Keadilan Substantif dan Supremasi Hukum Merupakan Cerminan Masyarakat Madani

Oleh : Hikmawan Syahputra Januari 2011

LATAR MASALAH

Sepanjang 2009 hingga awal 2010 banyak muncul peristiwa hukum yang menjadi polemik dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Salah satu kecenderungan yang menonjol adalah menguatnya perhatian dan penilaian publik terhadap suatu proses hukum yang dinilai kurang adil.

Bersamaan dengan itu, terdapat pula keputusan lembaga peradilan yang menerobos hukum positif demi menegakkan keadilan substantif. Berbagai peristiwa tersebut telah memberikan gambaran baru bahwa antara hukum dan keadilan dapat menjadi dua hal yang berbeda. Di suatu waktu hukum dapat kehilangan napas keadilan dan untuk menegakan keadilan perlu dilakukan terobosan terhadap aturan hukum.

Masayrakat madani atau yang sering juga disebut Civil Society adalah masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam pengusaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Oleh karena itu, perlunya modal dasar dengan adanya supremasi hukum dan keadilan yang bersifat substantif sebelum terbentuknya yang disebut masyarakat madani tersebut. Sebab, salah satu terbentuknya masyarakat madani adanya supermasi hukum, keadilan sosial ( social justice ) dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Kepastian hukum dan keadilan yang nyata kepada seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali rakyat kecil memberikan gambaran kepada Indonesia bagaimana masyarakat madani yang telah dicontohkan Rasulullah 1431 tahun yang lalu. Maka perlu adanya pembahasan yang konkrit dan jelas, tidak hanya sekedar wacana tetapi juga tindakan yang nyata.

KAJIAN TEORI DAN PRAKSIS

PENGERTIAN

Keadilan substantif merupakan keseimbangan dan pembagian proposional antara hak dan kewajiban yang didasarkan pada pemahaman dan perasaan keadilan di mana masyarakat itu bermukim. Dalam konteks Indonesia, keadilan yang dianut adalah keadilan sosial, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat serta sesuai dengan konteks kesosialan masyrakat indonesia. Di dalam Al-qur’an Allah mejelaskan kedilan dalam surat Al Maidah ayat 8 :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwa” (QS. Al-Maa’idah : 8).

Keadilan merupakan tujuan hukum yang utama karena hanya dengan keadilan tatanan kehidupan masyarakat bisa terpelihara. Supremasi hukum adalah upaya untuk memeberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Allah memberikan contoh keadilan di dalam hukum pada surat An-Nisa’ ayat 58 :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ( QS. An-Nisa’ : 58 ).

Hukum adalah institusi atau instrumen yang dibutuhkan dan keberadaannya melekat pada setiap instrumen masyarakat.Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya aturan hukum, kehidupan masyarakat akan tercerai- berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial. Oleh karena itu, terdapat adagium, di mana ada masyarakat di situlah ada hukum.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang mendiami suatu negara dapat hidup dengan rukun, saling membantu, taat hukum dan menunjukan kepercayaan penuh terhadap pemerintah. Sesuai dengan firman Allah surat Saba’ ayat 15, Baldatun thoyibatun warabbun ghafur. ( nergrimu adalh negri yang baik dan tuhanmu adalah tuhan yang maha pengampun).

Tetapi bagaimana jika kepercayaan penuh rakyat terhadap pemerintah ini tidak dibarengi kinerja pemerintah yang konkrit dan transparan terhadap hukum dan keadilan. Maka yang disebut masyarakat madani hanyalah sekedar sebuah wacana belaka yang tidak terealisasikan secara nyata. Disebutkan bahwa masyarakat madani adalah di mana suatu pemerintah dapat melayani, meningkatkan kemampuan, mendorong maju masyarakat serta mencegah benturan baik di ranah birokrasi politik maupun kalangan rakyat bawah. Maka di sinilah diperlukan adanya supermasi hukum dan keadilan substantif agar masyarakat madani itu bisa tercapai.

Keadilan Belum Pro Rakyat Kecil

Keadilan senantiasa dicari umat manusia di muka bumi yang fana. Berbagai teori, cara, dan mekanisme diterapkan dalam rangka memenuhi unsur keadilan itu. Sebagai bangsa yang merdeka, bersyukur kita telah memiliki konstitusi negara yang menjamin hak asasi manusia (HAM) demi keadilan. Setelah 53 tahun merdeka, kita juga telah membuka gerbang reformasi hukum. Namun, sampai di manakah kinerja negara dalam menunaikan tugasnya menjaga amanah konstitusi itu?

Sebagai contoh, Nenek Minah (55) terdakwah kasus pencurian tiga butir kakao milik perkebunan PT. Rumpun Sari Antan IV (PT RSA 4). Wanita berusia 55 tahun ini adalah warga dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Bayumas, Provinsi Jawa Tengah tertangkap oleh Mandor PT RSA 4 memetik tiga butir kakao di perkebunan perusahaan tersebut senilai Rp. 2.000,00 pada Agustus 2008 yang membuatnya harus berhubungan dengan hukum. Ia dijatuhi hukuman vonis 1 bulan 15 hari kurungan penjara, serta masa percobaan 30 hari oleh majelis hakim. Ironisnya putusan itu muncul di tengah sengkarut kasus korupsi mega miliar di Jakarta, Bank Century.

Kasus serupa juga dialami Basar Suyanto (45) dan Kholil (49), 2 warga kelurahan Bujel, kecamatan Mojoroto, kota Kediri ini didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebuah semangka milik tetangganya dengan total kerugian Rp 250. Mereka dianggap telah melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 5 tahun penjara.

Dua kasus di atas mempunyai bobot perkara yang dianggap sangat rendah dan didukung dengan barang bukti yang amat sepele, bahkan nilai kerugian korban terbilang sangat rendah, semestinya penyelesaian perkara seperti ini dapat dilakukan atas dasar kemanusiaan dan dibicarakan secara kekeluargaan dan musyawarah. Sebab syarat terwujudnya masyarakat Madani selain atas dasar Akhlakul Karimah yaitu harus dibangunnya Musyawarah dalam pemerintahan. Sebagaimana Allah berfirman: ”… wasyafirhum fil amri faidza azzamta fatawakal alallah… “ ( … dan bermusyawarahlah atau negosiasilah di antara kalian jika menghadapi permasalahan atau ingin merencanakan sesuatu pekerjaan, setelah kalian mufakat atau membuat keputusan, berserah diri kepada Allah swt… ).

Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap beberapa pasal yang ada pada KUHP yang terakhir kali pada 1960.Sebab dikhawatirkan akan kembali muncul kasus serupa yang dialami oleh Basar dan Kholil,Nenek Minah,Prita Mulyasari atau kasus lain yang serupa begitu sangat terbuka, mengingat hukum Indonesia masih menganut paham legalitas. Aparat penegak hukum akan menjerat pelaku pidana dengan pasal yang dianggap sah, tanpa memandang aspek kemanusiaan yang ada.

Spontan muncul tanda tanya besar di benak publik. Mengapa aparat penegak hukum kita begitu cepat dan respontif menangani kasus pencurian seperti yang dilakukan nenek Minah serta Basar dan Kholil, sementara kasus pencurian uang negara alias korupsi yang melibatkan pejabat negara sulit terungkap?Sungguh disayangkan memang, contoh-contoh kasus diatas tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 28 D ayat 1, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara prosedural, vonis bagi Nenek Minah memang dapat dibenarkan. Namun, adakah lagi letak keadilan secara substantif dalam kasus itu?. Di republik ini, keadilan substantif kerap tak memiliki tempat di hati para penegak hukum. Parahnya, alasan pemenuhan hukum prosedural tak jarang menjadi penyebab-nya. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW, telah berpesan dengan sabdanya yang sangat terkenal dalam kehidupan peradilan, Rasulullah SAW mengatakan : “Sungguh telah celaka orang-orang sebelum kamu, kalau seseorang yang berbuat kriminal adalah orang-orang mempunyai kedudukan yang tinggi, orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan status sosial, maka para penegak hukum mengenyampingkan hukum dan mereka yang mempermainkan hukum, tetapi apabila yang mencuri itu adalah orang yang lemah dan miskin, mereka dengan tegas berkoar-koar menegakkan keadilan, menegakkan hukum-hukum itu karena yang berbuat kriminal adalah orang-orang yang lemah, miskin dan orang-orang yang tidak mempunyai pengaruh di dalam kekuasaan“.

Pilar-pilar penegakan keadilan

Dalam keadilan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yaitu :

1. Keseimbangan, yaitu dasar dari penegakan keadilan itu sendiri. Yang disebut dengan keseimbangan adalah apabila semua anggota di dalam komunitas itu menegakkan fungsi-fungsinya dan aturan-aturan yang sesuai dengan fungsinya dan bekerja sesuai dengan fungsinya maka disana akan terjadi keseimbangan yang merupakan sendi dari keadilan itu. Ada sebuah ilustrasi yang menarik dan perlu dikaji lebih mendalam, “di tangan kita ada jam pada jam tersebut ada jarum, ada yang pendek, sedang dan ada jarum yang panjang“, masing-masing jarum ini menentukan fungsi yang berbeda, kalau saja jarum jam itu berlomba berputar maka disana tidak ada keseimbangan dan tidak akan menunjukkan fungsi waktu yang benar, tetapi apabila fungsi-fungsi jarum itu bergerak, bekerja dan menurut fungsinya maka di sanalah akan terjadi keseimbangan yang menjadi sendi utama dari pada keadilan itu sendiri”. Ini kadang-kadang dalam kehidupan kita terbolak balik, bahwa penegak hukum bahkan justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat ironis dan nista.

2. Persamaan, kita mengetahui dalam ajaran Islam semua sama di hadapan Allah SWT, tetapi yang membedakan kita adalah nilai ketaqwaan antara yang satu dengan yang lain, tetapi dalam fungsi-fungsi keseharian kita semua sama dihadapan Allah, kemudian kembali memperhatikan ayat tadi bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan tadi adalah orang yang mengerti hukum, kalau saja yang melakukan pelanggaran itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum boleh jadi orang tidak terlalu mencibir, tetapi karena orang yang melakukan itu adalah mereka yang mengetahui persis tentang hukum itu maka Allah menegaskan “sungguh hina orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu karena dia mengetahui tetapi mempermainkan hukum“. Banyak sekali ayat dalam Al qur’an yang kita bisa ambil hikmahnya, betapa banyak orang yang memahami sesuatu tetapi dia sendiri yang melanggarnya, sungguh sesuatu yang sangat nista sangat ironis dan sangat memprihatinkan orang-orang yang kalau melakukan sesuatu atau berbicara dan mengatakan sesuatu yang manis, tetapi dia tidak lakukan dan kemudian dianggap oleh Allah mendapat laknat dan murka.

Kehidupan sosial yang harmonis dan beradab dapat tercapai manakala keadilan terpelihara dan dapat ditegakkan. Keadilan dalam hal ini meliputi perlindungan terhadap hak individu anggota masyarakat dan hak kolektif masyarakat,memberikan sesuatu kepada yang berhak, serta memperlakukan sama terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda, serta tidak ada dikotomi: santri-abangan, sipil-militer, cendikiawan-awam, teknokrat-scientist, pegawai negeri-wira swasta, beriman-kafir, Islam-non Islam, dst. Yang ada adalah persamaan, kekeluargaan, kebersamaan, kegotong-royongan, keadilan dan saling menghargai.

Hukum Sebagai Pajangan Kusam

Kita tentu masih ingat kasus pembunuhan Munir, sebuah kejahatan yang melibatkan aparatur negara dengan menyalahgunakan wewenang yang dalam penyelesaian kasusnya selalu dibarengi dengan kepentingan politik. Dengan menetapakan Pollycarpus sebagai pelaku tunggal dan sejumlah oknum lain yang sampai sekarang belum jelas dan tegas penyelesaiannya. Atau kasus Bibit-Chandra alias Cicak versus Buaya yang menunjukan kedigdayaan Polisi di dalam posisi sebagai aparatur negara. Kasus persidangan mantan ketua KPK, Antasari Azhar yang didalam prosesnya banyak tarik ulur yang panjang. Bank Century yang sekarang tidak jelas arahnya. Atau kasus Gayus Tambunan yang merugikan negara 25 miliyar. Yang berawal dari reaksi Komjend. Susno Duadji, yang selanjutnya melibatkan Sahril Johan sebagai terpidana korupsi. Atau bahkan kasus yang belakangan ini sering kita dengar, Makelar Kasus ( markus), di mana suatu hukum atau kasus bisa diperjual belikan. Sungguh lucu dan memalukan bagi citra peradilan hukum di negeri tercinta ini.

Contoh kasus-kasus diatas menunjukkan begitu lemah dan bobroknya para penegak hukum di Indonesia. Hukum Hanya sekedar pajangan kusam yang tersusun rapi di dalam lemari dan tidak pernah dipakai apalagi di keluarkan dalam lemari itu sendiri. Sebelas tahun reformasi, pembenahan institusi hukum dan aparat penegaknya serta penjaminan HAM dalam program-program pemerintahan terus dicambuk meski pasang surut. Tak jarang, antara satu lembaga hukum tinggi dan lainnya(Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi-red.) berbeda penafsiran atas pasal dalam undang-undang.

Mewujudkan Keadilan dan Hukum yang Nyata

Norma hukum berupa perintah ataupun larangan bertujuan agar setiap individu anggota masyarakat melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga harmoni kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, keseimbangan harmoni masyarakat akan terganggu karena tercederainya keadilan.

Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat,keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Sanksi terdiri atas berbagai macam bentuk yang bertujuan memberikan keadilan, tidak saja kepada korban, tetapi juga sebagai tata nilai yang merekatkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain keadilan, memang diketahui adanya tujuan lain dari hukum,yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan.

Namun keadilan adalah tujuan tertinggi.Kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat, yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan.

Dengan demikian, hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan. Hal itu terjadi karena keadilan sebagai nilai tidak mudah diwujudkan dalam norma hukum. Nilai keadilan yang abstrak dan tidak selalu bersifat rasional tidak dapat seluruhnya diwadahi dalam norma hukum yang preskriptif. Hukum dirumuskan secara umum untuk mewadahi variasi peristiwa hukum serta kemungkinan berkembang di masa yang akan datang.

Keadilan yang coba dirumuskan dalam norma hukum tentu juga terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk hukum dan juga terbatas saat norma hukum itu dibentuk. Di sisi lain,rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri. Hal itulah yang dapat menimbulkan praktik hukum yang kering dari keadilan atau bahkan penerapan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat tepat rumusan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan hukum positif, tetapi juga meliputi nilai keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut sebagai keadilan substantif.

Hakim dalam memutus perkara tidak hanya menjalankan preskripsi yang terdapat dalam undang-undang, melainkan mewujudkan keadilan yang hendak dicapai oleh aturan hukum itu dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang sangat mungkin akan berbeda-beda untuk setiap kasus,waktu,dan masyarakat tertentu. Bahkan, kalaupun aturan hukum yang ada ternyata tidak sesuai dengan keadilan yang hendak diraih, hakim tentu harus lebih mengedepankan keadilan itu dan membentuk hukum baru yang lebih memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, hakim bukan corong undang-undang,sebaliknya hakim merupakan pembuat hukum (judge made law). Inilah mengapa putusan hakim diawali dengan sesanti “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip penerapan dan penegakan hukum yang dijiwai oleh spirit keadilan tersebut tentu bukan hanya menjadi domain dari hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.Para penegak hukum lain tentu juga harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat,bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri. pernyataan ini sesuai dengan firman Allah syrat An-nisaa’ ayat 135 :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia[361] kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. ( QS. An-Nisaa’ : 135). Dalam QS. Ali Imran ayat 110 Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok umat manusia yang Allah ciptakan. Tentunya umat Islam itu harus mampu menerapakan keadilan itu di setiap aspek kehidupan, tidak hanya di kalangan hukum peradilan, tetapi juga antar sesama bahkan Adil untuk diri sendiri. Demi membentuk masyarakat Madani tentunya umat Islam harus berpodoman kepada hukum Allah yang tertuang di dalam Al quran, termasuk dalam menegakan supremasi hukum dengan dasar keadilan substantif.

KESIMPULAN

Keadilan subtantif merupakan keadilan yang lebih memandang kepada unsur kemanusiaan di mana manusia itu bermukim, sedangkan Supermasi Hukum adalah adanya upaya memberikan jaminan keadilan secara netral, tidak memandang kelas, tingkatan ataupun golongan dalam masyarakat. Dua pilar ini merupakan sesuatu yang penting di dalam membangun masyarakat Madani. Sebab, masyrakat madani adalah masyarakat di mana suatu negara antara pemerintah dan rakyat dapat hidup secara berdampingan, bekerjasama demi terciptannya kepastian hukum, keadilan yang nyata serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Banyak belakangan ini muncul berbagai kasus yang dianggap amat sederhana dan sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah secara kemanusiaan, malah harus diselesaikan dengan jalan hukum yang hanya merugikan rakyat kecil. Para penegak hukum begitu cepat dan respontif terhadap perkara rakyat kecil tetapi begitu lambat dan kurang tanggap terhadap kasus yang merugikan negara berupa korupsi yang melibatkan aparatur nergara. Tentunya untuk mebentuk suatu keadilan membutuhkan pilar penting yaitu keseimbangan dan persamaan.

Pasang surut peradilan hukum selama sebelas tahun menjalani reformasi, menandakan belum tegasnya dan transparannya hukum di indonesia. masih banyak kelemahan para penegak hukum dalam menyikapi suatu perkara yang dilandasi dengan keadilan.Keadilan dalam norma hukum terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk hukum dan juga terbatas saat norma hukum itu dibentuk. Di sisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri. Tentunya umat Islam itu harus mampu menerapakan keadilan itu di setiap aspek kehidupan. Demi membentuk masyarakat Madani, umat Islam harus berpodoman kepada hukum Allah yang tertuang di dalam Al qurandanHadits, termasuk dalam menegakan supremasi hukum dengan dasar keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’aan dan Terjemahnya, 2005. Al-Jumanatul Ali, CV Penerbit J-ART, Bandung.

Tim Dosen PAI, 2007.Buku Daras: Pendidikan Agama Islam, Pusat Pembinaan Agama Islam Universitas Brawijaya, Malang. Indarwanto, 2010. Teori Administrasi Publik dan Birokrasi: Dalam Perspektif Ekonomi Politik, TARODA, Malang

http://www.bataviase.co.id

http://www.forum.detik.com

http://www.nasional.kompas.com

http://www.detiknews.com

dll.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s