Analisa Pelanggaran HAM di Teluk Buyat

03122011070857Berbagai pelanggaran yang terjadi pada bangsa kita, namun diantara sekian banyak pelanggaran yang terjadi tersebut masih diambang ketidakpastian dalam hal penyelesaiannya. Baik itu Kasus Munir yang sering kita dengar, atau bahkan seperti kasus pembunuhan massal setelah G30S terhadap warga yang dianggap sebagai komunis yang dihabisi tanpa pengadilan, peristiwa Petrus yang terjadi pada periode 1982-1985 yang banyak korban salah sasaran atau masyarakat biasa, peristiwa Berdarah di Tanjung Priok tahun 1984, kasus Marsinah, kasus Mei 1998, Lumpur Lapindo, kekerasan akibat perebutan lahan di kecamata Mesuji Sumatera selatan dan Kabupaten Mesuji Lampung, penbunuhan wartawan dan lain sebagainya.[1] Ini membuktikan bahwa penegakkan hukum, khususnya penegakan HAM di negeri ini masih buruk.

Selain itu mungkin kita juga lupa atau sengaja dilupakan bahwa ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang diakukan oleh Tailing PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) terhadap Masyarakat di pantai Teluk Buyat akibat dari pembuangan limbah pabrik yang dilakukan perusahaan tersebut yang menyebabkan warga kesulitan hidup dan munculnya penyakit-penyakit aneh.

Yang menjadi masalah serius adalah ketika PT. Newmont ini tidak menggunakan prosedur yang seharusnya dalam membuang limbah Tailing[2] dan sengaja membuang hasil limbah pencucian emasnya ke lautan yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti Mercuri dan Arsen tanpa proses netralisasi terlebih dahulu yang berakibat pada pencemaran biota laut baik air, karang dan juga ikan, selanjutnya Tailing yang mengandung Mercuri dan Arsen masuk kedalam perairan, maka Merkuri akan terikat dengan air laut yang kemudian masuk kedalam plankton laut. Plankton ini akan bertransformasi menjadi Mercuri organic ini akan mengendap didasar laut dan diserap secara biologis oleh ikan sehingga Mercuri ini akan terkandung dalam daging ikan. Ikan tersebut secara terus menerus dikonsumsi oleh masyarakat sekitar pantai dan masuk kedalam tubuh. Penumpukan bahan kimia ini didalam tubuh akan menimbulkan penyakit berupa benjolan seperti tumor.

Hasil penelitian pertama ini menuai kontra yang luar biasa, baik dari LSM, tokoh masyarakat ataupun masyarakat Buyat itu sendiri yang menyebutkan bahwa peristiwa di Teluk Buyat hanya pencemaran biasa. Penelitian kedua dilakukan tim peneliti yang berisi orang-orang dari pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kesehatan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, LSM Jatam, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Newmont ke Teluk Buyat selama 10 hari yang kemudian hasilnya akan dijadikan bahan pertimbangan yang diwadahi oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyebutkan:[3]

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian itu, salah satu indicator adanya pencemarah di Teluk Buyat diketahui dari organism bentos (hewan dasar laut) dan plankton di Teluk Buyat yang tercemar berat dibanding Teluk Ratotok yang mengalami gangguan ringan dan sedang. Kandungan konsentrasi Arsen dan Mercuri pada sedimen Tailing  yang ditimbun Newmont didasar Teluk Buyat sudah bisa dikategorikan sebagai sedimen tercemar (polluted sediment).

Dengan ini berarti PT. Newmont terkena pasal Pasal 34 ayat (1)[4] dan Pasal 35 (1)[5] Undang-undang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari kajian hukum lainya diperoleh cukup bukti bahwa PT Newmont melakukan beberapa pelanggaran perizinan, sehingga terjadi pencemaran di Teluk Buyat,” jelas Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (Icel), Indro Sugianto.[6] Menurutnya PT Newmont telah melanggar PP No 18/1999 jo PP No 85/1999. Pelanggaran pertama yaitu soal syarat perizinan usaha yang diindikasikan dengan pelanggaran Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengawasan Lingkungan (RPL). Kedua, pelanggaran terhadap izin pengelolaan tailing (limbah batuan tambang berbentuk lumpur logam berat) sebagai limbah B3 dan ketiga, pelanggaran izin pembuangan limbah tambang (dumping tailing) ke laut.

Namun akhirnya kasus ini kandas ketika pemerintah bersedia menerima uang 30 juta USD atau setara dengan Rp 270 milyar kepada pemerintah, dengan syarat bahwa pemerintah mengakui tidak ada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh NMR dan pemerintah tidak akan menggugat jika dikemudian hari terbukti ada pencemaran (Indosiar.com, 25/4/2007). Kasus publik yang menyangkut kepentingan rakyat berubah menjadi urusan ‘perdata privat’ antara pemerintah dengan PT. Newmont. Dana USD 30 juta tak otomatis masuk ke kas negara. NMR hanya menransfer USD 12 juta ke rekening penampung (escrow account) milik Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sisanya harus dicicil selama 10 tahun. Dana tersebut disepakati NMR dan pemerintah untuk keperluan pemulihan di kawasan Buyat (Jawa Pos, 1/5/2007).[7]

Hal ini menunjukan bahwa kedudukan pemerintah disini sangat lemah, walaupun kita menggunakan sistem Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi.[8] Namun, selain sistem ekonomi kapitalis yang sering digunakan praktik nyatanya, kita juga belum bisa lepas dari sistem ekonomi kolonialisme dan imprealisme, dimana kita masih takut dengan kekuatan asing, menjadi budak di negeri sendiri, serta belum mampu bertindak secara mandiri. Bahkan beberapa kalangan ada yang menyebutkan pembangunan ekonomi Indonesia bersifat kanibalistis, mengorbankan alam, menindas rakyat.

Menurut Cohen imperialisme sebagai suatu hubungan dominasi atau kontrol yang efektif, politik atau ekonomi, langsung atau tak langsung dari suatu negara atas negara lain. Berkaca dari kasus Newmont ini juga menunjukan masih lemahnya posisi negara ketika berhadapan dengan korporasi asing yang mendapatkan sokongan politik dari pemerintahan di negara asalnya ketika menghadapi sengketa di negara tempat eksplorasinya. Dalam kasus ini intervensi kekuasaan asing sangat tampak dengan adanya lobi-lobi yang dilakukan Dubes AS untuk menggagalkan proses hukum yang dilakukan terhadap PT. NMR dan Presiden Direkturnya, yang akhirnya dimenangkan pengadilan. Lemahnya posisi negara ini tercermin dari keengganan pemerintah Indonesia untuk meneruskan gugatan hukum terrhadap PT. NMR karena pemerintah Indonesia pesimistis dapat memenangkan gugatan banding setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Newmont. Sebab jika banding kalah, pemerintah wajib merehabilitasi nama Newmont di mata dunia yang memerlukan biaya yang mahal. Pada akhirnya investasi dalam skala besar memang akan lebih diperhatikan di negara ini, dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakatnya.[9]

Tentu saja ini melanggar UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, seperti yang disebutkan dalam pasal 28 ayat (4) yang berbunyi; perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaadalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Begitu juga seperti pasal 28 I ayat (5). Jelas di sini pemerintah seakan lepas tangan atas permasalahn ini. Dan hanya melepaskan kasus ini dengan jalan damai melalui uang kompensasi. Hukum bisa diperjual-belikan di dalam persengkokolan para penguasa dan pemilik modal tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Sebagaimana yang dirumuskan PBB dalam Perjanjian Internasional ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right) atau yang dikenal Kovenan Ekosob merupakan hak positif (possitive right) yang menuntut pemerintah untuk bersifat aktif, bertanggung jawab penuh dan berperan maksimal melalui pencapaian yang bertahap. Dan kasus ini juga sudah tidak sesuai dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya Pasal 5 ayat (2), Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Dampak limbah beracun dari PT. Newmont ini tidak hanya merugikan masyarakat pada umumnya namun juga banyak merugikan pemerintah pusat dan daerah, LSM dan juga biota laut teluk Buyat. Jelas ini merupakan pelanggaran HAM, contohnya dalam Pasal 35 UU 39/1999, Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, dan khusunya juga melanggar Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasioanl Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Memang fakta hukum membuktikan bahwa belum semua hak asasi manusia dipenuhi oleh pemerintah, terutama hak sosial politik (Masyur dan Taufani, 2010: 142).

Yang juga menjadi perhatian serius adalah ketika permasalahan HAM ini tidak lagi sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, terutama sila ke-5 yang menyebutkan bahwa Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warga negara akan mendapatkan keadilan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam sila ini juga dimaksudkan bahwa tidak boleh ada penghisapan antara manusia dengan manusia. Hal ini berarti di Indonesia setiap warga negara akan dapat menikmati kehidupan yang layak dan tidak ada kesenjangan yang mencolok antara warga yang satu dengan warga yang lain. Nah, bagaimanakah dengan nasib saudara kita yang ada di teluk Buyat? Sungguh memprihatinkan, dan jauh dari kata layak serta perlindungan HAM yang memadai.


[2] Tailing adalah Sisa dari proses pengekstraksian pengikatan emas yang akan menghasilkan limbah.

[4] Pasal 34 ayat (1): Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

[5] Pasal 35 ayat (1): Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbahbahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengankewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup.

[8] Sesuia dengan Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, UUD 1945.

[9] Dilansir dari laman web: http://www.scribd.com/doc/55891883/Tragedi-Di-Teluk-Buyat

 

Dafar Pustaka

_______ , 2011, Demokrasi, HAM, dan Konstitusi: Perspektif Negara dan Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan, Malang, Setara Press.

Efendi, Mansyur dan Sukamana, Efendi, 2010, HAM: dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Bogor, Ghalia Indonesia.

Santosa, Awan, 2010, Ekonomi Kerakyatan: Urgensi, Konsep, dan Aplikasi, Yogyakarta, Sekra.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasioanl Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

http://masbagio.blogspot.com/2008/01/konspirasi-emas-di-buyat.html

http://news.detik.com/read/2004/11/10/153608/239360/10/cukup-bukti-pemerintah-newmont-telah-cemari-buyat

http://id.berita.yahoo.com/10-kasus-yang-belum-terselesaikan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s