskin dan menganggur cenderung tidak terangkat dari kemiskinan dan pengangguran.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s